Harianjogja.com, JAKARTA—Program pengalihan penggunaan kompor gas elpiji (LPG) ke kompor listrik atau induksi kembali masuk dalam rencana pemerintah pada 2027. Masyarakat penerima manfaat nantinya akan memperoleh kompor listrik beserta peralatan memasak secara gratis sebagai bagian dari upaya mengurangi ketergantungan impor LPG dan menekan beban subsidi energi.
Program tersebut telah masuk dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2027. Pemerintah menilai langkah ini lebih efisien dibandingkan terus meningkatkan impor LPG yang selama ini masih menjadi salah satu komponen besar dalam subsidi energi nasional.
Wakil Ketua MPR RI Eddy Soeparno mengatakan transisi energi dari kompor LPG menuju kompor listrik menjadi salah satu agenda yang terus dikawal agar dapat direalisasikan mulai 2027.
"Rumah tangga ini masih masak menggunakan LPG, kita ganti dengan kompor listrik, kompor induksi," kata Eddy Soeparno di Jakarta, Selasa, dalam diskusi bertajuk Reformasi Subsidi Energi.
Menurut Eddy, program kompor listrik telah masuk dalam RAPBN 2027 sebagai upaya mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap impor LPG. Selain itu, program tersebut diharapkan dapat membantu menekan besarnya subsidi energi yang selama ini ditanggung pemerintah.
Ia mengungkapkan bahwa pemerintah harus mengalokasikan sekitar Rp390 triliun untuk subsidi energi yang mencakup bahan bakar minyak (BBM) dan listrik sebelum terjadinya dampak konflik di Timur Tengah terhadap kondisi ekonomi global.
"Perhitungan kami subsidi kompensasi termasuk subsidi listrik itu kurang lebih Rp390 triliun sebelum permasalahan perang yang ada di Timur Tengah," ujarnya.
Besarnya nilai subsidi tersebut menjadi salah satu alasan perlunya reformasi subsidi energi agar manfaatnya dapat lebih tepat sasaran. Eddy menyebut terdapat kajian yang menunjukkan sekitar 63 persen subsidi justru dinikmati oleh kelompok masyarakat mampu.
Karena itu, pemerintah mendorong berbagai program transisi energi yang dinilai mampu mengurangi beban subsidi sekaligus menekan ketergantungan terhadap energi impor.
Eddy menjelaskan bahwa melalui program kompor listrik pada 2027, masyarakat penerima manfaat akan memperoleh kompor listrik dan perlengkapan memasak secara gratis.
"Diberikan gratis kompor dan alat memasaknya. Program ini ketika kita hitung masih jauh lebih murah daripada kita impor LPG 3 kilogram," katanya.
Sebelumnya, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia juga menyampaikan bahwa pemerintah tengah menyiapkan kompor listrik dengan daya di bawah 900 volt ampere (VA) untuk kebutuhan rumah tangga sebagai bagian dari program konversi kompor LPG ke kompor listrik.
Untuk mendukung pelaksanaan program tersebut, Kementerian ESDM mengusulkan anggaran sebesar Rp815,56 miliar dalam RAPBN 2027. Anggaran tersebut diharapkan dapat membantu mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap impor LPG yang selama ini terus meningkat.
Wacana pengalihan penggunaan kompor LPG menjadi kompor listrik sebenarnya bukan hal baru. Program serupa pernah bergulir pada masa pemerintahan Presiden Joko Widodo.
Namun, pada September 2022, PT PLN (Persero) memutuskan membatalkan program pengalihan kompor LPG 3 kilogram menjadi kompor listrik dengan pertimbangan menjaga kenyamanan masyarakat yang masih berada dalam masa pemulihan ekonomi setelah pandemi COVID-19.
Rencana pemerintah untuk kembali menggulirkan program kompor listrik pada 2027 menjadi perkembangan terbaru dalam upaya reformasi subsidi energi. Implementasi program tersebut nantinya juga akan menjadi perhatian masyarakat karena berkaitan dengan pola konsumsi energi rumah tangga serta efektivitas penyaluran subsidi yang lebih tepat sasaran.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Sumber : Antara
Yudhi Kusdiyanto Jurnalis Harian Jogja, bagian dari Bisnis Indonesia Group menulis untuk media cetak dan online
