Anggota Komisi A DPRD Bantul, Suwandi. - Istimewa.
Harianjogja.com, BANTUL—Anggota Komisi A DPRD Bantul, Suwandi, meminta Bupati Bantul memastikan penataan pejabat di lingkungan organisasi perangkat daerah (OPD) dilakukan secara profesional dan sesuai dengan kompetensi masing-masing aparatur. Ia menilai penempatan pejabat yang tidak tepat dapat berdampak langsung pada menurunnya kualitas pelayanan publik.
Suwandi menjelaskan Pemkab Bantul memiliki Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat), yaitu tim yang bertugas memberikan pertimbangan kepada pejabat pembina kepegawaian dalam pengangkatan, pemindahan, hingga pemberhentian pejabat struktural. Selain itu, Baperjakat juga berperan mengusulkan promosi bagi pegawai berprestasi serta menjadi penasihat dalam kebijakan kepegawaian.
“Penataan pejabat ini harus disesuaikan dengan kompetensi di tiap OPD agar kinerja tetap optimal,” ujarnya.
Ia mengaku masih menemukan sejumlah pimpinan OPD yang tidak sesuai dengan latar belakang keahlian maupun keterampilan bidang yang mereka pimpin. Menurutnya, rotasi jabatan memang hal wajar, namun tetap harus mengutamakan profesionalitas dan kesesuaian kompetensi.
“Penempatan pejabat tidak boleh sekadar mengisi posisi atau faktor kedekatan. Ada visi dan misi bupati yang harus dijalankan, dan itu butuh pemimpin OPD yang betul-betul menguasai bidangnya,” kata Suwandi.
Ia menegaskan ketidaksesuaian kompetensi pejabat dengan bidang tugasnya akan berpengaruh pada kualitas pelayanan publik. “Kalau pejabat tidak sesuai kompetensinya, pasti berdampak pada layanan masyarakat. Kami ingin pelayanan publik semakin baik,” ujarnya.
Selain soal kompetensi pejabat, politikus Partai Ummat tersebut juga meminta bupati dan jajaran eksekutif lebih disiplin hadir tepat waktu pada rapat paripurna DPRD. Ia menyebut rapat paripurna kerap molor hingga berjam-jam.
“Kadang dari eksekutif terlambat, kadang menunggu anggota dewan agar kuorum. Ini harus dibenahi,” tegasnya.
Suwandi juga menyoroti kebijakan efisiensi anggaran daerah. Ia mengungkapkan masih menemukan alokasi ratusan juta rupiah untuk jamuan makan dan minum tamu eksekutif pada pembahasan APBD 2026.
“Seharusnya kita mengajari tamu untuk efisiensi. Suguhannya cukup ala kadarnya, misalnya lemper dan minum, tidak perlu mewah. Bahkan tamu dari Jakarta pun bisa diajari prihatin,” ujarnya.
Ia juga meminta efisiensi dilakukan secara adil, termasuk terkait pengurangan anggaran pokok pikiran (pokir) desa.
Karier Politik
Suwandi mengawali karier politik di Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Ia 20 tahun menjadi pengurus harian Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PPP Bantul dan dua kali terpilih sebagai anggota DPRD pada periode 2004–2009 dan 2009–2014 dari Dapil Sewon–Bantul.
Namun konflik internal PPP pusat berimbas pada dirinya. Ia mengaku disebut sebagai pembangkang dan dipindah ke Dapil Dlingo–Imogiri–Pleret, hingga akhirnya gagal lolos ke DPRD. Setelah itu, ia memilih keluar dari PPP.
Pada Pemilu 2024, Suwandi diminta oleh Amien Rais untuk bergabung dengan Partai Ummat. Setelah mempelajari AD/ART partai yang menurutnya mirip dengan garis perjuangan Masyumi dan PPP terdahulu, ia menerima tawaran tersebut dan kembali terpilih sebagai anggota DPRD Bantul untuk periode 2024–2029.
Lulusan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Jurusan Hubungan Internasional Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY) itu menilai keterlibatannya dalam politik memberi ruang lebih luas untuk memperjuangkan aspirasi masyarakat. Ia mengibaratkan perjuangan politik sebagai upaya mengubah kemungkaran.
“Jika melihat kemungkaran, ubahlah dengan tangan. Kalau tidak mampu, ubah dengan lisan. Jika masih tidak mampu, maka dengan doa. Tangan itu saya ibaratkan sebagai kekuasaan, sehingga banyak hal yang bisa diperjuangkan,” tuturnya.
Meski demikian, ia menekankan kekuasaan bukan tujuan utama. “Kekuasaan itu bukan untuk dikejar semata, tetapi alat untuk memperjuangkan nilai-nilai moral dan kepentingan masyarakat,” ujarnya.
Sebagai anggota dewan, ia berkomitmen menjaga integritas, kedisiplinan, dan pelayanan. Ia menyebut tidak pernah absen dalam rapat paripurna, rapat komisi, maupun rapat Bapemperda sejak awal periode.
“Moto saya sederhana, berusaha tetap bersih dan melayani. Itu tidak mudah, tapi harus diupayakan,” kata pria kelahiran 8 Desember 1962 tersebut. (BC)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
