Prabowo Hapus Kebijakan TKDN, Ini Dampaknya Buat Ekonomi Indonesia

2. UANG

Perintah Prabowo untuk meninjau kebijakan TKDN dapat membawa dampak positif dan negatif bagi ekonomi Indonesia.

Rabu, 09 Apr 2025 11:30:28

Prabowo Hapus Kebijakan TKDN, Ini Dampaknya Buat Ekonomi Indonesia (©merdeka.com)

Presiden Prabowo Subianto mengeluarkan perintah untuk meninjau kembali kebijakan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) dan mempertimbangkan penggantian dengan insentif.

Kebijakan ini berpotensi memicu dampak ekonomi yang kompleks bagi Indonesia, baik positif maupun negatif. Implementasi yang tepat akan menjadi kunci dalam menentukan arah dampak tersebut.

Penghapusan kebijakan TKDN dapat memengaruhi banyak sektor, terutama industri dalam negeri. Kebijakan ini sebelumnya berfungsi untuk melindungi produk lokal dari persaingan produk impor.

Dengan peninjauan ini, terdapat kekhawatiran bahwa industri domestik akan mengalami tantangan yang lebih besar.

Di sisi lain, jika kebijakan pengganti diimplementasikan dengan baik, ada peluang bagi industri Indonesia untuk meningkatkan daya saing di pasar global. Dalam konteks ini, penting untuk memahami berbagai potensi dampak yang mungkin timbul dari keputusan ini.

Potensi Dampak Negatif Penghapusan TKDN

Presiden Prabowo Lawatan ke Kawasan Timur Tengah dan Turkiye Istimewa

Penghapusan atau pelonggaran kebijakan TKDN dapat menyebabkan beberapa dampak negatif yang signifikan bagi ekonomi Indonesia. Pertama, pelemahan industri dalam negeri dapat terjadi.

Dengan berkurangnya perlindungan terhadap produk lokal, permintaan terhadap barang-barang buatan dalam negeri mungkin akan menurun. Hal ini dapat mengakibatkan penurunan produksi dan bahkan penutupan beberapa perusahaan lokal.

Industri yang belum mampu bersaing secara global akan merasakan dampak paling besar. Mereka mungkin kesulitan untuk bertahan di tengah persaingan yang ketat dengan produk impor yang lebih murah. Akibatnya, hal ini dapat berujung pada kerugian usaha dan pemutusan hubungan kerja (PHK) yang meningkat.

Kedua, ketergantungan terhadap produk impor dapat meningkat. Dengan pengurangan hambatan impor, Indonesia berpotensi semakin bergantung pada barang-barang asing, yang dapat memperlemah neraca perdagangan negara. Hal ini berpotensi menurunkan devisa yang sangat penting bagi perekonomian.

Potensi Dampak Positif dari Kebijakan Baru

Presiden Prabowo Lawatan ke Kawasan Timur Tengah dan Turkiye Istimewa

Di sisi lain, ada juga potensi dampak positif yang dapat muncul dari penghapusan kebijakan TKDN. Salah satunya adalah peningkatan daya saing industri dalam negeri. Jika kebijakan pengganti berupa insentif yang tepat sasaran, industri lokal bisa mendapatkan dukungan yang dibutuhkan untuk bersaing di pasar global.

Insentif seperti subsidi, pelatihan, dan kemudahan akses pembiayaan dapat membantu meningkatkan kemampuan industri dalam negeri. Selain itu, pelonggaran TKDN dapat mempermudah integrasi Indonesia ke dalam rantai nilai global, memungkinkan akses terhadap komponen yang lebih murah dan berkualitas dari luar negeri.

Dengan demikian, efisiensi produksi dapat meningkat, dan daya saing produk ekspor pun bisa lebih baik. Selain itu, persaingan yang lebih ketat dapat mendorong industri untuk berinovasi dan meningkatkan kualitas produk mereka, sehingga memberikan keuntungan kompetitif.

Implikasi bagi Konsumen dan Ekonomi secara Keseluruhan

Presiden Prabowo Subianto saat menghadiri sarasehan ekonomi bertema Reuters/ Willy Kurniawan

Dari sudut pandang konsumen, penghapusan TKDN dapat membawa harga barang yang lebih terjangkau. Dengan meningkatnya pasokan barang dan jasa akibat kemudahan impor, harga di pasaran dapat menurun, memberikan manfaat langsung bagi konsumen.

Namun, penting untuk diingat bahwa dampak ini akan sangat bergantung pada bagaimana pemerintah merancang dan mengimplementasikan kebijakan pengganti. Kebijakan tersebut harus dirancang secara cermat untuk menyeimbangkan kepentingan industri dalam negeri dengan kebutuhan integrasi ke rantai nilai global dan kepentingan konsumen.

Pemerintah juga perlu memberikan dukungan yang memadai bagi industri lokal agar tetap mampu bersaing. Ini bisa dilakukan melalui insentif, pelatihan, dan peningkatan infrastruktur. Selain itu, pemantauan dan evaluasi yang ketat terhadap implementasi kebijakan baru juga diperlukan untuk memastikan efektivitas dan pencapaian tujuan yang diinginkan.

Secara keseluruhan, penghapusan kebijakan TKDN memiliki potensi untuk membawa perubahan besar bagi perekonomian Indonesia. Namun, keberhasilan kebijakan ini sangat tergantung pada langkah-langkah yang diambil oleh pemerintah dalam merancang dan melaksanakan kebijakan pengganti yang tepat dan efektif.