Harianjogja.com, KULONPROGO—DPRD Kulonprogo mendesak dilakukannya evaluasi total dan investigasi menyeluruh terkait dugaan keracunan yang dialami sejumlah siswa SMP Negeri 3 Wates usai mengonsumsi Makan Bergizi Gratis (MBG). Desakan tersebut muncul karena peristiwa serupa disebut bukan kali pertama terjadi di sekolah tersebut.
Kasus dugaan keracunan massal yang kembali terjadi di SMPN 3 Wates dinilai harus menjadi perhatian serius agar pelaksanaan program MBG di Kulonprogo benar-benar memberikan manfaat dan menjamin keselamatan para siswa.
Ketua DPRD Kulonprogo, Aris Syarifuddin, meminta agar pelaksanaan program MBG di Kulonprogo dievaluasi secara menyeluruh dan tidak dibiarkan berlalu tanpa penyelesaian yang jelas.
"Kejadian dugaan keracunan massal kembali terjadi dan ini harus menjadi alarm serius. Keselamatan siswa tidak boleh dikompromikan," katanya kepada wartawan, Kamis (23/7/2026).
Menurut Aris, investigasi harus dilakukan secara menyeluruh untuk mengetahui penyebab utama dugaan keracunan yang terjadi di SMPN 3 Wates. Selain itu, diperlukan penerapan standar keamanan pangan yang ketat agar kejadian serupa tidak terulang pada masa mendatang.
"DPRD mendesak dilakukan investigasi menyeluruh terhadap penyebab kejadian, evaluasi total terhadap pelaksanaan program MBG serta memastikan standar keamanan pangan diterapkan secara ketat. Jika ditemukan adanya kelalaian, harus ada pihak yg bertanggung jawab agar kejadian serupa tidak terus berulang," tambah Aris.
Sementara itu, Dinas Kesehatan (Dinkes) Kulonprogo masih menunggu hasil uji laboratorium terhadap sampel makanan yang berasal dari penyedia MBG di SMPN 3 Wates. Hasil pemeriksaan tersebut akan menjadi dasar dalam menentukan langkah lebih lanjut, termasuk terkait bentuk tanggung jawab maupun kemungkinan sanksi bagi SPPG Karangwuni.
Kepala Dinkes Kulonprogo, Susilaningsih, mengatakan keputusan terkait sanksi belum dapat ditetapkan sebelum hasil laboratorium diterima. Meski demikian, tim Dinkes Kulonprogo telah melakukan peninjauan langsung ke lapangan sebagai bagian dari penanganan kasus.
Sebagai tindak lanjut, Dinkes Kulonprogo dalam waktu dekat akan memanggil pihak pengelola SPPG beserta koordinator terkait untuk dimintai konfirmasi dan klarifikasi secara resmi.
"Untuk konfirmasi dan tindakan selanjutnya, nanti biasanya kita mengundang. Mengundang pihak pengelola dan koordinator untuk duduk bersama," pungkas Susilaningsih.
Di sisi lain, Dinkes Kulonprogo juga belum menetapkan peristiwa tersebut sebagai Kejadian Luar Biasa (KLB). Penetapan status KLB masih menunggu kepastian hasil uji laboratorium untuk mengetahui penyebab utama kontaminasi yang diduga menjadi pemicu munculnya gejala pada korban.
Meski jumlah warga yang mengalami gejala terus diperbarui, Dinkes Kulonprogo terus melakukan pemantauan intensif terhadap perkembangan kasus dugaan keracunan makanan yang berdampak pada warga dan siswa di wilayahnya.
Pemantauan dilakukan selama sedikitnya dua kali masa inkubasi atau sekitar 14 hari untuk memastikan pemutakhiran data kasus berjalan optimal. Upaya tersebut dilakukan melalui koordinasi antara tim surveilans Dinkes Kulonprogo dengan puskesmas di wilayah setempat.
"Tim surveilans dari Dinkes terus berkoordinasi dengan Puskesmas untuk memantau warga yang masih mengalami gejala seperti diare," ujar Susilaningsih.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Yudhi Kusdiyanto Jurnalis Harian Jogja, bagian dari Bisnis Indonesia Group menulis untuk media cetak dan online
