Foto ilustrasi krisis BBM. - Freepik
Harianjogja.com, MALANG—Program B50 yang memanfaatkan kelapa sawit sebagai bahan baku biodiesel dinilai tidak hanya mendukung upaya pemerintah memperkuat ketahanan energi nasional, tetapi juga mampu menciptakan efek berganda bagi perekonomian domestik. Meski demikian, implementasi kebijakan tersebut perlu diimbangi dengan pengelolaan pasokan crude palm oil (CPO) secara cermat agar tidak mengganggu kebutuhan industri pangan maupun memicu tekanan inflasi.
Pakar ekonomi dari Universitas Brawijaya (UB) Malang, Jawa Timur, Noval Adib, mengatakan pemanfaatan kelapa sawit dalam Program B50 memberikan dampak luas terhadap berbagai sektor ekonomi. Menurutnya, manfaat kebijakan tersebut tidak berhenti pada sektor energi, tetapi turut menggerakkan aktivitas industri lainnya.
"Ini menggerakkan perekonomian dan jelas positif bagi APBN tapi banyak sektor pula yang dalam waktu serentak ikut bergerak, seperti sektor kelapa sawit itu sendiri, kemudian sektor distribusi, hingga sektor mesin pengolahannya," kata Noval di Kota Malang, Sabtu.
Kurangi Ketergantungan Impor Minyak
Noval menjelaskan implementasi biodiesel B50 berpotensi mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap impor minyak mentah. Langkah tersebut dinilai mampu menekan beban belanja negara sekaligus menjadi strategi memaksimalkan sumber daya dalam negeri menuju kemandirian energi.
Menurut dia, pemanfaatan CPO sebagai bahan bakar menjadi salah satu cara untuk mengoptimalkan potensi nasional sekaligus mengurangi tekanan terhadap anggaran negara.
"Kalau kita bisa lebih mandiri dengan menggunakan bahan bakar kelapa sawit atau crude palm oil (CPO) tentunya akan menekan beban anggaran," ujarnya.
Pasokan CPO Harus Tetap Seimbang
Di balik berbagai manfaat tersebut, Noval mengingatkan pemerintah agar tetap menjaga keseimbangan pasokan CPO di pasar domestik. Sebab, komoditas tersebut juga menjadi bahan baku utama industri minyak goreng yang dibutuhkan masyarakat.
Ia menilai tata kelola pasokan harus dilakukan secara hati-hati agar peningkatan kebutuhan untuk industri biodiesel tidak memunculkan persaingan bahan baku dengan sektor pangan.
Menurutnya, kepastian pasokan bagi kedua sektor menjadi salah satu langkah penting untuk meminimalkan potensi inflasi akibat terganggunya ketersediaan komoditas.
Perlunya Evaluasi dan Edukasi kepada Masyarakat
Selain persoalan pasokan, Noval juga menyoroti kemungkinan munculnya biaya tersembunyi dari implementasi kebijakan baru, termasuk dampak sosial maupun ketimpangan antarsektor industri.
Karena itu, ia menilai pelaksanaan Program B50 harus diiringi dengan pengawasan yang konsisten mulai dari standardisasi, monitoring, pengendalian hingga evaluasi kebijakan.
"Standardisasi, monitoring, pengendalian, serta evaluasi ketika dijalankan benar-benar dilaksanakan dengan disiplin, supaya kebijakan B50 yang tujuannya mulia untuk mengurangi ketergantungan minyak dunia ini bisa sukses, maka pelaksanaannya juga harus benar," ujar dia.
Noval juga menekankan pentingnya edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat sebagai konsumen bahan bakar. Langkah tersebut dinilai diperlukan agar tidak muncul kesimpangsiuran informasi mengenai implementasi Program B50, khususnya terkait ketersediaan dan harga bahan bakar minyak.
Menurut dia, masyarakat pada akhirnya lebih membutuhkan jaminan bahwa pasokan BBM tetap tersedia dengan harga yang terjangkau.
"Masyarakat sebetulnya yang penting tahu BBM itu tersedia dengan harga terjangkau, jangan sampai pakai B50 malah harganya lebih mahal dari solar biasa karena secara ekonomi akan membebani masyarakat," tutur dia.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Sumber : Antara
Sunartono Jurnalis Harian Jogja, bagian dari Bisnis Indonesia Group menulis untuk media cetak dan online
