Foto ilustrasi work from home, dibuat menggunakan Artificial Intelligence.
Harianjogja.com, JAKARTA— Penerapan work from home (WFH) bagi aparatur sipil negara (ASN) mulai diarahkan menjadi pola kerja baru yang lebih efisien sekaligus berdampak langsung pada penghematan anggaran pemerintah.
Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto menyampaikan, kebijakan ini tidak hanya bertujuan menekan biaya operasional, tetapi juga mendorong transformasi budaya kerja birokrasi agar lebih efektif dan berorientasi pada manfaat bagi masyarakat.
“Prinsip efisiensi ini bukan hanya sekadar soal kita supaya tidak tergantung kepada pasokan BBM internasional, tetapi juga ada transformasi budaya kerja baru, ada kultur kerja yang baru, semuanya terbiasa gitu dan arahnya ke sana,” kata Bima dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu.
Pernyataan tersebut disampaikan usai meninjau langsung pelaksanaan WFH di Gedung Wali Kota Bekasi, Jawa Barat, Jumat (10/4/2026). Ia mencatat partisipasi ASN di Kota Bekasi dalam skema ini sudah mencapai sekitar 40 persen.
Bima juga meminta Pemerintah Kota Bekasi segera menghitung besaran efisiensi yang dihasilkan, terutama dari penghematan bahan bakar minyak (BBM), air, dan listrik selama kebijakan WFH berlangsung.
Menurutnya, langkah ini menjadi bagian dari upaya pemerintah menjaga stabilitas harga energi agar tidak membebani masyarakat, khususnya kelompok menengah ke bawah.
Ia memastikan kondisi fiskal nasional tetap aman, termasuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) serta ketersediaan BBM. Ketergantungan impor yang terdampak dinamika global, termasuk kawasan Selat Hormuz, dinilai relatif rendah.
“Bagi Presiden, bagi pemerintah saat ini, keberpihakan kepada warga terutama kelas menengah ke bawah itu sangat penting untuk dijaga,” ujarnya.
Di sisi lain, Bima menegaskan kebijakan WFH tidak akan mengganggu layanan publik. Sejumlah sektor esensial seperti dinas lingkungan hidup, sumber daya air, pemadam kebakaran, hingga Satpol PP tetap beroperasi penuh.
Sementara itu, layanan di tingkat kecamatan, kelurahan, serta perizinan tetap berjalan dengan pengaturan maksimal 50 persen pegawai bekerja dari kantor.
Untuk memastikan kedisiplinan ASN, pemerintah menerapkan sistem pengawasan berbasis digital.
Pemantauan dilakukan melalui laporan kinerja dan pelacakan lokasi, disertai sanksi bagi ASN maupun pejabat yang tidak menjalankan tugas sesuai ketentuan.
Selain itu, Bima turut mengapresiasi kebijakan Wali Kota Bekasi yang mendorong penggunaan transportasi umum dan sepeda bagi ASN. Ia berharap ke depan pengembangan transportasi publik berbasis kendaraan listrik dapat diperluas.
“Sebetulnya kalau skema kendaraan listrik ini juga fokus ke transportasi publik, akan jauh lebih signifikan dampaknya, dan itulah yang kemarin sebetulnya mulai diinisiasi oleh Presiden,” tuturnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Sumber : Antara
