Ilustrasi. /JIBI-Sunaryo Haryo Bayu
Harianjogja.com, GUNUNGKIDUL — Program bantuan droping air bersih untuk warga terdampak kekeringan di Kabupaten Gunungkidul belum juga direalisasikan, meski musim kemarau mulai terasa. Pemerintah kapanewon memilih menunda penyaluran karena masih melakukan pendataan warga yang benar-benar membutuhkan.
Di Kapanewon Gedangsari, Panewu Eko Krisdiyanto memastikan anggaran droping air sebesar Rp79,8 juta sudah tersedia. Namun, distribusi belum dilakukan karena proses verifikasi data masih berjalan.
“Rencananya droping air baru dimulai Juli. Kami pastikan dulu datanya agar bantuan tepat sasaran,” ujarnya, Rabu (3/6/2026).
Pendataan ini dinilai krusial karena wilayah Gedangsari yang berbatasan dengan Klaten memiliki sebaran titik rawan kekeringan yang berbeda setiap tahunnya. Pemerintah kapanewon ingin memastikan distribusi tidak salah sasaran.
Hal serupa juga terjadi di Kapanewon Panggang. Kepala Jawatan Sosial, Sri Muryani, menyebut anggaran droping air sebesar Rp79 juta sudah dialokasikan dalam APBD 2026. Namun, penyaluran baru direncanakan berlangsung mulai Agustus.
“Kami masih di awal kemarau, jadi sambil memetakan wilayah terdampak. Koordinasi dengan kalurahan terus dilakukan,” jelasnya.
Sementara itu, Kapanewon Purwosari juga menghadapi kondisi serupa. Panewu Subiyantoro mengakui sejumlah wilayah seperti Kalurahan Giripurwo dan Giricahyo mulai mengalami krisis air bersih. Meski begitu, bantuan belum disalurkan.
“Anggaran sudah siap Rp79,6 juta, tapi kami petakan dulu agar distribusi benar-benar sesuai kebutuhan warga,” katanya.
Di tingkat kabupaten, BPBD Gunungkidul memastikan mekanisme penyaluran bantuan tahun ini mengalami perubahan. Kepala Pelaksana BPBD, Purwono, menjelaskan droping air kini diprioritaskan menggunakan anggaran kapanewon terlebih dahulu.
“Jika anggaran kapanewon habis, baru BPBD masuk sebagai backup agar tidak terjadi tumpang tindih bantuan,” jelasnya.
Untuk tahun 2026, BPBD menyiapkan sekitar 1.500 tangki air bersih dengan kapasitas masing-masing 5.000 liter. Skema ini diharapkan mampu menjangkau wilayah-wilayah rawan kekeringan tanpa terjadi duplikasi distribusi.
Meski demikian, keterlambatan penyaluran di awal kemarau ini menjadi perhatian warga. Pasalnya, sejumlah daerah di Gunungkidul dikenal rentan mengalami krisis air bersih setiap musim kemarau tiba.
Pemerintah daerah pun dituntut bergerak cepat, agar bantuan tidak datang terlambat ketika kondisi kekeringan sudah semakin parah.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Abdul Hamied Razak Jurnalis Harian Jogja, bagian dari Bisnis Indonesia Group menulis untuk media cetak dan online
