Foto ilustrasi sekolah rakyat, dibuat menggunakan AI ChatGPT.
Harianjogja.com, JAKARTA—Kementerian Sosial (Kemensos) menjaring ratusan anak jalanan dan anak terlantar di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek) untuk diikutkan dalam program pendidikan Sekolah Rakyat. Program ini menjadi bagian dari upaya pemerintah mengembalikan hak pendidikan anak-anak yang putus sekolah.
Menteri Sosial Saifullah Yusuf mengatakan hingga saat ini sekitar 700 anak telah terdata dalam proses penjaringan. Dari jumlah tersebut, hampir 600 anak ditemukan langsung di lapangan melalui penyisiran kawasan pasar hingga perempatan jalan oleh petugas Kemensos.
"Sekarang posisinya sudah terjaring sekitar 700 anak. Hampir 600 di antaranya memang kami temukan langsung di jalanan, yang kemudian ditindaklanjuti dengan kunjungan ke rumah serta dialog bersama orang tua mereka," kata Saifullah Yusuf di Jakarta, Senin (18/5/2026).
Kemensos Datangi Orang Tua Anak Putus Sekolah
Mensos menjelaskan proses pendataan tidak berhenti di jalanan. Setelah anak-anak teridentifikasi, petugas Kemensos melakukan kunjungan ke rumah masing-masing untuk berdialog dengan keluarga sekaligus memastikan kesiapan mereka mengikuti program pendidikan tersebut.
Dalam satu hingga dua pekan mendatang, Kemensos juga berencana mengundang para orang tua bersama calon siswa untuk membahas kesiapan pelaksanaan kegiatan belajar mengajar yang dijadwalkan dimulai pada pertengahan Juli 2026.
Pemerintah menargetkan sebanyak 1.000 siswa dapat mengikuti fase rintisan Sekolah Rakyat yang mencakup jenjang SD, SMP, hingga SMA. Para siswa nantinya akan ditempatkan di 10 titik Sekolah Rakyat sementara yang memanfaatkan aset bangunan milik sejumlah instansi pemerintah.
Sekolah Rakyat Gunakan Aset Gedung Pemerintah
Beberapa lokasi yang disiapkan untuk program Sekolah Rakyat antara lain gedung milik Lembaga Administrasi Negara (LAN), aset Kementerian Perhubungan, Kementerian Pertanian, Badan Narkotika Nasional (BNN), hingga kawasan Tagana Center Hambalang milik Kemensos.
Seluruh bangunan tersebut sebelumnya telah dinyatakan layak digunakan oleh Kementerian Pekerjaan Umum (PU) sebagai lokasi kegiatan belajar sementara bagi anak-anak peserta program.
"Prosesnya terus berjalan dan nanti anak-anak ini akan dibagi di beberapa titik ruang kelas sementara tersebut. Fasilitas siap digunakan dan semuanya sedang berproses lancar," ujar Saifullah Yusuf.
Program Prioritas Presiden Prabowo
Sekolah Rakyat menjadi salah satu program prioritas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto untuk memperluas akses pendidikan gratis bagi anak-anak dari keluarga miskin dan rentan. Program tersebut menyasar masyarakat dengan tingkat kesejahteraan terendah berdasarkan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).
Selain pendidikan gratis, Sekolah Rakyat juga mengintegrasikan berbagai program bantuan sosial pemerintah, seperti Makan Bergizi Gratis (MBG), Cek Kesehatan Gratis (CKG), jaminan kesehatan PBI-JK, hingga keterhubungan dengan Koperasi Merah Putih dan Program 3 Juta Rumah.
Berdasarkan data Kemensos, hingga kini telah beroperasi 166 titik Sekolah Rakyat rintisan di 38 provinsi sejak Juli 2025. Program tersebut menampung sekitar 15.900 siswa dari jenjang SD hingga SMA dengan dukungan ribuan tenaga pendidik.
Pemerintah saat ini juga tengah membangun 101 Sekolah Rakyat permanen pada tahun 2026 sebagai bagian dari target pembangunan 500 sekolah permanen hingga 2029. Selain itu, pemerintah menyiapkan tambahan 10 titik Sekolah Rakyat rintisan yang secara khusus diperuntukkan bagi anak jalanan, anak telantar, dan anak-anak yang berisiko putus sekolah di wilayah Jakarta dan sekitarnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Sumber : Antara
Sunartono Jurnalis Harian Jogja, bagian dari Bisnis Indonesia Group menulis untuk media cetak dan online
