Wakil Wali Kota Jogja, Wawan Harmawan (Berdiri di panggung, depan kanan), didampingi Kepala Disdikpora Kota Jogja, Budi Santosa Asrori (Berdiri di panggung, depan kiri), saat meluncurkan Layanan Konsultasi Pendidikan di Kelurahan Wirobrajan, Rabu (16/4/2025). - Harian Jogja - Alfi Annissa Karin
JOGJA—Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) Kota Jogja meluncurkan Layanan Konsultasi Pendidikan dan Konsultasi Pendanaan Pendidikan di Kantor Kelurahan Wirobrajan, Rabu (16/4/2025).
Keduanya merupakan program Quick Win atau program percepatan Disdikpora Kota Jogja yang sudah disepakati bersama Wali Kota Jogja.
Kepala Disdikpora Kota Jogja, Budi Santosa Asrori, menjelaskan layanan konsultasi pendidikan ini merupakan pengembangan dari program serupa yang diterapkan di unit layanan disabilitas (ULD). Sebelumnya, konsultasi di ULD hanya fokus pada siswa disabilitas.
Namun, kini jangkauannya diperluas untuk seluruh siswa. Budi menyebut ada dua psikolog yang ditugaskan pada layanan konsultasi pendidikan ini. Kesulitan belajar yang dimaksud bukan terkait dengan materi pembelajaran.
"Tetapi lebih pada aspek misalnya pemalas, tidak mendengarkan saat dijelaskan guru. Kemudian ada permasalahan yang terkait dengan psikologi untuk mengikuti pembelajaran," ujar Budi saat ditemui di Kelurahan Wirobrajan, Rabu.
Budi menyebut ini merupakan inovasi pertama di Kota Jogja. Nantinya psikolog akan memberikan masukan dan rekomendasi terkait permasalahan siswa.
BACA JUGA: Resmi! 20 Pendaki Ilegal Gunung Merapi Diblack List Selama Tiga Tahun
Selain kesulitan belajar, Disdikpora juga memberikan layanan konsultasi bagi masyarakat yang kesulitan mengakses jaminan pendidikan daerah (JPD).
Menurut Budi, ini bisa mempersingkat rantai birokrasi pemberian JPD. Di sisi lain, keberadaan layanan ini untuk mengantisipasi orang tua yang merasa kesulitan saat berkoordinasi dengan sekolah terkait dengan pendanaan. "Kami sebetulnya juga menjadi mediator persoalan tersebut," tuturnya.
Alokasi JPD yang digelontorkan Pemkot Jogja, menurut Budi, tak akan terdampak kebijakan efisiensi. Sebab, pendidikan merupakan layanan dasar yang harus diberikan kepada warga Kota Jogja. JPD yang disediakan setiap tahunnya mencapai Rp25 miliar.
Informasi terkait layanan konsultasi kesulitan belajar ataupun konsultasi pendanaan sekolah akan disebarluaskan hingga ke tingkat wilayah. "Kami tempelkan di setiap RW. Harapannya memudahkan masyarakat kalau ada permasalahan terhadap pendidikan," katanya.
Wakil Wali Kota Jogja, Wawan Harmawan, mengapresiasi peluncuran layanan ini. Dia mengaku masih menemui keluhan warga soal pendidikan pada gelaran open house yang rutin dilaksanakan setiap Rabu. Disdikpora juga selalu merespons dengan cepat keluhan dari warga.
Dia memastikan sektor pendidikan merupakan prioritas sehingga tak boleh ada warga Kota Jogja yang kesulitan mengakses pendidikan.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
