Survei LSI mengukur tingkat kepercayaan terhadap lembaga termasuk presiden.
Minggu, 13 Apr 2025 16:25:00

Lembaga Survei Indonesia (LSI) kembali melakukan survei terkait RUU KUHAP, salah satunya soal tingkat kepercayaan terhadap lembaga termasuk presiden. Hasilnya, kepercayaan publik terhadap Presiden Prabowo Subianto masih tinggi.
“Trend-nya itu kalau dibandingkan, ini saya datanya yang masuk ini di Januari 2024 ya, itu relatif stabil. Cuma kalau kita lihat dibandingkan kemarin survei 100 hari pemerintahan Prabowo, itu sebenarnya angkanya agak turun sedikit. Walaupun masih dalam batas margin of error, tapi agak turun sedikit,” tutur Peneliti LSI Yoes C Kenawas dalam konferensi pers di kawasan Jalan Bangka Raya, Mampang, Jakarta Selatan, Minggu (13/4/2025).
Yoes menyampaikan, untuk hasil survei tingkat kepercayaan terhadap lembaga, memang LSI hanya fokus pada Presiden, penegak hukum dan penegak keamanan saja.
“Kepercayaan yang masih paling tinggi itu Presiden, 88 persen, itu sangat percaya dan cukup percaya. Tentara Nasional Indonesia itu cukup tinggi, kemudian diikuti oleh Kejaksaan Agung,” jelas dia.
Secara rinci, tingkat kepercayaan publik terhadap presiden di angka 88 persen, TNI sebesar 83 persen, Kejagung sebesar 75 persen, Mahkamah Konstitusi (MK) 72 persen, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) 68 persen, pengadilan 66 persen, dan Polri 65 persen
“Kalau untuk para penegak hukum, berarti di antara penegak hukum yang lain Kejaksaan Agung ini cukup konsisten dibandingkan survei sebelumnya juga cukup konsisten. Diikuti Mahkamah Konstitusi, KPK, pengadilan, dan yang terakhir itu Polri,” Yoes menandaskan.
Survei dan Metode
LSI melakukan survei tentang RUU KUHAP pada 22-26 Maret 2025 dengan target populasi survei adalah Warga Negara Indonesia yang berusia 17 tahun ke atas atau sudah menikah dan memiliki telepon atau telepon selular.
Sampel yang digunakan sebanyak 1.214 responden yang dipilih melalui metode Double Sampling. DS adalah pengambilan sample secara acak dari kumpulan data hasil survei tatap muka LSI yang dilakukan sebelumnya.
Margin of error dalam survei ini diperkirakan kurang lebih 2,9 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen dan asumsi simple random sampling. Wawancara dengan responden dilakukan lewat telepon oleh pewawancara yang dilatih.
Artikel ini ditulis oleh

N
Reporter
- Nanda Perdana Putra

Survei Indikator: TNI Lembaga Paling Dipercaya Masyarakat
Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) 69 persen dan Partai Politik sebanyak 62 persen.

Hasil Survei Terbaru Ungkap Kepercayaan Publik pada KPK dan MK
Margin of Error (Mo) survei diperkirakan + 2,83 persen, dan tingkat kepercayaan 95 persen.

VIDEO: Survei Indikator: TNI Paling Dipercaya Rakyat, Polisi Posisi Paling Bawah
Presiden menjadi sosok yang paling dipercaya masyarakat. Kemudian TNI berada di peringkat kedua
TNI 3 bulan yang lalu

VIDEO: Survei Indikator sebut 93 Persen Publik Percaya TNI, Kado Indah di HUT ke-79
Berdasarkan hasil survei, kepercayaan publik paling tinggi adalah kepada TNI mencapai 93 persen

Survei LSI: 81,4 Persen Rakyat Puas dengan Kinerja Prabowo
Sementara, responden yang menyatakan kurang puas sebanyak 14,9 persen.


LSI Ungkap Penegakan Hukum dan Pemberantasan Korupsi: Kejagung Tertinggi, Polri di Urutan Empat
Temun survei juga menyebutkan pemberantasan korupsi di pemerintahaan sekarang juga dinilai cenderung positif oleh warga.
LSI 2 bulan yang lalu

Survei LSI: Publik Lebih Percaya Kejagung Dibandingkan Pengadilan, Polri dan KPK
Survei ini dilakukan pada 20-28 Januari 2025, dengan populasi seluruh warga negara Indonesia yang berusia 17 tahun ke atas atau sudah menikah.

Survei Populi Center: TNI Mendapat Kepercayaan Publik Tertinggi
Hasilnya, TNI memperoleh angka 85,8 persen dan Presiden 77,1 persen.

Survei LSI Sebut Kejagung Jadi Lembaga Penegak Hukum Paling Dipercaya Publik, Polisi Urutan Terbawah
LSI menggelar survei tingkat kepercayaan publik terhadap lembaga penegak hukum yang ada di Indonesia.

Hasil Survei 100 Hari Kinerja Prabowo-Gibran Memuaskan, Jokowi: Sesuai Feeling Saya
Jokowi menilai kinerja yang paling menonjol dari 100 hari pemerintahan Prabowo-Gibran soal penanganan ekonomi, utamanya ekonomi makro.