Foto ilustrasi anak/anak Indonesia dibuat menggunakan Artificial Intelligence ChatGPT.
Harianjogja.com, JOGJA — Wali Kota Jogja Hasto Wardoyo memastikan penanganan anak-anak korban kasus daycare dilakukan secara menyeluruh, mulai dari relokasi tempat penitipan hingga pendampingan psikologis dan medis.
Pemkot Jogja telah menyiapkan daycare pengganti yang dinilai aman dan memenuhi standar, salah satunya TPA/KB/TK/Inklusi Pelangi Anak Negeri Yogyakarta. Lokasi ini dipilih setelah dilakukan pengecekan fasilitas, termasuk kondisi ruangan, ketersediaan pendingin udara, serta kecukupan tenaga pengasuh dan pendidik.
“Kami sudah melihat langsung kondisi daycare, mulai dari fasilitas hingga tenaga pengasuhnya. Tujuh anak dari Daycare Little Aresh kami pindahkan ke sini,” ujar Hasto saat meninjau lokasi di Sorosutan, Umbulharjo.
Ia menjelaskan, anak-anak yang dipindahkan memiliki kondisi beragam, mulai dari bayi hingga usia dua tahun. Sebagian anak dalam kondisi normal dan mampu berkomunikasi, sementara lainnya termasuk kategori inklusi, seperti gangguan bicara hingga anak dengan kondisi Down syndrome.
Pemkot Jogja juga telah menawarkan alternatif daycare kepada seluruh orang tua terdampak. Dari total 103 anak, semuanya sudah mendapatkan tawaran tempat penitipan pengganti, meskipun belum seluruh orang tua langsung menentukan pilihan.
“Kami menyiapkan sekitar 17 daycare alternatif dan itu dinilai mencukupi,” katanya.
Selain relokasi, Pemkot juga memberikan pendampingan intensif selama tiga bulan ke depan, terutama bagi anak-anak dan orang tua yang mengalami tekanan psikologis. Skemanya, setiap empat hingga lima anak akan didampingi satu psikolog, serta diperkuat dengan keterlibatan dokter spesialis anak.
Sebelumnya, Pemkot Jogja juga membuka layanan helpdesk pengaduan. Dari layanan tersebut, tercatat 104 laporan masuk, dengan 53 laporan telah ditangani pada tahap awal.
Dalam proses pemeriksaan, Hasto mengakui terdapat sejumlah kendala, salah satunya terkait penggunaan obat dengan durasi kerja singkat, seperti CTM, yang efeknya hanya bertahan sekitar delapan jam.
Hal ini menyulitkan proses identifikasi jika pemeriksaan dilakukan setelah efek obat hilang. Oleh karena itu, pendekatan psikologis juga digunakan untuk menggali informasi dari anak-anak melalui pendampingan ahli.
Namun, proses ini tidak mudah, terutama bagi anak inklusi yang memiliki keterbatasan komunikasi.
“Di sini ada lima anak inklusi, bahkan ada yang sudah berusia empat tahun tetapi belum bisa diajak berkomunikasi. Ini perlu ditelusuri lebih lanjut,” jelasnya.
Terkait perizinan, Pemkot Jogja mencatat masih ada 33 daycare yang belum mengantongi izin resmi, termasuk yang terintegrasi dengan layanan TK dan PAUD. Sesuai arahan pemerintah provinsi, seluruh daycare tersebut diminta menghentikan operasional sementara hingga izin terpenuhi.
Untuk memperkuat pengawasan, aparat seperti Babinsa dan Satpol PP turut dilibatkan dalam pemantauan di lapangan. Sementara itu, proses penyelidikan kasus daycare ini masih terus berlangsung.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
