Diskusi Jurnalis: Mendorong Windfall Tax di Indonesia yang digelar oleh 350.org Indonesia di Jakarta, Rabu (30/4 - 2026). Ist
Harianjogja.com, JAKARTA— Lonjakan harga energi global kini tak lagi sekadar menjadi isu di pasar internasional, melainkan telah berdampak langsung pada kehidupan masyarakat Indonesia. Kenaikan harga bahan bakar, ongkos transportasi, hingga bahan pangan membuat beban rumah tangga kian berat, sementara ruang fiskal negara juga tertekan akibat besarnya subsidi energi.
Di tengah kondisi tersebut, muncul ketimpangan yang dinilai semakin mencolok. Perusahaan energi fosil justru menikmati lonjakan keuntungan dari kenaikan harga global, sementara masyarakat harus menanggung dampak krisis melalui kenaikan biaya hidup.
Situasi ini menjadi sorotan dalam diskusi bertajuk Diskusi Jurnalis: Mendorong Windfall Tax di Indonesia yang digelar oleh 350.org Indonesia di Jakarta, Rabu (30/4/2026). Diskusi ini menghadirkan sejumlah narasumber, antara lain Sisilia Nurmala Dewi, Jaya Darmawan dari CELIOS, Dwi Wulan Ramadani dari Yayasan CERAH, serta Ariyo Irhamna dari INDEF.
Sisilia Nurmala Dewi menegaskan krisis energi tidak hanya terlihat dari data statistik, tetapi juga dirasakan langsung oleh masyarakat, terutama kelompok rentan seperti nelayan, petani, pekerja informal, dan perempuan yang mengelola ekonomi rumah tangga.
“Dampak krisis ini terasa dalam kenaikan biaya hidup sehari-hari. Ini bukan sekadar angka, tetapi kenyataan yang dihadapi masyarakat,” ujarnya.
Di Indonesia, tekanan semakin besar karena ketergantungan pada energi fosil dan impor energi. Pemerintah sendiri mengalokasikan sekitar Rp381 triliun dalam APBN 2026 untuk subsidi energi, namun dinilai belum cukup menahan laju kenaikan biaya hidup.
Potensi Penerimaan Negara
Jaya Darmawan mengungkapkan adanya fenomena paradoks, di mana perusahaan energi justru memperoleh keuntungan besar di tengah krisis. Ia menyebut masih terdapat subsidi tersembunyi bagi industri energi fosil yang nilainya mencapai Rp143 triliun pada 2026.
Menurutnya, diperlukan instrumen fiskal korektif seperti windfall tax untuk menangkap keuntungan berlebih tersebut. Berdasarkan simulasi CELIOS, potensi penerimaan negara dari pajak ini bisa mencapai Rp66,03 triliun dari sektor batu bara dan Rp14,08 triliun dari nikel.
Sementara itu, Ariyo Irhamna menilai sistem penerimaan negara saat ini belum mampu menangkap lonjakan keuntungan secara optimal. Ia menyebut selama 12 tahun terakhir, Indonesia berpotensi kehilangan hingga Rp592 triliun karena belum adanya mekanisme penangkap windfall profit.
Dorong Keadilan Fiskal
Windfall tax dinilai sebagai solusi untuk mengembalikan keadilan fiskal, di mana keuntungan besar yang diperoleh perusahaan saat krisis dapat dialihkan untuk kepentingan publik.
Dwi Wulan Ramadani menilai kebijakan ini bukan hal baru karena telah diterapkan di sejumlah negara. “Yang dibutuhkan saat ini adalah keberanian politik untuk menerapkannya demi kepentingan masyarakat,” ujarnya.
Para narasumber sepakat bahwa penerimaan dari windfall tax dapat dimanfaatkan untuk melindungi masyarakat sekaligus mempercepat transisi energi bersih, seperti pengembangan energi terbarukan, subsidi listrik berbasis energi bersih, hingga pensiun dini pembangkit listrik tenaga uap (PLTU).
Diskusi ini juga menegaskan bahwa krisis energi bukan fenomena baru, melainkan akibat dari sistem yang masih bergantung pada energi fosil. Tanpa perubahan kebijakan, pola kenaikan harga, pembengkakan subsidi, dan beban masyarakat diperkirakan akan terus berulang.
Melalui kampanye #YangMerusakHarusMembayar, 350.org Indonesia mendorong pemerintah segera menerapkan windfall tax sebagai langkah konkret menciptakan sistem energi dan fiskal yang lebih adil dan berkelanjutan.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
