Harianjogja.com, SURABAYA—Pemerintah Kota Surabaya memastikan pedagang kaki lima (PKL) yang berjualan di kawasan Car Free Day (CFD) Taman Bungkul tidak dipungut biaya apa pun. Dugaan pungutan liar yang sempat viral di media sosial kini tengah ditelusuri langsung oleh Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi bersama aparat kepolisian.
Penelusuran dilakukan untuk memastikan penataan kawasan CFD di Jalan Raya Darmo, Surabaya, berjalan sesuai ketentuan, mulai dari penempatan PKL, area UMKM, hingga pengelolaan parkir. Pemkot Surabaya juga menegaskan tidak akan memberikan toleransi terhadap praktik pungutan liar di ruang publik.
Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi mengatakan seluruh pedagang yang berjualan di kawasan CFD tidak dikenai biaya sewa maupun pungutan dalam bentuk apa pun.
"Tidak ada yang namanya pedagang-pedagang itu berbayar, karena posisi ini adalah gratis," ujar Eri Cahyadi saat meninjau pelaksanaan CFD di Jalan Raya Darmo, Minggu (19/7/2026).
Ia mengungkapkan, pihaknya telah mendatangi rumah pihak yang diduga melakukan penarikan uang kepada para pedagang bersama aparat kepolisian. Langkah tersebut dilakukan setelah informasi dugaan pungli ramai diperbincangkan di media sosial.
Menurut Eri, saat didatangi petugas, pihak yang dicari sudah tidak berada di lokasi. Meski demikian, upaya penelusuran dipastikan tetap berlanjut.
"Kejadian yang kemarin ada tarikan-tarikan umi-umi (perempuan) itu saya kemarin sudah ke rumahnya dengan polisi, dengan Polda (Jatim) cari orang ini. Tapi ternyata orang ini, umi-umi ini, sudah tidak ada di tempat. Tapi bukan berarti kami berhenti," tuturnya.
Pemkot Surabaya saat ini terus berkoordinasi dengan Direktorat Siber Polda Jawa Timur dan Polrestabes Surabaya untuk mengusut dugaan pungutan liar tersebut. Penanganan kasus dilakukan untuk memberikan kepastian kepada para pedagang maupun masyarakat yang memanfaatkan kawasan CFD.
"Maka kami bekerja sama terus dengan Siber di Polda, juga di Polres untuk terus mencari. Karena saya tidak mau lagi ada pungutan-pungutan liar di Kota Surabaya," ujarnya.
Eri juga mengimbau pihak yang diduga melakukan penarikan iuran kepada PKL agar bersikap kooperatif dan mempertanggungjawabkan perbuatannya.
"Jadi saya berharap umi-umi, njenengan (Anda) di mana saja ayo bertemu. Jadi setelah menarik (iuran) ya harus bisa mempertanggungjawabkan. Saya tidak mau lagi ada uang (tarikan) itu," katanya.
Selain memastikan tidak adanya pungutan liar, Pemkot Surabaya juga mengingatkan pentingnya menjaga kebersihan kawasan CFD. Pedagang diminta membersihkan lokasi berjualan setelah kegiatan selesai agar kenyamanan masyarakat tetap terjaga.
Menurut Eri, kebersihan ruang publik merupakan tanggung jawab bersama dan bukan hanya menjadi tugas petugas kebersihan dari Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Surabaya.
"Saya berharap juga pedagang-pedagang ini kalau sudah menyelesaikan (jualan), sudah selesai dagangannya, mohon dibersihkan. Jangan sampai habis berdagang setelah itu tidak dibersihkan, ditinggal. Kalau sampai kejadian itu, tidak kami izinkan lagi," katanya.
Penelusuran dugaan pungli tersebut diharapkan dapat memberikan rasa aman dan kepastian bagi para PKL yang berjualan di kawasan CFD Taman Bungkul. Pemkot Surabaya juga menegaskan komitmennya menjaga kawasan publik tetap tertib, bebas pungutan liar, dan nyaman bagi seluruh masyarakat.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Sumber : Antara
Yudhi Kusdiyanto Jurnalis Harian Jogja, bagian dari Bisnis Indonesia Group menulis untuk media cetak dan online
