Foto ilustrasi. /ANTARA FOTO-Maulana Surya
Harianjogja.com, SEMARANG—Tren penurunan jumlah santri baru di sejumlah pondok pesantren di Jawa Tengah sepanjang 2025 menjadi alarm serius bagi kalangan Nahdlatul Ulama (NU). Fenomena ini tidak hanya dipicu faktor demografi dan persaingan pendidikan, tetapi juga tak lepas dari meningkatnya sorotan publik terhadap kasus kekerasan di lingkungan pesantren.
Ketua PWNU Jawa Tengah, KH Abdul Ghaffar Rozin, mengungkapkan penurunan jumlah santri baru diperkirakan berada di kisaran 10% hingga 20% dibandingkan tahun sebelumnya. Angka tersebut dinilai cukup signifikan dan perlu menjadi bahan evaluasi bersama seluruh pemangku kepentingan pesantren.
“Memang ada penurunan. Tahun 2025 itu sekitar 10 sampai 20 persen di Jawa Tengah,” ujarnya saat ditemui usai peringatan Hari Lahir ke-76 Fatayat NU di Gedung Gradhika, Semarang, Sabtu (30/5/2026).
Rozin menjelaskan, penurunan ini tidak berdiri sendiri. Ada sejumlah faktor yang memengaruhi, mulai dari berkurangnya populasi anak usia sekolah, meningkatnya pilihan lembaga pendidikan modern dengan fasilitas lengkap, hingga persoalan aksesibilitas dan kualitas layanan di pesantren.
Namun demikian, ia mengakui bahwa maraknya kasus kekerasan yang mencuat dalam tiga tahun terakhir turut memengaruhi kepercayaan masyarakat, khususnya para wali santri. Isu ini menjadi perhatian serius karena berkaitan langsung dengan rasa aman anak selama menempuh pendidikan.
“Kita harus jujur, kekerasan itu fakta dan memang terjadi. Ini jadi bahan introspeksi bersama karena berdampak pada minat masyarakat,” tegasnya.
Sebagai langkah konkret, PWNU Jawa Tengah mendorong transformasi tata kelola pesantren agar lebih adaptif terhadap perubahan zaman. Kesadaran masyarakat terhadap perlindungan anak yang semakin tinggi menuntut pesantren untuk berbenah, tidak hanya dari sisi kurikulum, tetapi juga sistem pengawasan dan keamanan internal.
PWNU juga mengajak seluruh badan otonom dan lembaga di bawah NU untuk bergerak bersama menciptakan ekosistem pesantren yang aman dan ramah anak. Salah satu upaya yang telah diinisiasi adalah pembentukan Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Pesantren (P2KP) oleh Rabithah Ma’ahid Islamiyah Nahdlatul Ulama (RMI NU).
Langkah ini diharapkan mampu memperkuat sistem deteksi dini serta penanganan kasus kekerasan secara cepat dan tepat di lingkungan pesantren.
Di sisi lain, Ketua PW Fatayat NU Jawa Tengah, Tazkiyatul Mutmainah, menegaskan pentingnya keberanian masyarakat untuk bersuara. Ia menyebut, banyak kasus kekerasan yang tidak terungkap karena korban memilih diam.
“Kami terus mendorong agar masyarakat berani melapor. Perlindungan perempuan dan anak adalah tanggung jawab bersama,” katanya.
Fatayat NU juga menyatakan komitmennya untuk terus mengawal program perlindungan perempuan dan anak, sekaligus mendukung kebijakan pemerintah daerah dalam menciptakan lingkungan pendidikan yang aman, inklusif, dan bebas kekerasan.
Dengan berbagai langkah ini, NU berharap kepercayaan masyarakat terhadap pesantren dapat kembali pulih, sekaligus memastikan lembaga pendidikan berbasis keagamaan tetap menjadi pilihan utama bagi generasi muda.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Sumber : espos.id
Abdul Hamied Razak Jurnalis Harian Jogja, bagian dari Bisnis Indonesia Group menulis untuk media cetak dan online
