2 days ago
5
Komisi II DPR akan melobi pimpinan DPR agar bisa membahas revisi UU Pemilu. Saat ini dalam Prolegnas Prioritas, revisi UU Pemilu menjadi inisiatif Baleg.
Kamis, 17 Apr 2025 15:07:00
Wakil Ketua Komisi II DPR Zulfikar Arse Sadikin mengungkapkan, pihaknya akan melobi pimpinan DPR agar bisa membahas revisi UU Pemilu. Saat ini dalam Prolegnas Prioritas, revisi UU Pemilu menjadi inisiatif Badan Legislasi DPR.
"Dalam perjalanan Komisi 2 ingin agar inisiasi RUU Pemilu itu kembali ke Komisi II ini yang sedang kita bicarakan, Komisi II sudah sepakat kita juga berusaha lobi ke pimpinan," kata Arse di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (17/4).
Arse menyebut, pimpinan DPR cenderung setuju dengan tawaran Komisi II. Agar revisi UU Pemilu dibahas di Komisi II.
"Dan nampaknya pimpinan ada kecenderungan untuk menyetujui. tinggal nanti kita lihat di perubahan Prolegnas Prioritasnya," ujar dia.
RUU Pemilu Inisiatif Baleg
Kini, Komisi II menunggu Baleg mengevaluasi Prolegnas Prioritas. Arse yakin Komisi II yang akan menggarap revisi UU Pemilu.
"Tapi kalau ada dorongan dari komisi dan baleg ada kesadaran, dan pimpinan juga oke lalu segera rapat bamus mudah mudahan tahun ini sebelum akhir tahun ada perubahan prolegnas prioritas 2025 kalau memang itu terjadi kita segara melakukan itu," imbuh Arse.
Artikel ini ditulis oleh
DPR Mulai Tampung Usulan Omnibus Law Politik, 8 UU Bakal Dijadikan 1
DPR menampung usulan pembentukan undang-undang (UU) sapu jagat atau Omnibus Law Politik.
DPR 1 tahun yang lalu
Mendagri Tito Karnavian soal Revisi UU Pilkada: Ada Pro-Kontra dan Dinamika
Kendati demikian, pemerintah menilai beberapa daftar inventarisasi masalah (DIM) yang disampaikan saat itu sudah tidak relevan.
Rapat Kilat Revisi Tatib soal Evaluasi Pejabat, Senin Pagi Diusulkan Sore Disetujui
Badan Legislasi (Baleg) DPR RI menyetujui, perubahan atas peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata tertib DPR dalam waktu singkat.
DPR 2 bulan yang lalu
Baleg DPR Tiba-tiba Bahas Revisi UU Watimpres Hari Ini
Padahal RUU tersebut tidak masuk dalam prolegnas prioritas.
Tak Ada RUU Perampasan Aset, Ini Daftar Lengkap Prolegnas 2025 yang Diusulkan DPR
Dari daftar RUU yang diusulkan masuk Prolegnas Prioritas 2025, tak ada RUU Perampasan Aset.
PBNU Nilai Revisi UU Pilkada Bagian dari Check and Balances
Menurut Gus Yahya, harus dilihat secara rinci terkait DPR RI yang memang memiliki agenda rapat paripurna untuk membahas RUU Pilkada itu.
PBNU 1 tahun yang lalu
