Batas Penghasilan Penerima Rumah Subsidi Naik, Lajang Rp12 Juta dan Berkeluarga Rp13 Juta

2. TRENDING

Menteri PKP Maruarar Sirait (Ara) telah meningkatkan batas penghasilan bagi penerima rumah subsidi pertama di Jabodetabek.

Rabu, 09 Apr 2025 10:28:58

Berdasarkan Keputusan Menteri PUPR pada 23 Juni 2023, harga rumah subsidi dengan fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP) telah dinaikkan sekitar 7 persen dari harga tahun 2021, pa (©© 2025 Liputan6.com)

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait (Ara), telah memutuskan untuk meningkatkan batas maksimal penghasilan bagi penerima rumah subsidi sebagai hunian pertama di wilayah Jabodetabek. Batas penghasilan untuk individu lajang naik dari Rp7 juta menjadi Rp12 juta. Sedangkan bagi yang sudah menikah atau berkeluarga, batas tersebut meningkat dari Rp8 juta menjadi Rp13 juta.

"Tadi kesepakatan kami terkait perumahan di Jabodetabek, batas maksimal penghasilan penerima Rp13 juta bagi yang sudah menikah. Sedangkan untuk yang belum menikah Rp12 juta," ujar Ara, seperti yang dikutip dari Antara pada Rabu (9/4/2025).

Dengan perubahan ini, batas maksimal penghasilan untuk penerima rumah subsidi sebagai hunian pertama di Jabodetabek menjadi Rp12 juta untuk lajang dan Rp13 juta untuk yang sudah menikah. Kementerian PKP berencana untuk menerbitkan Keputusan Menteri PKP yang mengatur batas penghasilan ini pada 21 April 2025. Dalam acara yang sama, Kepala Badan Pusat Statistik (BPS), Amalia Adininggar Widyasanti, mengungkapkan bahwa pihaknya telah membantu kementerian PKP dalam menghitung standar desil 8 yang berbeda untuk setiap provinsi.

"Kita menggunakannya desil 8 dan standar hidup di masing-masing provinsi itu berbeda. Kami sudah membantu kementerian PKP untuk menghitungkan kira-kira standar desil 8 untuk masing-masing provinsi berbeda-beda," jelas Amalia.

Kategori pendapatan atau penghasilan masyarakat dikelompokkan berdasarkan istilah Desil. Di mana Desil 9-10 merupakan masyarakat dengan penghasilan di atas masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), yang secara ekonomi memiliki kemampuan untuk membeli rumah melalui mekanisme pasar. Dengan adanya penyesuaian ini, diharapkan lebih banyak masyarakat yang dapat mengakses rumah subsidi, terutama di kawasan Jabodetabek yang padat penduduk.

Masyarakat Pendapatan Rendah

Berdasarkan Keputusan Menteri PUPR pada 23 Juni 2023, harga rumah subsidi dengan fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP) telah dinaikkan sekitar 7 persen dari harga tahun 2021, pa © 2025 Liputan6.com

Desil 3 hingga 8 mencakup kelompok masyarakat dengan pendapatan rendah, di mana batas maksimal penghasilan mereka adalah Rp8 juta. Kelompok ini menjadi fokus utama dalam program pembiayaan perumahan agar mereka dapat memiliki rumah sendiri.

Kebijakan yang memperlonggar batas penghasilan maksimal penerima subsidi rumah pertama di wilayah Jabodetabek diambil berdasarkan masukan dari Badan Pusat Statistik (BPS).

"Jadi tadi yang disampaikan oleh Pak Menteri PKP sekitar Rp12 juta - 13 juta itu merupakan kebijakan Bapak Menteri PKP adalah untuk wilayah Jabodetabek atas masukan BPS," kata Amalia, menjelaskan lebih lanjut mengenai kebijakan tersebut.

Targetkan Pembangunan 2.000 Unit Rumah Subsidi bagi Pengemudi Ojol

Berdasarkan Keputusan Menteri PUPR pada 23 Juni 2023, harga rumah subsidi dengan fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP) telah dinaikkan sekitar 7 persen dari harga tahun 2021, pa © 2025 Liputan6.com

Sebelumnya, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait menargetkan penyediaan 2.000 unit rumah subsidi untuk pengemudi ojek online (ojol). Target ini muncul setelah pertemuan dengan pihak Gojek yang membahas mengenai penyediaan rumah subsidi bagi mitra pengemudi roda dua dan roda empat pada Selasa, 8 April 2025.

"Sebanyak 1.000 unit rumah untuk pengemudi mitra roda dua dan 1.000 unit rumah bagi pengemudi roda empat daripada Gojek," ungkap Maruarar Sirait (Ara) saat konferensi pers, Selasa (8/4/2025).

Kementerian PKP telah melakukan diskusi dengan Gojek mengenai perumahan subsidi untuk pengemudi mitra roda dua dan roda empat pada hari Selasa pekan ini.

"Jadi kita hari ini berbicara soal perumahan subsidi bagi pengemudi mitra roda dua dan roda empat daripada Gojek," jelas Ara.

Ia menyampaikan bahwa inisiatif ini berawal dari arahan Presiden Indonesia Prabowo Subianto kepada dirinya sebagai Menteri PKP, agar program rumah subsidi dapat tepat sasaran dan diberikan kepada masyarakat yang memenuhi kriteria, yaitu masyarakat berpenghasilan rendah. Dalam kesempatan yang sama, CEO Gojek Patrick Waluyo menyatakan dukungannya terhadap program kepemilikan rumah bagi rakyat, terutama untuk mitra pengemudi ojek online.

"Saya berterima kasih sekali atas undangannya pada hari ini, kita sangat mendukung program kepemilikan rumah bagi rakyat, khususnya untuk mitra pengemudi kami. Tujuan kita sama supaya mitra kami lebih sejahtera dan juga memiliki rumah sendiri," ujar Patrick Waluyo.

Dengan adanya program ini, diharapkan kesejahteraan para pengemudi dapat meningkat dan mereka memiliki akses untuk memiliki rumah yang layak.

Dukungan dari Semua Pihak Sangat Dibutuhkan

Berdasarkan Keputusan Menteri PUPR pada 23 Juni 2023, harga rumah subsidi dengan fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP) telah dinaikkan sekitar 7 persen dari harga tahun 2021, pa © 2025 Liputan6.com

Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menekankan pentingnya dukungan dari semua pihak untuk program pembangunan perumahan yang mengutamakan kepentingan rakyat kecil. Dalam mengatasi masalah tata ruang dan perumahan di Indonesia, AHY menjelaskan bahwa kompleksitas penggunaan lahan yang mencakup hunian, industri, dan perkebunan memerlukan keseimbangan antara pembangunan dan pelestarian lingkungan.

AHY juga menyampaikan bahwa Kementerian ATR/BPN telah melakukan pemetaan yang komprehensif terkait isu tata ruang dan pengelolaan lahan di seluruh Indonesia. Di sisi lain, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat bersama dengan instansi terkait sedang berupaya untuk menyediakan perumahan dan kawasan permukiman yang lebih terjangkau, terutama bagi masyarakat dengan penghasilan rendah. Salah satu sasaran yang diusung adalah pembangunan 3 juta rumah, yang menurut AHY, merupakan langkah konkret untuk mengatasi backlog perumahan yang telah menjadi tantangan besar selama ini.