1 week ago
7
- PERISTIWA
- NASIONAL
Sudah dua pekan sejak dikembalikan pada 24 Maret lalu, berkas penyidikan pagar laut belum juga dilimpahkan kembali.
Rabu, 09 Apr 2025 10:13:00
Kejaksaan Agung (Kejagung) belum menerima kembali berkas perkara pemagaran pagar laut di Tangerang dari penyidik Bareskrim Mabes Polri. Kasus yang menyeret Kepala Desa (Kades) Kohod, Arsin bin Asip dan kawan-kawan ini sebelumnya dinyatakan belum lengkap oleh Kejagung.
Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung, Harli Siregar mengatakan Jaksa meminta agar penyidik Bareskrim Polri melengkapi berkas perkara pagar laut tangerang dengan sangkaan kasus korupsi.
"Hingga saat ini penyidik belum mengirimkan berkas perkara a quo dengan pasal sangkaan dalam UU Tipikor," kata Kapuspenkum Kejagung, Harli Siregar saat dikonfirmasi, Rabu (9/4).
Pada saat berkas dinyatakan belum lengkap dan dikembalikan, kata Harli, Jaksa telah memberikan petunjuk agar perkara ini dilengkapi dengan pasal korupsi. Namun demikian, sudah dua pekan lebih berkas tersebut tak kunjung dilengkapi sejak dikembalikan ke penyidik pada 24 Maret 2025.
"Penyidik melakukan penyidikan dengan pasal-pasal dalam tindak pidana umum dan oleh JPU memberi petunjuk agar disidik dengan UU Tipikor tentu secara administrasi penanganan perkara kan berubah," ucap Harli.
Harli juga sebelumnya menyatakan ditemukan potensi kerugian keuangan negara serta dampak negatif bagi perekonomian akibat penguasaan wilayah laut secara ilegal. Termasuk penerbitan izin dan sertifikat tanpa izin reklamasi maupun izin PKK-PR Laut, sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.
“Berdasarkan hasil analisis hukum, Jaksa Penuntut Umum memberikan petunjuk agar penyidikan perkara ini ditindaklanjuti ke ranah tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Tipikor,” kata Harli.
Dengan adanya indikasi ini, koordinasi lebih lanjut antara penyidik Bareskrim Polri dengan Jaksa Agung Muda Pidana Khusus (Jampidsus) Kejagung sangat diperlukan guna memastikan proses hukum kasus pagar laut Tangerang berjalan sesuai ketentuan.
“Kejaksaan Agung menegaskan komitmennya untuk memastikan setiap proses hukum berlangsung secara profesional, transparan, dan akuntabel. Seluruh langkah hukum yang diambil senantiasa berpedoman pada asas kepastian dan keadilan hukum,” pungkas Harli.
Artikel ini ditulis oleh
Kejagung Serahkan Penyidikan ke Bareskrim, Ini Alasannya Mundur Usut Kasus Pagar Laut di Tangerang
Kejagung juga sebelumnya telah menerima laporan adanya pemalsuan dokumen dari pagar laut di Tangerang sebagai pintu masuk.
Berkas Kasus Pagar Laut Tangerang Belum Lengkap, Kejagung Ungkap Indikasi Korupsi
Kasus pemalsuan dokumen ini mencuat karena SHM tersebut diduga digunakan untuk memperoleh keuntungan secara tidak sah.
Kejagung Mulai Selidiki Kasus Pagar Laut di Tangerang dan Bekasi
"Kami hanya mengumpulkan bahan data keterangan. Supaya apa, karena sebagai aparat penegak hukum, jangan sampai tertinggal melihat,” Harli menandaskan.
Satu hal yang menjadi perhatian JK adalah kerja polisi maupun pemerintahan dalam mengungkap dalang pemagaran laut tersebut.
Polisi Belum Temukan Tindak Pidana Pagar Laut di Tangerang
Joko mengaku masih menunggu hasil penyelidikan dari Kementrian Kelautan Perikanan (KKP).
JK soal Pemerintah Tak Tahu yang Pasang Pagar Laut: Kelewatan Negeri Ini
Jusuf Kalla tampak mengisyaratkan kurangnya keseriusan pemerintah dalam menangani temuan pagar laut.
Polemik Pagar Laut Bekasi: Kementerian Kelautan dan Perikanan Akan Panggil DKP Jawa Barat
Menteri Kelautan dan Perikanan tidak mempermasalahkan pemilik pagar laut Bekasi yang akan membawa masalah ini ke DPR.
Temukan Dugaan Pemalsuan, Polri Naikkan Kasus Pagar Laut di Tangerang ke Penyidikan
Hal ini dipastikan setelah dilakukan gelar perkara serta pengumpulan barang bukti atas kasus tersebut.
Dicecar DPR, Menteri KKP Belum Bisa Ungkap Pelaku Pemagar Laut Tangerang
KKP hingga kini masih berkoordinasi dengan aparat untuk menyelidiki pihak memagar laut di pesisir Tangerang menggunakan bambu tersebut.
KPK Ikut Turun Usut Dugaan Korupsi Pagar Laut Tangerang, Bakal Tumpang Tindih dengan Kejagung?
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bakal ikut dalam pengusutan dugaan korupsi pemagaran laut di desa Kohod, Tangerang, Banten.
KPK 2 bulan yang lalu
Kasus Pagar Laut di Bekasi Naik Penyidikan
Setelah status perkara naik ke penyidikan, Bareskrim Polri akan melengkapi sejumlah administrasi hingga mengirimkan Surat Pemberitahuan Dimulai Penyidikan.
KKP: Kami Belum Pernah Terbitkan Izin Pagar Laut di Bekasi
KKP menegaskan tidak pernah memberikan izin Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (KKPRL) terkait pagar laut di Bekasi.
