Foto ilustrasi biodiesel dibuat dengan artificial intelligence.
Harianjogja.com, JAKARTA—Pemerintah memastikan program mandatory biodiesel B50 siap diterapkan secara nasional mulai 1 Juli 2026. Kepastian tersebut disampaikan setelah serangkaian uji teknis dan uji jalan di berbagai sektor menunjukkan hasil positif tanpa ditemukan kendala signifikan dalam penggunaan bahan bakar campuran tersebut.
Kesiapan implementasi B50 tidak hanya mencakup aspek pengujian kendaraan dan mesin, tetapi juga meliputi jaminan pasokan bahan baku, kesiapan infrastruktur distribusi, fasilitas penyimpanan, hingga standar mutu biodiesel yang akan digunakan secara serentak di seluruh sektor pengguna solar.
Juru Bicara sekaligus Kepala Biro Komunikasi, Layanan Informasi Publik, dan Kerja Sama (KLIK) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Dwi Anggia, mengatakan seluruh persiapan menuju implementasi biodiesel B50 telah dilakukan secara menyeluruh.
"Untuk sektor otomotif terutama sudah dilakukan uji teknisnya, uji jalan juga dari bulan Desember 2025 hingga bulan Juni," ujar Dwi dalam keterangan pers di Gedung Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI, Rabu (17/6/2026).
Uji B50 Dilakukan di Berbagai Sektor
Selain sektor otomotif, pemerintah juga melakukan pengujian penggunaan biodiesel B50 pada alat dan mesin pertanian (alsintan). Pengujian tersebut telah berlangsung sejak tahun lalu dan dijadwalkan berlanjut hingga Oktober 2026.
Uji teknis serupa juga diterapkan pada sejumlah sektor lain, termasuk alat berat pertambangan, transportasi laut, kereta api, dan pembangkit listrik.
Menurut Dwi, pengujian pada sektor pembangkit listrik masih berlangsung dan diperkirakan selesai pada Oktober mendatang. Meski demikian, kondisi tersebut tidak akan menghambat pelaksanaan mandatory B50 yang dijadwalkan mulai berlaku secara nasional pada awal Juli.
"Walaupun di beberapa sektor masih tahap uji teknisnya berjalan, kami memastikan bahwa implementasi ini akan dilakukan serentak," katanya.
Pasokan Bahan Baku dan Minyak Goreng Dipastikan Aman
Pemerintah juga menyiapkan berbagai aspek pendukung guna memastikan implementasi biodiesel B50 berjalan lancar. Salah satunya melalui penyediaan standar spesifikasi mutu bahan bakar serta jaminan ketersediaan Fatty Acid Methyl Ester (FAME) sebagai bahan baku utama biodiesel.
Dwi menegaskan pemerintah telah mengantisipasi berbagai kekhawatiran yang berkembang di masyarakat, termasuk potensi gangguan pasokan minyak goreng maupun kebutuhan industri lain yang menggunakan minyak sawit sebagai bahan baku.
"Kami memastikan bahwa kapasitas produksi mencukupi, baik untuk implementasi B50 maupun untuk kebutuhan CPO bagi produksi lainnya," ujarnya.
Infrastruktur Distribusi dan Penyimpanan Diperkuat
Selain memastikan ketersediaan bahan baku, pemerintah juga memperkuat sistem pencampuran bahan bakar (blending), distribusi, serta fasilitas penyimpanan guna mendukung pelaksanaan program biodiesel B50 secara optimal.
Menurut Dwi, aspek penyimpanan menjadi salah satu perhatian utama yang mengemuka dalam berbagai forum diskusi bersama para pemangku kepentingan, termasuk pelaku industri dan badan usaha milik negara (BUMN).
"Karena ini juga kami melakukan beberapa kali FGD dengan para stakeholders, pelaku industri, dari BUMN juga ada concern terkait dengan penyimpanan," katanya.
Hasil Uji Coba Tidak Temukan Kendala Signifikan
Berdasarkan hasil pengujian yang telah dilakukan di berbagai sektor, penggunaan biodiesel B50 menunjukkan performa yang baik dan tidak menimbulkan persoalan berarti selama masa uji coba.
"Dalam proses uji teknis kemarin hasilnya sudah keluar. Alhamdulillah tidak ada kendala yang signifikan dalam uji penggunaan B50 ini," ujar Dwi.
Dengan berbagai persiapan yang telah dilakukan, pemerintah optimistis implementasi mandatory biodiesel B50 dapat berjalan sesuai jadwal dan mencakup seluruh sektor pengguna bahan bakar solar di Indonesia.
"Secara timeline, insyaallah menjelang 1 Juli nanti implementasi B50 bisa dilaksanakan untuk seluruh sektor," katanya.
Program biodiesel B50 merupakan bagian dari strategi pemerintah dalam memperkuat ketahanan energi nasional, mengurangi ketergantungan terhadap impor bahan bakar fosil, meningkatkan nilai tambah industri kelapa sawit, serta mendukung target penurunan emisi gas rumah kaca. Kebijakan ini juga menjadi salah satu langkah dalam mendorong transisi energi menuju sistem energi yang lebih bersih, berkelanjutan, dan berbasis sumber daya dalam negeri.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
