Tumpukan tabung LPG di salah satu pangkalan Sorosutan, Umbulharjo, Jumat (25/8/2023). Harian Jogja/Anisatul Umah\r\n\r\n
Harianjogja.com, BANTUL—Keluhan mengenai ketidaksesuaian distribusi gas elpiji 3 kilogram mencuat dari sejumlah pemilik pangkalan di wilayah Bantul. Para pengusaha mengaku jumlah tabung yang diterima dalam beberapa bulan terakhir tidak sesuai dengan alokasi yang telah disepakati bersama pihak agen, sehingga berdampak signifikan pada pelayanan kepada konsumen.
Persoalan ini sempat dibawa ke DPRD Bantul melalui forum audiensi yang melibatkan perwakilan pangkalan, agen, pemerintah daerah, hingga Hiswana Migas DIY.
Agus Sabar Narimanto, seorang pemilik pangkalan di Imogiri, mengungkapkan bahwa pasokan yang diterimanya sempat berada jauh di bawah kuota normal. Padahal, saat memulai usahanya pada Agustus 2025, distribusi berjalan sesuai dengan kesepakatan.
“Saya mulai jadi pemilik pangkalan gas sejak Agustus 2025. Pada bulan tersebut masih sesuai. Tapi, mulai September 2025 sampai Maret 2026 tidak terpenuhi. Yang paling menurun itu bulan Februari 2026 [asumsi koreksi dari 2025 ke 2026]. Selama Februari itu hanya ada 110 tabung yang dikirim,” ujarnya saat dihubungi, Senin (1/6/2026).
Menurut Agus, penurunan pasokan ini diakibatkan oleh kurangnya suplai yang diterima pihak agen dari distributor tingkat atas. Kondisi ini menyulitkan pangkalan dalam memenuhi kebutuhan pelanggan, yang pada akhirnya mengganggu omzet serta hubungan dengan pelanggan tetap.
Perbaikan Distribusi Sejak April 2026
Setelah mengajukan pengaduan ke pihak Pertamina melalui layanan 135 dan melakukan pertemuan intensif dengan agen, perubahan mulai dirasakan sejak April 2026. Distribusi kembali mendekati kuota yang dijanjikan dengan skema pengiriman bertahap.
“Akhirnya, April 2026 pengiriman mulai berjalan 200 tabung gas per bulan. Proses pengiriman berjalan dengan pembagian Minggu kedua mendapat kiriman 60 tabung gas, seminggu kemudian 60 tabung gas, dan tidak sampai satu minggu dikirim dalam jumlah 80 tabung gas,” jelasnya.
Tanggapan Hiswana Migas
Menanggapi polemik tersebut, Wakil Ketua Hiswana Migas DIY, Iwan Setiawan, menilai bahwa masalah yang terjadi lebih banyak dipicu oleh persoalan komunikasi antara agen dan pangkalan.
“Terkait pelaksanaan di lapangan. Agen dan pangkalan mempunyai kebijakan masing-masing. Sebenarnya itu bisa dikondisikan dengan baik, asalkan ada komunikasi antara agen dan pangkalan dengan baik,” kata Iwan singkat.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Jumali Jurnalis Harian Jogja, bagian dari Bisnis Indonesia Group menulis untuk media cetak dan online
