Harianjoga.com, BANTUL – Pemerintah Kabupaten Bantul membuka seleksi terbuka (lelang) jabatan pimpinan tinggi pratama (eselon II b) untuk enam posisi kepala dinas di lingkungannya. Pendaftaran sudah dibuka sejak 22 September hingga 6 Oktober 2025 mendatang dan diumumkan pada 27 Oktober 2025 nanti.
Sekretaris BKPSDM Bantul, Triyanto menjelaskan, proses seleksi dilakukan secara transparan dan bisa dipantau oleh ASN dari seluruh Indonesia. “Semua tahapan seleksi dipublikasikan terbuka. Jadi jangan percaya pada pihak-pihak yang mengaku bisa meloloskan atau menjadi calo. Hasilnya murni dari penilaian panitia seleksi,” ujarnya, Selasa (23/9/2025).
BACA JUGA: Direktur RSPS Bantul Masih Temui Masyarakat Bingung soal Biaya Korban Kecelakaan
Lelang jabatan kali ini dibuka untuk enam formasi, yakni Kepala BKPSDM, Kepala Pelaksana BPBD, Sekretaris DPRD, Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan, serta Kepala DPUPKP.
Adapun syarat utama peserta adalah ASN berpangkat minimal IV/a, sedang atau pernah menduduki jabatan administrator atau fungsional ahli madya minimal dua tahun, serta memiliki pengalaman relevan setidaknya lima tahun.
Seleksi terdiri dari beberapa tahap, mulai dari pemeriksaan berkas administrasi, uji kompetensi manajerial dan sosiokultural, penulisan serta presentasi makalah, hingga wawancara. Hasil akhir akan diumumkan pada 27 Oktober 2025, sementara pelantikan pejabat terpilih ditargetkan berlangsung pada awal November.
Plt Kepala BKPSDM Bantul, Isa Budi Hartono menyebut, mekanisme baru ini membuat seluruh proses pendaftaran terpantau secara nasional. “Karena pendaftaran langsung melalui aplikasi BKN, otomatis semua ASN di Indonesia bisa melihat dan ikut mendaftar. Ini bentuk keterbukaan dan akuntabilitas seleksi,” ucapnya
Menurut Isa, nantinya peserta yang mendaftar akan diseleksi langsung oleh tim panitia seleksinya yang diketuai Sekda Bantul serta pihak Kemendagri. Dengan sistem ini, Pemkab Bantul berharap seleksi menghasilkan pejabat definitif yang kompeten dan berintegritas, sekaligus mengakhiri masa jabatan pelaksana tugas yang selama ini merangkap jabatan.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
