Pengamat UI Minta RI Kurangi Ketergantungan Energi Impor

Foto ilustrasi biofuel. Energi bauran bahan bakar minyak dan bahan bakar nabati. - Stockcake AI

Harianjogja.com, JAKARTA—Pengamat Hubungan Internasional Universitas Indonesia (UI) Muhammad Syaroni Rofii menilai penguatan sektor energi perlu menjadi perhatian pemerintah di tengah meningkatnya ketidakpastian geopolitik, perang dagang, dan gangguan rantai pasok global.

Menurut Syaroni, energi memiliki peran strategis karena berkaitan langsung dengan berbagai sektor, mulai dari industri hingga mobilitas masyarakat.

“Energi menjadi salah satu sektor yang perlu diperkuat karena memiliki banyak turunan. Energi dapat menggerakkan industri dan mobilitas masyarakat,” kata Syaroni kepada ANTARA di Jakarta, Sabtu.

Ia menilai tingginya ketergantungan terhadap energi impor turut memberikan tekanan terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Karena itu, pemerintah dinilai perlu mempercepat pengembangan sumber energi alternatif untuk mengurangi ketergantungan terhadap pasokan dari luar negeri.

Menurut Syaroni, Indonesia dapat mempelajari kebijakan sejumlah negara yang telah mengembangkan sumber energi alternatif, termasuk China dan Arab Saudi.

Pengembangan energi alternatif dinilai tidak hanya berkaitan dengan ketahanan energi, tetapi juga dapat menjadi bagian dari strategi memperkuat kemandirian ekonomi nasional di tengah perubahan situasi global.

Indonesia Perlu Jaga Hubungan dengan AS dan China

Selain memperkuat sektor energi, Syaroni menilai Indonesia perlu menyesuaikan kebijakan luar negerinya dengan rivalitas antara Amerika Serikat dan China.

Menurut dia, posisi Indonesia harus tetap mengedepankan kerja sama yang memberikan manfaat bagi kepentingan nasional dengan kedua negara tersebut.

“Pada saat yang sama, Indonesia harus mengurangi ketergantungan impor. Produk yang dapat dibuat di dalam negeri harus diprioritaskan untuk menopang kemandirian, sekaligus menempatkan ASEAN sebagai perisai bersama di kawasan,” ujarnya.

Ia menilai penguatan produksi dalam negeri penting untuk mengurangi kerentanan Indonesia terhadap gangguan rantai pasok global. Produk yang dapat diproduksi di dalam negeri, kata dia, perlu mendapat prioritas untuk mendukung kemandirian nasional.

Di tingkat kawasan, ASEAN juga dinilai dapat memainkan peran sebagai kekuatan bersama dalam menghadapi perubahan konstelasi geopolitik.

Diplomasi Harus Lebih Adaptif

Syaroni mengatakan Indonesia juga perlu mengidentifikasi kepentingan nasional yang paling mendesak. Setelah itu, politik luar negeri dapat digunakan sebagai instrumen untuk mencapai kepentingan tersebut.

“Saya melihat Indonesia berpotensi memainkan peran di kawasan maupun tingkat global. Hal itu harus didukung diplomasi yang lincah dan adaptif,” katanya.

Menurut dia, perubahan geopolitik dalam lima tahun terakhir membuat banyak negara semakin menempatkan kepentingan nasional sebagai prioritas. Negara-negara juga mulai menyiapkan berbagai alternatif kebijakan untuk menghadapi risiko global.

Pandemi COVID-19, perang dagang antara Amerika Serikat dan China, serta perang Amerika Serikat dan Iran disebut menjadi sejumlah faktor yang memengaruhi perubahan tersebut.

“Pandemi COVID-19, perang dagang AS-China, serta perang AS-Iran menjadi variabel tersebut. Saya kira pendekatan Presiden Prabowo dalam menavigasi politik luar negeri Indonesia tidak lepas dari variabel tersebut,” katanya.

Dalam situasi tersebut, penguatan energi, pengurangan ketergantungan impor, dan diplomasi yang adaptif dinilai menjadi sejumlah langkah penting bagi Indonesia untuk menjaga kepentingan nasional di tengah perubahan geopolitik global.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.

Sumber : Antara