Sejumlah tokoh nasional yang tergabung dalam Gerakan Nurani Bangsa (GNB) bersilaturahmi dengan Raja Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat, Sri Sultan Hamengku Buwono X di Keraton Kilen, Kamis (23/7/2026). Anisatul Umah-Harian Jogja.
Harianjogja.com, JOGJA—Gerakan Nurani Bangsa (GNB) menyoroti menurunnya kepercayaan publik terhadap pemerintah dalam pertemuan dengan Raja Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat, Sri Sultan Hamengku Buwono X, di Keraton Kilen, Kamis (23/7/2026). Sejumlah persoalan kebangsaan, mulai dari tata kelola pemerintahan hingga penegakan hukum, menjadi perhatian dalam dialog tersebut.
Pertemuan sejumlah tokoh nasional yang tergabung dalam GNB dengan Sri Sultan Hamengku Buwono X dilatarbelakangi keprihatinan terhadap kondisi kebangsaan saat ini. Keraton Yogyakarta juga dinilai memiliki peran historis penting dalam perjalanan bangsa Indonesia, termasuk saat menjadi ibu kota sementara pada masa awal kemerdekaan.
Salah satu tokoh Gerakan Nurani Bangsa, Alissa Q Wahid, mengatakan hasil dialog tersebut akan disampaikan kepada pemerintah pusat pada momentum Hari Ulang Tahun (HUT) Kemerdekaan Republik Indonesia, 17 Agustus mendatang. Penyampaian pesan kebangsaan juga akan dilakukan dalam forum lain apabila diperlukan.
"Jadi itu alasannya kenapa kami bertemu dengan beliau dan GNB menyampaikan beberapa concern atau hal-hal yang kami sedang catat dari kondisi bangsa Indonesia," ucap putri sulung Presiden ke-4 K.H. Abdurrahman Wahid (Gus Dur).
"Jadi seperti tahun lalu kita ada pesan kebangsaan Gerakan Nurani Bangsa nanti di sana akan kita sampaikan, begitu," paparnya.
Menurut Alissa, terdapat sejumlah kondisi yang dinilai meresahkan, di antaranya kebijakan yang tidak kongruen dan tata kelola pemerintahan yang dinilai belum mempertimbangkan berbagai faktor secara menyeluruh dalam pengambilan keputusan.
Ia juga menilai sejumlah program prioritas pemerintah belum didukung desain teknokratis yang matang sehingga implementasinya belum berjalan optimal.
"Itu kan banyak sekali yang desain teknokrasinya itu tidak berjalan dengan baik dan hasilnya BGN [Badan Gizi Nasional] harus dirombak, hal-hal seperti itu," jelasnya.
Selain itu, Alissa menilai sistem penegakan hukum belum dapat diandalkan. Banyaknya kasus korupsi, kuatnya pengaruh partai politik, hingga menguatnya militerisme yang mulai masuk ke ruang-ruang sipil disebut turut memengaruhi tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.
"Itu juga termasuk hal-hal yang membuat rakyat ini jadi kehilangan kepercayaan itu. Dan tadi dialog dengan Sultan berlangsung sangat seru sampai cukup lama," jelasnya.
Mantan Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Muhammad Amin Abdullah, menekankan pentingnya pembentukan undang-undang perampasan aset sebagai salah satu prioritas yang perlu segera diwujudkan. Menurutnya, penyelesaian persoalan tersebut akan memudahkan penanganan berbagai persoalan lain yang dihadapi bangsa.
Ia juga menilai pemerintah perlu membangun mekanisme pertanggungjawaban kepada publik yang tidak hanya dilakukan di hadapan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).
"Jadi pertanggungan jawabnya tidak hanya di depan DPR ya. Tetapi juga publik, itu penting masyarakat pada umumnya," jelasnya.
Sementara itu, Mantan Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin mengatakan ketidakpercayaan masyarakat tidak hanya terjadi terhadap institusi negara dan aparatur penegak hukum, tetapi juga hampir di seluruh sektor kehidupan bermasyarakat.
Menurutnya, pertemuan dengan Sri Sultan Hamengku Buwono X menjadi ruang untuk menyampaikan berbagai keresahan yang diserap dari masyarakat terkait persoalan tersebut.
"Jadi ketidakpercayaan terhadap tidak hanya institusi negara, aparatur penegakan hukum kita tapi hampir di semua sektor dan bidang kehidupan kemasyarakatan kita," ucapnya.
Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) periode 2015–2019, Laode Muhammad Syarif, mengatakan aparat penegak hukum, baik kepolisian, kejaksaan, KPK, maupun hakim, harus menjunjung tinggi integritas dan menunjukkan keteladanan kepada masyarakat.
"Mohon maaf ya borok-boroknya dari setiap institusi itu, karena itu mungkin perlu ditingkatkan ke depan agar lebih baik, agar kepercayaan masyarakat itu bisa terbina."
Ketua Umum Persekutuan Gereja-gereja di Indonesia (PGI) periode 2019–2024, Pendeta Gomar Gultom, mengatakan persoalan Papua juga menjadi salah satu topik yang dibahas dalam pertemuan tersebut. Menurutnya, penyelesaian berbagai persoalan di Papua, terutama yang berkaitan dengan kebijakan publik, perlu ditempuh melalui dialog dan komunikasi yang baik.
"Termasuk soal Papua sangat melalui dialog dan komunikasi yang baik dan itu jauh perhatian publik komunikasi yang kurang," ujarnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
