Harianjogja.com, JAKARTA—Kenaikan tajam harga BBM nonsubsidi, terutama Pertamax dan Pertamax Green, mulai memicu kekhawatiran di kalangan pelaku usaha. Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) menilai lonjakan harga energi tersebut berpotensi menambah tekanan biaya operasional di tengah kondisi daya beli masyarakat yang belum sepenuhnya pulih.
Dampak kenaikan harga BBM dinilai tidak hanya dirasakan sektor transportasi, tetapi juga berbagai bidang usaha yang bergantung pada mobilitas harian, mulai dari jasa, ritel, distribusi skala kecil, hingga layanan pengiriman barang. Kondisi ini berisiko memperbesar beban operasional yang selama beberapa waktu terakhir sudah menghadapi berbagai tekanan ekonomi.
Berdasarkan penyesuaian harga yang mulai berlaku pekan ini, harga Pertamax (RON 92) naik dari Rp12.300 per liter menjadi Rp16.250 per liter. Sementara itu, Pertamax Green 95 (RON 95) meningkat dari Rp12.900 menjadi Rp17.000 per liter.
Kenaikan harga juga terjadi di stasiun pengisian bahan bakar milik swasta. BP-AKR menaikkan harga BP 92 (RON 92) dari Rp12.390 menjadi Rp16.670 per liter, sedangkan BP Ultimate kini dibanderol Rp17.240 per liter dari sebelumnya Rp12.930 per liter.
Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), Shinta Kamdani, mengatakan dampak kenaikan harga bensin nonsubsidi kali ini berbeda dengan penyesuaian harga BBM pada April lalu yang lebih banyak dipengaruhi kenaikan solar nonsubsidi.
Menurutnya, kenaikan harga solar biasanya lebih cepat memengaruhi biaya logistik dan distribusi barang. Adapun kenaikan harga Pertamax dan Pertamax Green akan lebih banyak dirasakan pada aktivitas operasional yang menggunakan kendaraan berbahan bakar bensin.
Kondisi tersebut berpotensi meningkatkan biaya mobilitas usaha, termasuk distribusi skala kecil, kegiatan pemasaran, layanan jasa, hingga usaha yang mengandalkan pergerakan tenaga kerja dalam operasional sehari-hari.
"Dalam jangka pendek, dampaknya akan terasa pada kenaikan biaya operasional harian, terutama bagi pelaku usaha yang memiliki intensitas mobilitas tinggi," ujar Shinta Kamdani, dikutip Minggu (14/6/2026).
Ia mencontohkan sejumlah sektor yang berpotensi paling terdampak antara lain usaha jasa, ritel, distribusi skala kecil, layanan kurir atau last-mile delivery, serta berbagai usaha yang membutuhkan pelayanan langsung kepada konsumen.
Menurut Shinta, perusahaan berskala besar umumnya masih memiliki ruang untuk melakukan efisiensi dan penyesuaian manajemen biaya. Namun, situasi berbeda dihadapi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang memiliki margin keuntungan lebih terbatas.
Di sisi lain, dunia usaha saat ini masih menghadapi beragam tantangan, mulai dari melemahnya daya beli masyarakat, fluktuasi nilai tukar rupiah, kenaikan biaya energi dan logistik, hingga ketidakpastian ekonomi global.
Karena itu, kenaikan harga BBM nonsubsidi dinilai berpotensi memperbesar tekanan biaya yang selama ini sudah dirasakan pelaku usaha di berbagai sektor.
Meski begitu, Shinta menilai dampak terhadap harga barang dan jasa kemungkinan tidak sebesar ketika pemerintah menaikkan harga BBM subsidi maupun solar. Namun, risiko efek lanjutan atau second-round effect tetap perlu diwaspadai.
Efek tersebut dapat muncul apabila pelaku usaha meneruskan kenaikan biaya operasional ke tarif jasa, biaya pengiriman, maupun harga jual produk kepada konsumen.
"Dalam situasi daya beli masyarakat yang belum sepenuhnya kuat, tambahan biaya seperti ini perlu dikelola dengan hati-hati agar tidak makin menekan konsumsi rumah tangga," imbuhnya.
Daya Beli Masyarakat Terancam Tertekan
Selain berdampak pada dunia usaha, lonjakan harga Pertamax juga diperkirakan memengaruhi pengeluaran rumah tangga, terutama kelompok masyarakat kelas menengah yang menggunakan kendaraan pribadi untuk aktivitas sehari-hari.
Menurut Shinta, kenaikan biaya transportasi berpotensi mengurangi ruang belanja masyarakat untuk kebutuhan lainnya. Jika kondisi tersebut berlangsung dalam jangka panjang, permintaan domestik yang selama ini menjadi motor utama pertumbuhan ekonomi nasional bisa ikut terdampak.
Untuk mengurangi risiko tersebut, Apindo mendorong pemerintah memperkuat pengendalian inflasi, terutama pada sektor transportasi, distribusi, dan pangan.
Selain itu, peningkatan efisiensi logistik dinilai menjadi langkah penting agar kenaikan biaya energi tidak langsung memicu kenaikan harga barang secara luas di pasar.
"Kami juga melihat pentingnya menjaga daya beli masyarakat, khususnya kelompok menengah dan menengah ke bawah, karena konsumsi domestik masih menjadi penopang utama pertumbuhan ekonomi," kata Shinta.
Ia mengingatkan bahwa tekanan biaya energi yang tidak dikelola dengan baik dapat memberikan dampak ganda bagi dunia usaha. Di satu sisi biaya operasional meningkat, sementara di sisi lain permintaan pasar berpotensi melemah karena konsumen menjadi lebih berhati-hati dalam membelanjakan uangnya.
Ke depan, pelaku usaha berharap kebijakan harga energi dapat lebih terukur dan mudah diprediksi. Menurut Apindo, langkah mitigasi yang memadai diperlukan agar kenaikan harga BBM nonsubsidi tidak berkembang menjadi tekanan inflasi yang lebih luas dan tidak menghambat pemu
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
