Kemiskinan DIY Satu Digit, Turun Tertinggi se-Jawa pada Maret 2026

Harianjogja.com, JOGJA— Angka kemiskinan di Daerah Istimewa Jogja (DIY) berhasil turun menjadi 9,70% pada Maret 2026. Capaian ini tidak hanya membawa DIY kembali ke level kemiskinan satu digit, tetapi juga menjadi penurunan tertinggi di Pulau Jawa dibandingkan periode sebelumnya.

Data menunjukkan persentase kemiskinan turun 0,38 persen poin dari 10,08% pada September 2025. Seiring penurunan tersebut, jumlah penduduk miskin di DIY juga menyusut dari 422.790 jiwa pada September 2025 menjadi 408.870 jiwa pada Maret 2026.

Capaian Sudah Memenuhi Target RKPD DIY 2026

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) DIY, Danang Setiadi, mengatakan capaian kemiskinan satu digit telah memenuhi sasaran yang ditetapkan dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) DIY 2026, yakni berada pada kisaran 9,13%-9,90%.

"Artinya, capaian pada Maret 2026 tersebut telah mencapai target. Untuk tahun 2027, pada RKPD DIY Tahun 2027, angka kemiskinan ditargetkan sebesar 9,5%-8,5%," tuturnya, Kamis (6/8/2026).

Menurut Danang, penurunan angka kemiskinan tersebut merupakan hasil kolaborasi berbagai pihak, mulai dari Pemda DIY, pemerintah kabupaten/kota, dunia usaha, perguruan tinggi, media, hingga organisasi masyarakat dan filantropi dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya kelompok miskin.

"Kami bersyukur bahwa angka kemiskinan DIY setelah sekian lama, akhirnya dapat mencapai satu digit, hal ini sesuai dengan apa yang diharapkan yang juga dijanjikan dalam dokumen perencanaan," ungkapnya.

Meski demikian, Pemda DIY masih memiliki pekerjaan rumah untuk mencapai target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang menargetkan angka kemiskinan turun menjadi 8,66% pada akhir 2027.

Sebanyak 18 Wilayah Jadi Prioritas Pengentasan Kemiskinan

Danang menjelaskan, berdasarkan Surat Edaran Wakil Gubernur DIY selaku Ketua Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) DIY Nomor 400.9.14/6076 tentang Penyampaian Lokus Kapanewon dan Kemantren Penanggulangan Kemiskinan, terdapat 15 kapanewon dan tiga kemantren yang menjadi prioritas intervensi.

Wilayah tersebut meliputi:

Kabupaten Kulonprogo: Kokap, Sentolo, Pengasih, dan Girimulyo.
Kabupaten Bantul: Dlingo dan Imogiri.
Kabupaten Gunungkidul: Tepus, Rongkop, Ponjong, Semin, Gedangsari, Playen, dan Saptosari.
Kabupaten Sleman: Tempel.
Kota Jogja: Umbulharjo, Gondomanan, dan Danurejan.

Tiga Strategi Tekan Angka Kemiskinan

Pemda DIY menerapkan tiga strategi utama dalam percepatan penanggulangan kemiskinan.

Strategi pertama ialah mengurangi beban pengeluaran masyarakat melalui bantuan, rehabilitasi, dan jaminan sosial, seperti Jaminan Sosial Lanjut Usia (JSLU), Jaminan Kesehatan Khusus (JAMKESUS) Terpadu, pengelolaan administrasi kependudukan bagi kelompok rentan, beasiswa, dan program lainnya.

Strategi kedua dilakukan dengan meningkatkan pendapatan masyarakat, antara lain melalui program Lumbung Mataraman, Reformasi Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan, Lele Gacor, Desa Mandiri Budaya, SIBAKUL-MARKETHUB, Desa Prima, Momenku Siap Berkemas, hingga Pelatihan Kewirausahaan bagi Pemuda.

Sementara strategi ketiga difokuskan pada pengurangan wilayah kantong kemiskinan, melalui pengelolaan sistem penyediaan air minum dan sumber daya air, pemanfaatan kawasan ruang strategis, optimalisasi pemanfaatan tanah kas desa dan tanah Kasultanan untuk pertanian, serta reformasi kalurahan.

"Secara umum, pelaksanaan program pengentasan kemiskinan di DIY cukup efektif, mengingat implementasi sasaran program tersebut mengintegrasikan tiga mengurangi beban pengeluaran, meningkatkan pendapatan dan meminimalisir wilayah kantong kemiskinan," jelasnya.

Bansos Hanya Pemicu, Pemberdayaan Jadi Kunci

Sementara itu, Sekretaris Daerah (Sekda) DIY, Ni Made Dwipanti Indrayanti, menilai capaian kemiskinan satu digit telah memenuhi target RKPD, namun target RPJMD masih harus dikejar.

Menurutnya, pengentasan kemiskinan tidak dapat bergantung sepenuhnya pada bantuan sosial, tetapi harus diarahkan pada peningkatan kemampuan masyarakat agar mandiri secara ekonomi.

"Memberikan pelatihan, pemberdayaan, projek-projek bisa meningkatkan pendapatan mereka, kemandirian, seperti itu. Tapi tidak tidak serta-merta. Jadi istilahnya cuma hanya mentrigger saja (Bansos), kecuali yang ekstrem," ujarnya.

Ni Made menjelaskan, penetapan 15 kapanewon dan tiga kemantren sebagai lokus prioritas didasarkan pada sejumlah indikator, seperti jumlah penduduk miskin, kondisi lingkungan, rumah tidak layak huni, hingga akses terhadap air bersih.

Meski demikian, intervensi penanggulangan kemiskinan tetap dapat dilakukan di wilayah lain apabila memenuhi kebutuhan penanganan.

"Kami tidak berpuas diri sampai di titik yang satu digit, masih ada hal-hal yang mungkin kita juga perlu push, kita evaluasi," lanjutnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.