Pemerintah Harus Hati-Hati, TKDN Jangan Dijadikan Alat Negosiasi terhadap Tarif Impor Amerika

2. UANG

Kebijakan bebas TKDN bisa memicu dampak ekonomi yang kompleks.

Rabu, 09 Apr 2025 16:48:00

Pemerintah Harus Hati-Hati, TKDN Jangan Dijadikan Alat Negosiasi terhadap Tarif Impor Amerika (©merdeka.com)

Kebijakan tarif impor baru yang diumumkan oleh Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, yang mengarah pada kenaikan hingga 32 persen terhadap produk Indonesia, mendapat perhatian serius dari ekonom dan pakar kebijakan publik. Salah satu yang mencuat adalah potensi penggunaan kebijakan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) sebagai alat negosiasi oleh Presiden Prabowo Subianto. Ekonom UPN Veteran Jakarta, Achmad Nur Hidayat, menilai hal tersebut bisa berisiko merugikan industri domestik Indonesia.

Achmad Nur Hidayat mengungkapkan bahwa penggunaan TKDN sebagai alat tukar dalam negosiasi kebijakan tarif, terutama dalam menghadapi tarif proteksionis dari negara mitra dagang besar seperti Amerika Serikat, merupakan langkah yang tidak bijaksana. Ia menegaskan bahwa ini adalah "kekeliruan strategis yang fundamental" yang bisa merusak fondasi ekonomi Indonesia.

"Menggunakannya sebagai alat tukar dalam negosiasi adalah sebuah kekeliruan strategis yang fundamental. Kebijakan ini berpotensi menggerus industri domestik yang selama ini terlindungi oleh regulasi TKDN," ujar Achmad dalam keterangan tertulisnya, Rabu (9/4).

Menurutnya, penghapusan atau pelonggaran kebijakan TKDN bisa menyebabkan sektor industri Indonesia yang bergantung pada proteksi, seperti manufaktur, elektronik, otomotif, tekstil, dan agroindustri, menghadapi persaingan yang tidak seimbang dengan produk impor. Produk impor tersebut, lanjut Achmad, sering kali lebih unggul dalam hal efisiensi harga dan skala produksi berkat subsidi atau kebijakan ekonomi negara asalnya.

Potensi Dampak Negatif terhadap UMKM dan Industri Nasional

Achmad menambahkan bahwa kebijakan pelonggaran TKDN, jika diterapkan di tengah tekanan eksternal seperti ancaman tarif dari negara besar, dapat menjadi "blunder" yang merugikan industri nasional.

"Ini bisa mengorbankan fondasi industri nasional dan keberlangsungan UMKM yang selama ini bergantung pada proteksi TKDN," ujarnya.

Menurut Achmad, kebijakan TKDN bukan hanya sekadar angka dalam dokumen, tetapi merupakan instrumen vital untuk menjaga kedaulatan ekonomi Indonesia.

"TKDN adalah jaring pengaman terakhir bagi industri dalam negeri, termasuk UMKM, untuk melindungi pasar domestik dari produk impor murah yang dapat menggerus daya saing industri lokal," ungkapnya.

Achmad menekankan perlunya pemerintah untuk mencari ceruk pasar yang lebih spesifik di mana produk lokal memiliki keunggulan kompetitif, seperti produk berbasis budaya dan kearifan lokal yang sulit ditiru oleh produk impor.

"Indonesia harus fokus pada produk yang memiliki keunggulan unik dan membedakan diri dari produk impor massal," katanya.

Selain itu, ia juga mendorong pemerintah untuk meningkatkan kualitas dan diferensiasi investasi, desain, serta branding produk lokal. Dengan begitu, produk Indonesia akan memiliki nilai tambah yang membedakan dari produk impor.

Tantangan dan Solusi dalam Menyikapi Kebijakan TKDN

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto mengeluarkan instruksi untuk meninjau kembali kebijakan TKDN dan mempertimbangkan kemungkinan penggantian dengan insentif guna mendukung daya saing industri dalam negeri. Meski demikian, Achmad memperingatkan bahwa implementasi kebijakan ini harus dilakukan dengan hati-hati. Jika tidak, kebijakan tersebut bisa memicu dampak ekonomi yang kompleks.

Achmad juga menegaskan bahwa kebijakan TKDN yang berlaku saat ini memang terkesan kaku dan bisa membuat investor enggan menanamkan modal di Indonesia. Namun, untuk meningkatkan daya tarik investasi, mekanisme TKDN harus disesuaikan agar lebih fleksibel. Salah satu opsi yang diusulkan adalah pemberian insentif yang lebih menguntungkan bagi investor.

Penting bagi Indonesia untuk tidak terburu-buru dalam mengubah kebijakan yang sudah ada, terutama yang menyangkut proteksi industri domestik. Penghapusan TKDN yang tidak terencana dengan baik bisa membawa dampak jangka panjang yang merugikan sektor-sektor industri strategis, serta menciptakan ketidakseimbangan antara produk lokal dan produk impor.

Dengan kebijakan yang tepat dan pengelolaan yang cermat, Indonesia bisa terus memperkuat daya saing produk dalam negeri, sekaligus memanfaatkan peluang untuk meningkatkan hubungan ekonomi internasional, tanpa mengorbankan industri nasional dan UMKM.