Kabar Baik, 100 Negara Buka Lowongan Kerja untuk 1,7 Juta Warga Negara Indonesia

2. UANG
3. EKONOMI

Saya bayangkan setiap pelatihan di desa kemudian diambil dua pekerja, maka dari 372 desa akan ada 700-an pekerja.

Selasa, 15 Apr 2025 10:31:00

Indeks ini adalah yang tertinggi sejak Oktober 2021 atau dalam 29 bulan terakhir. (merdeka.com/Arie Basuki) (©© 2025 Liputan6.com)

Indonesia mendapat kabar baik dalam sektor ketenagakerjaan dengan adanya tawaran 1,7 juta lowongan kerja dari 100 negara.

Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) Abdul Kadir Karding menyampaikan bahwa ada sekitar 1,7 juta lowongan pekerjaan di luar negeri, tetapi baru bisa memenuhi sebanyak 297 ribu.



"Untuk itu, saya mendorong Pak Bupati Magelang mengambil peluang ini. Kami mengusulkan untuk paling tidak, ada yang fokus mengurusi pekerja migran dan perdanya. Kami mendorong untuk menempatkan pekerja yang terdidik, terampil," katanya di Magelang, Jawa Tengah belum laam ini.


Dia menyampaikan hal tersebut usai bertemu dengan Bupati Magelang Grengseng Pamuji di Rumah Dinas Bupati Magelang.



"Konsekuensinya, kami harus menyiapkan pelatihan dan pembiayaannya. Saya bayangkan setiap pelatihan di desa kemudian diambil dua pekerja, maka dari 372 desa akan ada 700-an pekerja. Kalau ada empat angkatan, kami bisa ambil 2.800 pekerja dalam setahun," katanya.

Organisasi Aliansi Serikat Pekerja Indonesia (ASPIRASI) memberikan sambutan positif dan menyebutnya sebagai kesempatan berharga untuk mengurangi angka pengangguran di tanah air, terutama di tengah meningkatnya pemutusan hubungan kerja (PHK) yang terjadi baru-baru ini.

"Ini sangat bagus jika memang bisa membantu mengurangi pengangguran. Ini membuka peluang baru bagi buruh Indonesia," ungkap Presiden Asosiasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (ASPIRASI), Mirah Sumirat kepada Liputan6.com.

Meski demikian, ASPIRASI juga menekankan perlunya kesiapan dari pemerintah dan tenaga kerja itu sendiri. Pemerintah dianggap perlu mengambil langkah nyata untuk mempersiapkan tenaga kerja yang terampil dan sesuai dengan kebutuhan pasar global. Hal ini mencakup penyusunan program pelatihan, penyediaan informasi tentang pasar kerja internasional, serta penyederhanaan proses administrasi bagi tenaga kerja migran.

"Yang harus dilakukan pemerintah adalah menyiapkan tenaga kerja yang terampil, link and match dengan kebutuhan pasar, mulai dari dokumen hingga peningkatan keterampilan," jelas Mirah.

Lebih jauh, ASPIRASI memandang kesempatan ini sebagai momentum strategis untuk mendorong peningkatan kualitas dan kompetensi pekerja Indonesia agar dapat memenuhi standar internasional. Upaya skilling, upskilling, dan reskilling menjadi fokus utama yang perlu digalakkan agar tenaga kerja tidak hanya siap, tetapi juga mampu bersaing secara global.

Apakah Buruh Indonesia Siap untuk Bersaing?

Indeks ini adalah yang tertinggi sejak Oktober 2021 atau dalam 29 bulan terakhir. (merdeka.com/Arie Basuki) © 2025 Liputan6.com

Kesiapan buruh di Indonesia untuk mengisi lowongan pekerjaan sangat bergantung pada sektor yang dituju. Dalam sektor-sektor seperti pertanian, perikanan, dan perkebunan, pekerja Indonesia dianggap sudah cukup siap. Namun, untuk sektor yang berbasis teknologi dan digitalisasi, keterampilan yang dimiliki tenaga kerja perlu ditingkatkan secara signifikan.

ASPIRASI berkomitmen untuk menciptakan ekosistem ketenagakerjaan yang mampu bersaing secara global dengan mendorong peningkatan kualitas pendidikan vokasi di Indonesia.

"Pemerintah harus menyesuaikan pelatihan vokasi dengan kebutuhan pasar global, termasuk meningkatkan tenaga pengajar, sarana dan prasarana, serta membangun ekosistem pelatihan yang relevan," ungkap Mirah.

Dengan demikian, upaya ini diharapkan dapat menjembatani kesenjangan keterampilan yang ada.

ASPIRASI juga menyadari tantangan besar yang dihadapi oleh tenaga kerja Indonesia, terutama terkait rendahnya tingkat pendidikan dan keterampilan di bidang teknologi. Oleh karena itu, penting untuk melaksanakan pelatihan dan pengembangan kompetensi secara masif dan menyeluruh, terutama bagi pekerja yang mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK). Langkah ini diharapkan dapat meningkatkan daya saing tenaga kerja Indonesia di pasar global.

Risiko Eksploitasi

Di sisi lain, Mirah menekankan bahwa risiko eksploitasi terhadap buruh migran juga merupakan isu yang sangat penting. ASPIRASI menegaskan perlunya adanya pengawasan dan kontrol dari pemerintah untuk memastikan bahwa hak-hak pekerja terlindungi dengan baik.

"Perusahaan harus valid, dokumen lengkap, pekerja harus terampil, dan ada sistem cepat tanggap jika terjadi masalah di negara tujuan," ujarnya.

Dalam menanggapi keberlanjutan peluang kerja tersebut, ASPIRASI optimis bahwa situasi ini bukanlah fenomena sementara. Negara-negara dengan populasi yang rendah diperkirakan akan terus memerlukan tenaga kerja asing. Namun, keberlanjutan ini sangat tergantung pada kualitas dan produktivitas buruh asal Indonesia.

ASPIRASI juga mengingatkan bahwa peluang ini seharusnya tidak hanya menguntungkan negara yang menerima tenaga kerja, tetapi juga harus memberikan manfaat yang maksimal bagi Indonesia, baik dari segi ekonomi maupun sosial. Mengenai perkembangan industri global,

ASPIRASI menilai bahwa Indonesia masih belum sepenuhnya siap untuk bersaing di sektor-sektor baru seperti teknologi dan industri kreatif. Oleh karena itu, pemerintah diharapkan lebih proaktif dalam menyesuaikan kebijakan ketenagakerjaan dengan tren global yang terus bergerak menuju digitalisasi dan otomatisasi. "Di sinilah pentingnya peran besar pemerintah untuk mengatasi perubahan sektor industri menuju teknologi," pungkas Mirah.