Media Hong Kong Soroti Hubungan Prabowo dan Konglomerat 9 Naga

Harianjogja.com, JOGJA—Media asal Hong Kong, South China Morning Post (SCMP), menyoroti dinamika hubungan antara pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan kelompok konglomerat yang selama ini dikenal dengan sebutan "9 Naga". Sorotan itu muncul seiring menguatnya peran negara dalam pengelolaan devisa ekspor dan sektor-sektor strategis yang selama ini menjadi sumber pertumbuhan ekonomi nasional.

Dalam laporan berjudul "Are Indonesia's Prabowo and ultra rich '9 Dragons' on a collision course?", SCMP mengulas bagaimana sejumlah kebijakan ekonomi terbaru dinilai menunjukkan semakin kuatnya peran negara dalam mengelola sumber daya dan aktivitas ekonomi strategis.

Istilah "9 Naga" sendiri bukan merujuk pada organisasi atau kelompok resmi. Sebutan tersebut telah lama digunakan untuk menggambarkan sejumlah keluarga dan kelompok usaha terbesar di Indonesia yang memiliki pengaruh besar di berbagai sektor ekonomi.

Kelompok ini diketahui memiliki portofolio bisnis yang luas, mulai dari perbankan, properti, perkebunan kelapa sawit, pertambangan, manufaktur, hingga barang konsumsi. Sejumlah nama yang kerap dikaitkan dengan istilah tersebut antara lain Djarum Group, Salim Group, Lippo Group, Golden Agri-Resources, Barito Pacific, hingga Agung Sedayu Group.

Perhatian SCMP terutama tertuju pada kebijakan pemerintah terkait Devisa Hasil Ekspor (DHE) yang mulai diberlakukan pada 1 Juni 2026. Melalui aturan tersebut, eksportir sumber daya alam nonmigas diwajibkan menempatkan 100 persen devisa hasil ekspornya di dalam negeri selama minimal 12 bulan.

Sementara untuk sektor migas, pemerintah menetapkan kewajiban retensi minimal 30 persen selama tiga bulan. Kebijakan ini bertujuan memperkuat cadangan devisa nasional, menjaga stabilitas nilai tukar rupiah, sekaligus meningkatkan pengawasan terhadap arus keuangan hasil ekspor.

Selain DHE, pembentukan Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI) juga menjadi perhatian para pengamat. Lembaga tersebut diproyeksikan memiliki peran penting dalam pengelolaan ekspor komoditas strategis dan optimalisasi penerimaan negara dari sektor sumber daya alam.

Chief Investment Officer Four Capital, Ricky Ho, yang dikutip SCMP menilai langkah pemerintah tidak dapat dilepaskan dari upaya memperketat pengawasan terhadap praktik-praktik yang selama ini menjadi perhatian regulator, seperti under-invoicing maupun transfer pricing.

Menurutnya, pemerintah berupaya memastikan devisa hasil ekspor benar-benar memberikan manfaat maksimal bagi perekonomian domestik. Langkah tersebut juga dinilai sebagai bagian dari strategi memperkuat fondasi ekonomi nasional di tengah ketidakpastian global.

Sorotan lain datang dari Executive Director Center of Economic and Law Studies (CELIOS), Bhima Yudhistira Adhinegara. Ia menilai berbagai kebijakan tersebut dapat dibaca sebagai sinyal bahwa pemerintah menginginkan pelaku usaha besar semakin selaras dengan agenda pembangunan nasional.

Meski demikian, Bhima mengingatkan bahwa pemerintah tetap perlu menjaga kepercayaan investor dan pelaku pasar. Menurutnya, kepastian regulasi menjadi faktor penting agar kebijakan baru tidak menimbulkan persepsi negatif yang dapat memengaruhi iklim investasi maupun arus modal.

Pandangan serupa juga disampaikan peneliti ISEAS–Yusof Ishak Institute, Made Supriatma. Ia menilai arah kebijakan ekonomi pemerintahan Prabowo menunjukkan upaya memperkuat posisi negara dalam hubungan dengan kelompok-kelompok bisnis besar yang selama ini memiliki pengaruh signifikan terhadap perekonomian nasional.

Namun demikian, sejumlah akademisi menilai hubungan antara pemerintah dan konglomerat besar tidak dapat dipandang secara sederhana sebagai hubungan yang saling berhadapan.

Profesor dari Universitas Melbourne, Vedi Hadiz yang dikutip Sinar Harian, menegaskan bahwa hubungan keduanya lebih tepat digambarkan sebagai simbiosis yang saling membutuhkan. Menurutnya, kelompok usaha besar masih memperoleh sebagian besar pendapatan dari aktivitas ekonomi dalam negeri sehingga membutuhkan stabilitas politik dan kebijakan pemerintah.

Di sisi lain, pemerintah juga memerlukan dukungan sektor swasta untuk mempercepat investasi, membuka lapangan kerja, serta mendukung pembiayaan berbagai proyek strategis nasional.

"Dengan kata lain, ini adalah simbiosis. Prabowo masih membutuhkan dukungan para konglomerat untuk menjalankan program-program utama pemerintahannya. Sebagai imbalannya, ia harus memastikan kepentingan bisnis mereka tetap terlindungi," ujar Vedi Hadiz sebagaimana dikutip SCMP.

SCMP juga menyoroti kehadiran instrumen Patriot Bonds yang ditawarkan kepada investor institusi dan kelompok usaha besar. Sejumlah analis menilai instrumen tersebut merupakan salah satu upaya pemerintah memperluas partisipasi swasta dalam pembiayaan pembangunan nasional.

Meski demikian, para pengamat menilai hubungan antara negara dan konglomerat di Indonesia kemungkinan akan tetap berada dalam pola kerja sama yang saling menguntungkan. Yang berubah bukanlah keberadaan hubungan tersebut, melainkan bentuk dan mekanisme pengelolaannya di tengah arah kebijakan ekonomi yang semakin menekankan peran negara dalam menjaga stabilitas dan kepentingan nasional.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.