Menteri ESDM Bahlil Lahadalia. /Instagram-Bahlil.
Harianjogja.com, JAKARTA—Pemerintah kembali mendorong penggunaan kompor listrik sebagai alternatif pengganti LPG di rumah tangga. Langkah ini disiapkan untuk mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap impor LPG yang nilainya terus membebani anggaran negara.
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengatakan program tersebut akan menyasar rumah tangga dengan daya listrik relatif rendah, khususnya masyarakat di daerah dan pedesaan.
“Sebagai tahap awal, karena ada beberapa model kompor listrik, yang sekarang kami minta itu di sekitar di bawah 900 kVA, supaya rakyat yang di daerah-daerah, di desa itu bisa pakai,” kata Bahlil usai Rapat Kerja bersama Komisi XII DPR RI di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (15/6/2026).
Meski demikian, pemerintah belum menetapkan jumlah kompor listrik yang akan disiapkan dalam tahap awal program tersebut. Bahlil menyebut kepastian mengenai jumlah unit kemungkinan baru dapat diumumkan pada Agustus mendatang.
Menurut dia, alasan utama pemerintah kembali mengkaji program konversi kompor listrik adalah tingginya ketergantungan Indonesia terhadap LPG impor. Saat ini sekitar 80% kebutuhan LPG nasional masih dipenuhi dari luar negeri.
Kondisi tersebut membuat negara harus mengeluarkan devisa dalam jumlah besar setiap tahun. Bahlil menyebut biaya impor LPG mencapai sekitar Rp120 triliun per tahun. Bahkan dengan kondisi harga minyak dunia saat ini, nilai impor diperkirakan meningkat hingga Rp130 triliun.
Selain biaya impor, pemerintah juga harus menanggung subsidi LPG yang nilainya telah melampaui Rp80 triliun.
“Subsidinya sudah di atas Rp80 triliun. Kalau kondisi ini terus dibiarkan tanpa mencari diversifikasi bauran energi, itu akan menjadi masalah. Maka, alternatifnya adalah kompor listrik,” ujarnya.
Sebagai bentuk keseriusan, Kementerian ESDM mengusulkan anggaran sebesar Rp815,56 miliar dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2027 untuk mendukung program kompor listrik tersebut.
Wacana peralihan dari kompor LPG ke kompor listrik sebenarnya bukan hal baru. Program serupa pernah digagas pada masa pemerintahan Presiden Joko Widodo.
Namun, pada September 2022, PT PLN (Persero) memutuskan membatalkan program pengalihan penggunaan LPG 3 kilogram ke kompor listrik. Saat itu pemerintah mempertimbangkan kondisi ekonomi masyarakat yang masih dalam tahap pemulihan setelah pandemi Covid-19.
Belakangan, isu transisi energi kembali menguat seiring meningkatnya harga energi global. Lonjakan harga minyak dunia akibat ketegangan geopolitik internasional kembali memunculkan dorongan agar pemerintah mengurangi ketergantungan pada LPG impor.
Wakil Ketua MPR Eddy Soeparno sebelumnya juga mendorong percepatan transisi dari kompor gas ke kompor listrik. Menurutnya, biaya yang dibutuhkan untuk mendukung program tersebut berpotensi lebih rendah dibandingkan beban subsidi LPG yang terus meningkat setiap tahun.
Selain itu, harga LPG sangat dipengaruhi oleh fluktuasi harga minyak dunia. Ketika harga minyak naik, beban impor dan subsidi yang harus ditanggung pemerintah juga ikut membesar.
Karena itu, pemerintah kini melihat kompor listrik sebagai salah satu alternatif untuk memperkuat ketahanan energi nasional sekaligus menekan ketergantungan terhadap energi impor dalam jangka panjang.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Sumber : Antara
Jumali Jurnalis Harian Jogja, bagian dari Bisnis Indonesia Group menulis untuk media cetak dan online
