Arsip-Penanganan kebakaran yang dilakukan petugas Dinas Damkarmat Kota Jogja, beberapa waktu lalu. ist - Dokumentasi Damkarmat Kota Jogja
Harianjogja.com, JOGJA–Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (Damkarmat) Kota Jogja mencatat kejadian kebakaran di Kota Jogja pada Januari-Juli 2025 mencapai puluhan kejadian. Damkarmat Kota Jogja menilai kesiapsiagaan masyarakat untuk menghadapi risiko kebakaran menjadi kunci untuk meminimalisir dampak kebakaran tersebut.
Kepala Damkarmat Kota Jogja, Taokhid menuturkan ada 36 kejadian kebakaran pada Januari-Juli 2025 di Kota Jogja. Dari kejadian tersebut, sebagian besar disebabkan karena korsleting listrik.
Taokhid menilai kejadian kebakaran memerlukan respon yang cepat dalam penanganannya. Karena itu, menurutnya, Damkarmat Kota Jogja telah mematok maksimal 15 menit untuk merespon laporan kejadian kebakaran tersebut. Meski begitu, menurutnya, kesiapsiagaan masyarakat untuk menghadapi risiko kejadian tersebut diperlukan untuk mengantisipasi dampak kebakaran yang meluas.
Dia mengaku Kota Jogja telah memiliki infrastruktur untuk proteksi kebakaran di setiap wilayah dengan adanya jaringan hidran. Meski begitu, menurutnya, jaringan hidran yang ada belum merata di seluruh wilayah. Saat ini menurutnya hanya ada 19 kampung atau sekitar 10% kampung yang memiliki jaringan hidran di Kota Jogja.
BACA JUGA: Perempuan Dibunuh Kekasih Gelapnya di Jogja, Dilakukan di Hotel karena Cemburu
Terkait penentuan prioritas lokasi pembangunan hidran, pihaknya mengacu pada tingkat kerentanan wilayah. Faktor yang dipertimbangkannya antara lain kepadatan penduduk dan bangunan, intensitas kegiatan usaha, keberadaan usaha berisiko tinggi seperti SPBU atau toko bahan kimia, serta ketersediaan sarana proteksi dan sumber air.
“Kendalanya [pemasangan jaringan hidran yang belum merata] adalah biaya pengadaan yang cukup tinggi, antara Rp1,5 miliar hingga Rp2,5 miliar per lokasi. Anggaran kita biasanya hanya memungkinkan penambahan satu lokasi setiap tahun,” katanya, Kamis (14/8/2025).
Selain hidran, Pemkot Jogja juga telah menyalurkan alat pemadam api ringan (APAR) pada setiap RW. Meski begitu menurutnya, saat ini beberapa APAR yang ada kondisinya tidak dapat digunakan.
“Kadang penempatannya tidak bisa diakses semua pihak, dan pengecekan fungsinya yang seharusnya setahun sekali sering terabaikan. Padahal biaya isi ulang APAR relatif terjangkau sekitar Rp200.000 per tabung,” katanya.
Untuk mengatasi keterbatasan anggaran, menurutnya, pihaknya mendorong peran serta dunia usaha melalui program Corporate Social Responsibility (CSR), terutama untuk distribusi APAR hingga tingkat RT. Selain itu, menurutnya, pelaku usaha perhotelan juga diharapkan dapat berkontribusi dengan memanfaatkan sistem proteksi hidran hotel bagi kampung sekitar.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
