Korban PHK di Singapura Dapat Tunjangan Kehilangan Pekerjaan Sebesar Rp76 Juta

2. UANG

Pemerintah Singapura meluncurkan program tunjangan bagi warga yang terkena PHK, dengan besaran mencapai Rp76 juta untuk mendukung pencarian kerja.

Selasa, 15 Apr 2025 21:00:41

Korban PHK di Singapura Dapat Tunjangan Kehilangan Pekerjaan Sebesar Rp76 Juta (©merdeka.com)

Pemerintah Singapura baru-baru ini mengumumkan program tunjangan bagi warga negaranya yang mengalami Pemutusan Hubungan Kerja (PHK).

Dilansir Channel News Asia, program ini bertujuan untuk membantu mereka yang terkena dampak PHK, terutama di tengah tantangan ekonomi global.

Tunjangan yang diberikan berkisar antara Rp 71 juta hingga Rp 76 juta, tergantung pada fluktuasi nilai tukar mata uang. Dengan peluncuran program ini, diharapkan para pencari kerja dapat lebih mudah beradaptasi dan mencari peluang kerja baru.

"Kami berharap bantuan keuangan ini di bawah skema Dukungan Pencari Pencari Kerja bisa meringankan kehidupan para pencari kerja dari kalangan berpenghasilan rendah hingga menengah, terutama di masa-masa mereka mencari kerja lagi," kata Lynn Ng, Asisten Kepala Eksekutif WSG Careers Connect Group.

Program ini dikenal dengan nama SkillsFuture Jobseeker Support dan ditujukan untuk warga negara Singapura berusia 21 tahun ke atas yang mengalami PHK akibat alasan di luar kendali mereka. Alasan tersebut dapat berupa pemecatan, penutupan perusahaan, sakit, cedera, atau kecelakaan.

Selain itu, para penerima tunjangan diharuskan memiliki pendapatan sebelum PHK maksimal SGD5.000 per bulan dan tinggal di properti dengan nilai tahunan SGD31.000 atau kurang.

Peluncuran program ini dilakukan pada 15 April 2025 dan pendaftaran akan dibuka hingga 15 Juni 2025. Menariknya, pada tahun 2026, program ini akan diperluas untuk mencakup penduduk tetap (permanent resident) di Singapura.

Rincian Program Tunjangan PHK

Program SkillsFuture Jobseeker Support menawarkan tunjangan sebesar S$6.000, yang setara dengan Rp 74 juta hingga Rp 76 juta, tergantung pada nilai tukar saat itu. Tunjangan ini akan diberikan selama enam bulan kepada mereka yang memenuhi syarat. Namun, ada beberapa ketentuan yang harus dipatuhi oleh penerima tunjangan.

Penerima tunjangan diwajibkan untuk berpartisipasi aktif dalam kegiatan pencarian kerja, seperti:

1. Pelatihan karier
2. Wawancara kerja
3. Pendaftaran di agen pencari kerja
4. Membangun jaringan profesional

Tunjangan akan diberikan secara bertahap berdasarkan poin yang diperoleh dari aktivitas-aktivitas tersebut. Dengan demikian, penerima tunjangan tidak hanya mendapatkan bantuan finansial, tetapi juga dorongan untuk aktif mencari pekerjaan baru.

Tujuan dan Dampak Program

Tujuan utama dari program ini adalah untuk meringankan beban finansial para pencari kerja dari kalangan berpenghasilan rendah dan menengah.

Selain itu, program ini juga bertujuan untuk mendorong mereka agar aktif dalam mencari pekerjaan baru melalui pelatihan dan pengembangan keterampilan. Pemerintah Singapura menekankan bahwa program ini bukan sekadar bantuan finansial, tetapi juga sebagai dukungan untuk membantu mereka kembali bekerja.

Dengan adanya program ini, diharapkan para korban PHK dapat lebih cepat beradaptasi dan menemukan pekerjaan yang sesuai dengan keterampilan mereka. Selain itu, pemerintah juga ingin memastikan bahwa masyarakat memiliki akses yang lebih baik terhadap pelatihan dan pengembangan keterampilan yang relevan dengan kebutuhan pasar kerja saat ini.

"Keseluruhan ide dari sistem berbasis poin adalah untuk mendorong mereka menjalani dan memilih kegiatan pencarian kerja yang akan membantu mereka memperdalam dan memperkuat keterampilan pencarian kerja, sehingga meningkatkan daya saing mereka sebagai pencari kerja," ujar Ng.

Perbandingan dengan Program Kartu Prakerja di Indonesia

Beberapa sumber menyebutkan bahwa program SkillsFuture Jobseeker Support mirip dengan Kartu Prakerja yang ada di Indonesia. Namun, penting untuk dicatat bahwa terdapat perbedaan signifikan dalam persyaratan dan mekanisme pelaksanaannya. Program di Singapura lebih fokus pada bantuan finansial bagi korban PHK yang disertai kewajiban untuk aktif mencari pekerjaan.

Sementara itu, Kartu Prakerja di Indonesia lebih menekankan pada pelatihan dan pengembangan keterampilan tanpa syarat harus mengalami PHK. Hal ini menunjukkan bahwa setiap negara memiliki pendekatan berbeda dalam menangani masalah ketenagakerjaan dan menyediakan dukungan bagi warganya.