Foto ilustrasi. Warga menyelesaikan pembuatan mural bertema Pancasila di Kampung Pancasila Desa Karangwatu, Muntilan, Magelang, Jawa Tengah, Selasa (31/5/2022). ANTARA FOTO/Anis Efizudin/tom.
Harianjogja.com, JOGJA—Pusat Studi Pancasila UGM menilai posisi Pancasila saat ini bukan kehilangan relevansi, melainkan sedang menghadapi ujian serius. Hasil dari ujian tersebut, menurut kalangan akademisi, sangat bergantung pada sejauh mana para pejabat publik mampu benar-benar mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam praktik, bukan sekadar retorika.
Pandangan ini disampaikan oleh Agus Wahyudi, dosen filsafat politik sekaligus Kepala Program Studi S3 Inter-religious Studies di Universitas Gadjah Mada. Ia menegaskan bahwa kondisi saat ini masih bisa diperbaiki, namun waktu yang tersedia tidak banyak karena menyangkut masa depan demokrasi Indonesia.
Berdasarkan hasil kajian terbaru PSP UGM, implementasi nilai Pancasila sangat ditentukan oleh kualitas kepemimpinan elite politik. Ketika para pemimpin gagal memberikan teladan, maka kepercayaan publik terhadap sistem kebangsaan ikut tergerus.
“Bangunan kebangsaan kita bisa retak dari atas jika elite tidak menunjukkan praktik nilai Pancasila secara nyata,” ujarnya, Sabtu (30/5/2026).
Agus menilai, secara sosial nilai-nilai Pancasila masih hidup di tengah masyarakat. Namun, terdapat jurang yang semakin lebar antara nilai yang diyakini rakyat dengan praktik yang terjadi dalam sistem kekuasaan. Ia menyebut kondisi ini sebagai kemunduran demokrasi yang nyata dan perlu segera direspons.
Salah satu rekomendasi utama adalah memperkuat sistem kelembagaan politik, termasuk mekanisme check and balances serta pemisahan kekuasaan yang tegas. Selain itu, kehadiran oposisi yang kuat dan bermartabat dinilai penting untuk menjaga keseimbangan demokrasi.
Tantangan Serius: Dari Militerisasi hingga Disinformasi
Agus juga menyoroti sejumlah tantangan struktural yang dinilai mengancam nilai-nilai Pancasila. Salah satunya adalah kecenderungan militerisasi di ruang sipil yang dinilai berbahaya jika tidak dikendalikan. Ia menekankan pentingnya menjaga batas yang jelas antara peran militer dan sipil sesuai konstitusi.
Selain itu, transparansi anggaran publik juga menjadi sorotan. Ia mendorong agar partai politik dan masyarakat sipil diberi ruang lebih besar dalam mengawasi penggunaan anggaran negara secara nyata, bukan sekadar simbolis.
Di sektor ekonomi, keadilan dinilai sebagai inti dari Pancasila. Negara harus hadir melindungi kelompok lemah tanpa menghambat dinamika pasar. “Pancasila tidak anti pasar, tapi juga tidak membiarkan pasar menindas yang lemah,” tegasnya.
Di era digital, tantangan semakin kompleks. Media sosial dinilai menjadi pisau bermata dua: membuka ruang diskusi sekaligus memperbesar polarisasi dan disinformasi. Budaya musyawarah yang menjadi ciri khas Pancasila pun terancam oleh kecenderungan debat yang penuh konflik dan sensasi.
Gotong Royong dan Toleransi Mengalami Pergeseran
Lebih jauh, Agus menyebut nilai gotong royong dan toleransi sebenarnya tidak hilang, namun mengalami penyempitan makna. Gotong royong kini lebih sering terbatas pada kelompok kecil, sementara toleransi cenderung menjadi sikap yang bersifat transaksional akibat meningkatnya politisasi identitas.
Meski demikian, ia optimistis terhadap peran generasi muda Indonesia. Menurutnya, generasi muda memiliki kesadaran tinggi terhadap isu keadilan sosial, demokrasi, dan lingkungan. Namun, potensi tersebut membutuhkan dukungan ekosistem politik yang sehat dan keteladanan nyata dari para pemimpin.
Ia menekankan bahwa pendidikan memiliki peran strategis dalam membumikan Pancasila. Pendekatan pembelajaran harus bergeser dari sekadar hafalan menuju pembentukan nalar kritis dan karakter demokratis.
“Generasi muda tidak butuh ceramah, mereka butuh contoh nyata,” pungkasnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Abdul Hamied Razak Jurnalis Harian Jogja, bagian dari Bisnis Indonesia Group menulis untuk media cetak dan online
