Foto ilustrasi Koperasi Desa Merah Putih, dibuat menggunakan Artificial Intelligence.
Harianjogja.com, JAKARTA—Pemerintah membuka rekrutmen besar-besaran untuk memperkuat Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih dan Kampung Nelayan Merah Putih, dengan total puluhan ribu formasi yang mulai dibuka pada April 2026.
Program ini menjadi bagian dari percepatan pembangunan ekonomi berbasis desa hingga kawasan pesisir, sekaligus membuka peluang kerja luas bagi masyarakat, khususnya generasi muda.
Kebijakan tersebut merujuk pada Siaran Pers Nomor 200/SES.M.PANGAN.4/SP/4/2026 yang diterbitkan di Jakarta oleh Kementerian Koordinator Bidang Pangan Republik Indonesia pada 15 April 2026, sebagai tindak lanjut Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025.
Formasi dan Penempatan SDM
Pada tahap awal, pemerintah membuka 35.476 formasi yang terbagi menjadi dua sektor utama.
Sebanyak 30.000 posisi dialokasikan untuk Manajer Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, sementara 5.476 posisi lainnya untuk Pengelola Kampung Nelayan Merah Putih.
Peserta yang lolos seleksi akan diangkat sebagai pegawai badan usaha milik negara (BUMN) dengan skema Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT).
Penempatan dilakukan di bawah PT Agrinas Pangan Nusantara untuk sektor koperasi desa, serta PT Agrinas Jaladri Nusantara untuk sektor kampung nelayan.
Jadwal dan Akses Pendaftaran
Pendaftaran dibuka mulai 15 April hingga 24 April 2026 melalui laman resmi Panitia Seleksi Nasional SDM Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC).
Melalui kanal tersebut, pelamar dapat mengakses informasi lengkap mulai dari persyaratan hingga tahapan seleksi.
Syarat Umum Pelamar
Untuk mengikuti seleksi, pelamar harus memenuhi beberapa ketentuan berikut:
- Pendidikan minimal D-III hingga S-1 semua jurusan
Kesempatan terbuka bagi berbagai latar belakang pendidikan. - Usia maksimal 35 tahun
Ditujukan untuk menjaring tenaga kerja produktif di berbagai daerah. - IPK minimal 2,75
Menjadi salah satu indikator kelayakan administrasi peserta.
Sistem Seleksi dan Pengawasan
Seleksi dilakukan menggunakan sistem merit-based system yang mengedepankan prinsip transparansi, keterbukaan, serta berbasis kompetensi.
Pemerintah menegaskan seluruh tahapan seleksi tidak dipungut biaya dan tidak ada jalur khusus yang menjamin kelulusan.
Masyarakat juga diminta waspada terhadap potensi penipuan yang mengatasnamakan rekrutmen ini.
Libatkan Banyak Kementerian dan Daerah
Rekrutmen ini melibatkan berbagai kementerian dan lembaga, mulai dari Kementerian Sekretariat Negara, Kementerian PANRB, Kementerian Koperasi, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Pertahanan, Kementerian Keuangan, Badan Kepegawaian Negara, hingga Badan Komunikasi Pemerintah.
Pemerintah daerah, mulai dari gubernur hingga kepala desa, juga diminta aktif menyosialisasikan program ini sekaligus mengawal pelaksanaannya di wilayah masing-masing.
Langkah ini diharapkan mampu memastikan SDM yang direkrut benar-benar siap menjadi motor penggerak ekonomi di desa dan kawasan pesisir.
Program ini sekaligus membuka ruang bagi generasi muda untuk terlibat langsung dalam pembangunan ekonomi berbasis lokal, memperkuat fondasi ekonomi nasional dari sektor desa dan kelautan.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
