Kemiskinan DIY Turun Jadi 9,70 Persen Penurunan Tertinggi di Jawa

Kepala Bidang Riset, Inovasi Daerah, dan Statistik BAPPERIDA DIY, Andreas Bayu Nugroho dan Plt. Kepala BPS Provinsi DIY, Endang Tri Wahyuningsih ditemui di kantornya, Rabu (5/8/2026). Anisatul Umah-Harian Jogja. 

Harianjogja.com, JOGJA—Kabar positif datang dari perkembangan indikator kesejahteraan masyarakat di Daerah Istimewa Yogyakarta. Badan Pusat Statistik (BPS) DIY mencatat jumlah penduduk miskin pada Maret 2026 turun menjadi 408.870 orang atau setara 9,70% dari total populasi.

Angka tersebut menunjukkan penurunan sebanyak 13.900 orang dibandingkan September 2025 yang masih mencapai 422.790 jiwa. Secara persentase, tingkat kemiskinan DIY juga turun 0,38 persen poin dari sebelumnya 10,08%.

Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala BPS DIY, Endang Tri Wahyuningsih, mengatakan capaian tersebut menjadi yang tertinggi di Pulau Jawa untuk periode yang sama.

"Penurunannya mencapai 0,38 persen poin dan ini merupakan yang tertinggi se-Jawa," ujar Endang saat menyampaikan rilis resmi di Kantor BPS DIY, Rabu (5/8/2026).

Penurunan angka kemiskinan terjadi baik di wilayah perkotaan maupun perdesaan. Namun, penurunan lebih besar tercatat di kawasan perkotaan.

BPS mencatat tingkat kemiskinan perkotaan turun dari 9,99% pada September 2025 menjadi 9,55% pada Maret 2026 atau berkurang 0,44 persen poin. Sementara itu, tingkat kemiskinan di perdesaan turun dari 10,37% menjadi 10,18% atau berkurang 0,19 persen poin.

Meski mengalami penurunan, persentase penduduk miskin di wilayah perdesaan masih lebih tinggi dibandingkan kawasan perkotaan. Kondisi ini menunjukkan tantangan pengentasan kemiskinan di pedesaan masih menjadi pekerjaan rumah yang perlu mendapat perhatian serius.

Endang menjelaskan pengukuran kemiskinan yang dilakukan BPS menggunakan pendekatan kebutuhan dasar atau basic needs. Dalam metode ini, seseorang dikategorikan miskin apabila tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar makanan dan nonmakanan yang diukur melalui garis kemiskinan.

Pada Maret 2026, garis kemiskinan di DIY tercatat sebesar Rp672.756 per kapita per bulan. Nilai tersebut meningkat 3,61% dibandingkan September 2025 yang sebesar Rp649.331 per kapita per bulan.

Jika dirinci berdasarkan wilayah, garis kemiskinan di perkotaan mencapai Rp704.034 per kapita per bulan, sedangkan di pedesaan sebesar Rp580.455 per kapita per bulan.

Menurut BPS, komponen makanan masih menjadi faktor dominan dalam pembentukan garis kemiskinan dengan kontribusi mencapai 73,03%. Sementara komponen nonmakanan menyumbang 26,97%.

Beras masih menjadi komoditas terbesar yang memengaruhi garis kemiskinan di DIY. Di wilayah perkotaan, kontribusi beras terhadap garis kemiskinan mencapai 17,76%, sedangkan di perdesaan mencapai 23,93%.

Yang menarik, rokok kretek filter kini menjadi komoditas penyumbang terbesar kedua setelah beras, baik di perkotaan maupun perdesaan. Di perkotaan kontribusinya mencapai 9,04%, sementara di pedesaan sebesar 6,15%.

Untuk komoditas makanan lainnya, telur ayam ras menjadi penyumbang terbesar ketiga di perkotaan dengan kontribusi 5,72%. Adapun di wilayah pedesaan, posisi tersebut ditempati daging ayam ras dengan kontribusi 5,50%.

Pada kelompok nonmakanan, biaya perumahan menjadi komponen terbesar yang memengaruhi garis kemiskinan. Kontribusinya mencapai 10,14% di perkotaan dan 10,73% di perdesaan.

Selain itu, bensin turut menjadi salah satu pengeluaran utama masyarakat dengan kontribusi masing-masing 3,98% di perkotaan dan 4,49% di pedesaan. Sementara itu, biaya pendidikan menjadi komponen penting di perkotaan dengan kontribusi 2,41%, sedangkan listrik menyumbang 1,20% di wilayah pedesaan.

Endang menyoroti munculnya rokok kretek filter sebagai salah satu penyumbang utama garis kemiskinan di pedesaan. Menurutnya, kondisi tersebut menunjukkan adanya perubahan pola konsumsi masyarakat desa dibandingkan beberapa tahun sebelumnya.

"Kalau dulu dominan di perkotaan, sekarang di pedesaan juga muncul sebagai komoditas penyumbang garis kemiskinan. Artinya masyarakat desa juga mengonsumsi produk tersebut," ujarnya.

Sementara itu, Pemerintah Daerah DIY terus memperkuat strategi pengentasan kemiskinan melalui pendekatan berbasis wilayah. Kepala Bidang Riset, Inovasi Daerah dan Statistik Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) DIY, Andreas Bayu Nugroho, mengatakan pemerintah telah memetakan wilayah prioritas yang menjadi fokus intervensi.

Saat ini terdapat 15 kapanewon miskin dan tiga kemantren yang menjadi perhatian utama dalam program penanggulangan kemiskinan. Meski demikian, intervensi tidak hanya difokuskan pada 18 wilayah tersebut, melainkan tetap mencakup seluruh daerah di DIY sesuai kebutuhan.

Menurut Andreas, berbagai program bantuan sosial, peningkatan keterampilan tenaga kerja, penguatan UMKM, hingga dukungan permodalan terus dijalankan secara terintegrasi dengan pemerintah kabupaten dan kota.

Ia menegaskan penguatan sektor UMKM menjadi salah satu strategi penting karena sekitar 98% struktur ekonomi DIY ditopang oleh usaha mikro, kecil, dan menengah.

"UMKM menjadi tulang punggung ekonomi DIY. Karena itu peningkatan kualitas, kapasitas produksi, dan daya saing UMKM menjadi faktor penting dalam upaya menurunkan kemiskinan secara berkelanjutan," katanya.

Meski angka kemiskinan menunjukkan tren membaik, pemerintah mengakui tantangan terbesar masih berada di wilayah pedesaan. Faktor geografis, keterbatasan akses ekonomi, hingga kondisi sosial masyarakat menjadi penyebab kompleks yang memerlukan pendekatan berbeda dibandingkan kawasan perkotaan.

Karena itu, sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dunia usaha, dan masyarakat dinilai menjadi kunci agar tren penurunan kemiskinan di DIY dapat terus berlanjut pada tahun-tahun mendatang.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.