Ilustrasi vaksinasi - Freepik
Harianjogja.com, JAKARTA—Kementerian Kesehatan (Kemenkes) mengungkap sebanyak 2,3 juta anak di Indonesia tercatat belum pernah menerima imunisasi sama sekali dalam kurun tiga tahun terakhir. Tingginya angka anak zero dose itu membuat Indonesia masuk peringkat keenam dunia sebagai negara dengan jumlah anak tanpa imunisasi terbanyak.
Data tersebut menjadi perhatian serius pemerintah karena rendahnya cakupan imunisasi dinilai dapat memicu meningkatnya risiko penyebaran penyakit menular yang sebenarnya bisa dicegah sejak dini melalui vaksinasi rutin pada anak.
Istilah zero dose digunakan untuk menggambarkan anak yang sama sekali belum memperoleh imunisasi rutin, khususnya vaksin difteri, pertusis, dan tetanus (DPT) dosis pertama.
Administrator Kesehatan Ahli Madya Kemenkes, M. Edy Haryanto, mengatakan angka tersebut merupakan akumulasi kasus selama periode 2023 hingga 2025 yang tersebar di 26 provinsi di Indonesia.
“Selama tiga tahun terakhir jumlah anak zero dose mencapai sekitar 2,3 juta anak,” kata Edy di Banda Aceh, Jumat (22/5/2026).
Edy memaparkan, jumlah anak yang belum mendapatkan imunisasi terus mengalami lonjakan dalam tiga tahun terakhir. Pada 2023, jumlah anak zero dose tercatat sekitar 372.965 anak. Angka itu kemudian meningkat tajam pada 2024 menjadi lebih dari 973.378 anak, sedangkan pada 2025 mencapai sekitar 959.990 anak.
Menurut Edy, hingga 15 Mei 2026 cakupan imunisasi bayi lengkap nasional juga masih rendah, yakni baru mencapai 17,6%. Di Provinsi Aceh, cakupan tersebut bahkan masih berada di angka 5,3%.
Rendahnya cakupan imunisasi itu dikhawatirkan berdampak pada meningkatnya potensi penularan berbagai penyakit infeksi di masyarakat. Imunisasi sendiri berfungsi membentuk antibodi spesifik terhadap penyakit tertentu sekaligus menciptakan kekebalan kelompok (herd immunity) apabila cakupan vaksinasi berlangsung tinggi dan merata.
Kemenkes mencatat sedikitnya terdapat 13 penyakit yang dapat dicegah melalui imunisasi, di antaranya difteri, pertusis, tetanus, tuberkulosis, hepatitis B, meningitis, polio, campak, rubela, pneumonia, rotavirus, Human Papillomavirus (HPV), hingga Japanese Encephalitis (JE).
Di sisi lain, pelaksanaan program imunisasi nasional masih menghadapi beragam hambatan di lapangan. Penyebaran hoaks mengenai vaksin, isu halal-haram, kekhawatiran masyarakat terhadap Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi (KIPI), hingga keraguan terkait keamanan pemberian imunisasi ganda masih menjadi tantangan utama pemerintah.
Selain itu, penolakan imunisasi juga dipengaruhi faktor keluarga dan sosial, seperti larangan dari pasangan atau keluarga, ketakutan terhadap efek samping, kurangnya informasi, hingga kesibukan orang tua.
“Masih ada masyarakat yang tidak percaya pada imunisasi ataupun terpengaruh rumor yang berkembang,” ujarnya.
Kemenkes juga menemukan masih adanya keraguan di kalangan tenaga kesehatan dalam memberikan beberapa jenis imunisasi secara bersamaan. Tak hanya itu, keterbatasan akses layanan kesehatan, distribusi vaksin yang belum merata, serta perbedaan data sasaran imunisasi antara pemerintah pusat dan daerah turut menjadi kendala dalam percepatan cakupan vaksinasi nasional.
Untuk mengatasi persoalan tersebut, pemerintah menjalankan sejumlah strategi percepatan cakupan imunisasi nasional. Di antaranya memastikan ketersediaan tenaga kesehatan, vaksin, dan logistik, meningkatkan edukasi kepada masyarakat, memperkuat surveilans Penyakit yang Dapat Dicegah dengan Imunisasi (PD3I) dan KIPI, hingga memperluas akses layanan imunisasi.
Selain memperkuat layanan vaksinasi, Kemenkes juga terus melakukan pelacakan terhadap anak yang belum memperoleh imunisasi dasar lengkap. Pemerintah turut menjalankan program imunisasi kejar sebagai langkah menekan angka anak zero dose di Indonesia sekaligus meningkatkan cakupan imunisasi nasional di berbagai daerah.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Sunartono Jurnalis Harian Jogja, bagian dari Bisnis Indonesia Group menulis untuk media cetak dan online
