Ilustrasi sekolah rakyat. / Freepik
Harianjogja.com, JAKARTA—Desk Sekolah Rakyat telah dibuka mulai Rabu (16/4/2025) hingga lima hari ke depan, di Gedung Konvensi Taman Makam Pahlawan Kalibata, Jakarta Selatan.
Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf mengatakan Desk Sekolah Rakyat dibuka pada Rabu dan Kamis (16-17 April 2025) serta Senin hingga Rabu (21-23 April 2025) yang berisi perwakilan dari beberapa kementerian dan lembaga yang menangani Sekolah Rakyat.
“Desk ini untuk melayani daerah untuk mendapatkan informasi lebih lanjut terkait persiapan sekolah rakyat mulai dari perizinan, penyediaan lahan, rekrutmen guru, murid serta dukungan sarana prasarana dan dukungan daerah yang diperlukan,” kata Mensos sebagaimana dikonfirmasi di Jakarta pada Rabu malam.
Di desk ini, lanjutnya, daerah bisa pula mengajukan pertanyaan seputar sekolah rakyat. Ia mengatakan para kepala daerah dari berbagai wilayah saat ini memang mulai mengajukan proposal pembangunan sekolah rakyat.
Mereka tampak antusias menyambut program dari Presiden Prabowo Subianto ini. Karena itu, ia pun mempersilakan para kepala daerah mengajukan permohonan ke Kemensos agar selanjutnya dilakukan asesmen, sesuai surat balasan yang dikirimkan oleh Kemensos kepada mereka.
“Kami berterima kasih kepada gubernur dan bupati/walikota menyambut ini dengan baik, sejak hari ini kami juga telah membuka desk lintas kementerian selama tiga hari untuk melayani proposal dan pertanyaan dari kabupaten/kota terkait Sekolah Rakyat,” katanya.
BACA JUGA: Resmi! 20 Pendaki Ilegal Gunung Merapi Diblack List Selama Tiga Tahun
Ia menegaskan Kemensos membuka ruang selebar-lebarnya bagi daerah yang siap untuk mendukung program Sekolah Rakyat, terutama dari sisi penyediaan lahan minimal 5 hektare.
Mensos mengatakan Sekolah Rakyat merupakan upaya pengentasan kemiskinan melalui jalur pendidikan.
Sekolah Rakyat, lanjutnya, akan menjadi tempat pembentukan karakter, peningkatan kapasitas, serta sarana mobilitas sosial antargenerasi.
“Program ini dirancang untuk anak-anak dari keluarga penerima manfaat yang selama ini terhambat akses dan kesempatan. Di Sekolah Rakyat, mereka akan tinggal, belajar, dan dibina secara intensif agar bisa keluar dari belenggu kemiskinan,” ujarnya.
Mensos menambahkan Sekolah Rakyat dipastikan akan terkoneksi dengan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) sehingga memungkinkan seleksi peserta didik dilakukan secara akurat dan transparan. Sistem ini memastikan bahwa yang masuk benar-benar anak dari keluarga miskin yang membutuhkan.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : Antara
