Foto ilustrasi beras. - Freepik
Harianjogja.com, BANTUL—Program ketahanan pangan berbasis Dana Desa di Kabupaten Bantul mulai menunjukkan perkembangan positif melalui penguatan sektor pertanian, peternakan, hingga budidaya perikanan di tingkat kalurahan. Sejumlah wilayah bahkan mulai mampu mengoptimalkan lahan tidak produktif menjadi kawasan pangan terpadu yang melibatkan masyarakat desa secara langsung.
Meski demikian, Pemerintah Kabupaten Bantul masih menemukan sejumlah persoalan yang dinilai dapat memengaruhi keberlanjutan program tersebut. Salah satu tantangan utama berasal dari perbedaan kapasitas pengelolaan antar-Badan Usaha Milik Kalurahan (BUMKal) yang menjadi ujung tombak pengembangan ekonomi desa berbasis ketahanan pangan.
Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Bantul, Afif Umahatun, mengatakan hasil monitoring dan evaluasi yang dilakukan di seluruh kalurahan menunjukkan belum meratanya kemampuan manajerial dan tata kelola antar-BUMKal. Padahal, lembaga tersebut memegang peran penting dalam menjaga kesinambungan program yang bersumber dari Dana Desa.
“Masih ada tantangan yang perlu segera ditindaklanjuti, mulai dari kapasitas manajerial antar-BUMKal yang belum merata, fluktuasi harga hasil panen hingga tata kelola keuangan yang perlu diperkuat,” ujarnya, Jumat (22/5/2026).
Menurut Afif, evaluasi dilakukan agar program ketahanan pangan tidak berhenti sebagai kegiatan jangka pendek semata. Pemkab Bantul mendorong agar program tersebut berkembang menjadi sistem ekonomi desa yang mampu menopang kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.
Sebelumnya, DPMKal Bantul telah menyelesaikan monitoring dan evaluasi serentak terhadap pelaksanaan Program Ketahanan Pangan di seluruh kalurahan. Program tersebut merupakan implementasi kebijakan nasional yang mengatur minimal 20 persen Dana Desa dialokasikan untuk mendukung sektor ketahanan pangan.
Dalam pelaksanaan monitoring dan evaluasi, DPMKal menerjunkan tim gabungan yang terdiri atas personel dinas, Tenaga Ahli Pemberdayaan Masyarakat (TAPM) Kabupaten Bantul, pendamping desa, hingga pendamping lokal desa. Pengawasan dilakukan langsung di lapangan dengan fokus pada legalitas program, pemanfaatan aset desa, serta akuntabilitas penggunaan anggaran.
"Dari hasil evaluasi, sejumlah kalurahan berhasil mengoptimalkan lahan tidak produktif menjadi kawasan pertanian terpadu, peternakan komunal, dan budidaya perikanan. Program ini juga mulai melibatkan masyarakat melalui kegiatan padat karya pangan yang dikelola BUMKal," jelasnya.
Selain pengembangan sektor pangan, pemanfaatan Tanah Kas Desa (TKD) juga mulai dinilai efektif untuk mendukung produksi pangan di tingkat kalurahan. Penyaluran anggaran tahap awal disebut berjalan tertib dan sesuai perencanaan APBKal di masing-masing wilayah.
Meski sejumlah capaian mulai terlihat, Afif menegaskan penguatan kelembagaan dan profesionalisme pengelolaan BUMKal masih menjadi pekerjaan rumah utama dalam menjaga keberlanjutan program ketahanan pangan desa di Bantul.
"Tanpa pengelolaan yang kuat dan profesional, program ketahanan pangan akan sulit berkembang menjadi penggerak ekonomi desa dalam jangka panjang," pungkasnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Sunartono Jurnalis Harian Jogja, bagian dari Bisnis Indonesia Group menulis untuk media cetak dan online
