Harianjogja.com, SLEMAN—Gubernur DIY, Sri Sultan Hamengku Buwono X mengingatkan bahwa pembangunan infrastruktur bukan hanya soal fisik. Menurut Sultan pembangunan infrastruktur harus berakar pada nilai-nilai kemanusiaan, kebudayaan, dan keberlanjutan.
Penegassan Sultan ini disampaikan dalam sambutannya saat membuka Workshop Financing Transit and Infrastructure in Indonesian Cities di Karaton Ballroom Royal Ambarrukmo, Rabu (14/5/2025).
Kegiatan tersebut menandai dimulainya fase kedua program UK PACT (United Kingdom Partnering for Accelerated Climate Transitions) yang mendorong pembangunan kota-kota di Indonesia agar lebih inklusif dan berkelanjutan. Hadir dalam kegiatan tersebut para mitra internasional dari FCDO, UK PACT, ADB, dan lainnya; perwakilan dari Kementerian dan Lembaga Pemerintahan non Kementerian, perwakilan Keraton Yogyakarta, GKR Hayu, perwakilan Pemda DIY dan Kabupaten/Kota, perwakilan BUMN dan BUMD serta para peserta workshop.
“Yogyakarta dengan kekhasan budayanya dan perannya sebagai simpul konektivitas kawasan selatan Jawa, menyambut hangat kolaborasi lintas pihak. Pembangunan bukan hanya soal fisik, tetapi bagaimana kita memanusiakan ruang dan memperluas akses mobilitas yang adil,” ujar Sri Sultan, dikutip dari laman resmi Pemda DIY.
Pada fase pertama, UK PACT telah menghasilkan Model Terpadu Pengembangan Kawasan dan Transportasi (ITD) yang menjadi acuan strategis dalam pembangunan kota. Model ini mengintegrasikan sistem transportasi dengan pengembangan kawasan melalui pendekatan lintas sektor, termasuk land value capture, perencanaan spasial, dan pembiayaan alternatif.
BACA JUGA: Pasar Murah Caturharjo, 12 Ton Bahan Pokok Ludes Diserbu Warga
Menurut Sri Sultan, model tersebut menjadi fondasi penting, khususnya bagi kota-kota sekunder yang kerap tertinggal dalam akses fiskal dan kelembagaan. Ia menekankan pentingnya pendekatan adaptif yang kontekstual terhadap lokalitas. Fase kedua UK PACT akan lebih berfokus pada eksplorasi pembiayaan alternatif untuk mengatasi keterbatasan skema konvensional.
“Forum ini bukan sekadar ruang berbagi pengetahuan, melainkan juga tempat membangun kesepahaman lintas aktor dalam menciptakan tata kelola pembangunan yang kolaboratif,” tambahnya.
Sri Sultan juga menyoroti pentingnya pemberdayaan masyarakat, terutama dalam reformasi kalurahan melalui program Kalurahan Mandiri Budaya. Ia menekankan bahwa desa harus menjadi pusat pertumbuhan ekonomi dan budaya. “Pembangunan harus dimulai dari desa. Kami ingin desa menjadi mandiri, berbudaya, dan mampu mengelola potensinya sendiri. Partisipasi masyarakat melalui APBDes sangat penting untuk menciptakan demokratisasi pembangunan,” tegasnya.
Di akhir sambutannya, Gubernur DIY menyampaikan apresiasi kepada seluruh mitra UK PACT, termasuk Techne Praxis International dan FCDO. Ia berharap kolaborasi ini dapat melahirkan kota-kota yang tidak hanya terhubung secara fisik, tetapi juga bermakna secara budaya dan spiritual, menghormati alam serta menjunjung martabat manusia.
Sementara itu, Managing Director Techne Praxis International, Puspita Galih Resi, menegaskan komitmennya dalam mendukung pembangunan rendah karbon di DIY. Sejak 2022, pihaknya telah mendorong integrasi sistem mobilitas perkotaan dengan pembiayaan infrastruktur inovatif.
Puspita juga menekankan pentingnya pendekatan sosial dan budaya lokal dalam perencanaan kota, selaras dengan filosofi Jawa Hamemayu Hayuning Bawono. Ia membuka ruang diskusi untuk memperluas dukungan berbagai pihak demi terwujudnya kota hijau, inklusif, dan tangguh.
Workshop tersebut menghadirkan tiga pembicara yaitu Padraic Kelly (Senior Director of Techne Praxis International), Dodi Miharjana (Commissioner of Bali Development Fund) dan Suroto perwakilan Coordinating Ministry of Economic Affair (CMEA). Dalam kesempatan tersebut dilaksanakan Serah Terima Technical Scoping Study DIY kepada Sri Sultan oleh Managing Director Techne Praxis International Puspita Galih Resi.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : jogjaprov.go.id
