Indonesia perlu fokus pada keunggulan komparatif yang dimiliki, seperti nikel, batu bara, dan kelapa sawit.
Rabu, 09 Apr 2025 15:05:00

Presiden Prabowo Subianto kembali mengambil langkah strategis dalam mengelola kebijakan ekonomi Indonesia. Baru-baru ini, Prabowo memberikan arahan tegas kepada para menteri untuk segera mengevaluasi dan melakukan penyesuaian terhadap kebijakan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN).
Meskipun kebijakan ini memiliki tujuan untuk mendorong penggunaan komponen lokal dalam industri, Prabowo menilai bahwa penerapannya harus lebih fleksibel agar tidak justru menjadi penghambat daya saing industri nasional.
Prabowo menekankan bahwa meskipun kebijakan TKDN sangat penting, penerapannya harus disesuaikan dengan kondisi global yang semakin kompetitif.
"Kebijakan TKDN itu penting, tapi harus lebih fleksibel. Jangan sampai kebijakan yang bagus malah jadi penghambat," ujar Prabowo. Menurutnya, industri Indonesia harus bisa bersaing secara global, dan aturan yang terlalu kaku justru akan membatasi daya saing produk lokal.
Hal ini mencuat sebagai jawaban atas tantangan globalisasi dan global supply chain yang semakin kompleks. Di era persaingan ketat antar negara, kerja sama internasional dalam penyediaan bahan baku dan komponen semakin menjadi kebutuhan mendesak.
Sebagai contoh, beberapa komponen atau bahan baku lebih efisien diproduksi oleh negara lain. Jika Indonesia memaksakan untuk memproduksi semuanya secara domestik, dikhawatirkan produk lokal akan kalah bersaing, baik dalam hal harga maupun kualitas.
Pandangan Pengamat Ekonomi: Fokus pada Keunggulan Komparatif
Ronny P. Sasmita, Pengamat Ekonomi dari Strategic and Economic Action Institution (ISEAI), menyambut positif langkah Prabowo tersebut. Menurutnya, kebijakan TKDN tidak bisa diterapkan secara seragam pada semua jenis produk.
Dalam konteks global supply chain, Indonesia perlu fokus pada keunggulan komparatif yang dimiliki, seperti nikel, batu bara, dan kelapa sawit, yang memang hanya tersedia di Indonesia.
Ronny mengingatkan bahwa dalam beberapa sektor, terutama industri otomotif dan teknologi, komponen atau bahan baku setengah jadi datang dari berbagai belahan dunia. Oleh karena itu, Indonesia tidak bisa memaksakan bahwa semua komponen, seperti dalam produksi mobil listrik, harus sepenuhnya berasal dari dalam negeri.
“Dalam konteks industri otomotif atau teknologi tinggi, kita harus realistis. Beberapa bahan baku lebih efisien diproduksi oleh negara lain,” katanya.
Diplomasi Ekonomi dan Kebutuhan untuk Beradaptasi dengan Persaingan Global
Strategi ini, menurut Ronny, tidak berarti Indonesia melemah dalam aspek ekonomi, melainkan lebih kepada cerdik dalam membaca dinamika persaingan global. Indonesia harus pintar dalam memilih sektor mana yang harus dikembangkan dengan menggunakan bahan baku dalam negeri, dan mana yang harus diimpor agar produk tetap kompetitif. Pendekatan ini juga dapat membuka peluang bagi diplomasi ekonomi yang lebih cerdas, terutama dalam hubungan dagang dengan negara-negara besar seperti Amerika Serikat.
Contoh serupa pernah diterapkan oleh China selama perang dagang dengan Amerika Serikat, ketika China meningkatkan impor produk pertanian dari AS untuk memperbaiki hubungan dagang. Ini menjadi contoh nyata bagaimana strategi "take and give" dalam diplomasi ekonomi dapat menguntungkan kedua belah pihak.
Ronny juga menekankan bahwa kebijakan ini akan menguntungkan produsen lokal, karena mereka akan terdorong untuk meningkatkan kualitas dan efisiensi produksi. Dengan cara ini, industri Indonesia tidak hanya akan bertahan di pasar domestik, tetapi juga mampu bersaing secara global.
Mendorong Industri Lokal untuk Lebih Kompetitif
Selain itu, kebijakan ini akan memberikan dorongan bagi industri lokal untuk terus memperbaiki kualitas bahan baku dan komponen setengah jadi agar dapat bersaing, baik di pasar domestik maupun internasional. Ini akan membuka peluang bagi inovasi dan perbaikan yang diperlukan untuk meningkatkan daya saing.
"Indonesia harus mengakui bahwa kita tidak bisa memproduksi semuanya dengan biaya yang lebih efisien dari negara lain. Namun, untuk sektor-sektor yang bisa kita kuasai, kita harus berfokus pada itu, dan sisanya, kita bisa mengimpor," tambah Ronny.
Dengan strategi ini, Indonesia diharapkan dapat merumuskan kebijakan yang lebih dinamis dan tidak kaku, yang pada akhirnya dapat memperkuat daya saing industri dalam negeri di era globalisasi.
Artikel ini ditulis oleh


Tegas, Bahlil Mau Harga Nikel, Batubara dan Timah Ditentukan Indonesia Bukan Asing
Setelah menghentikan ekspor bijih nikel, Indonesia berhasil membangun smelter, yang meningkatkan nilai ekspor nikel secara signifikan.

Riset UI: Hilirisasi Jadi Prasyarat Sektor Industri Menuju Indonesia Emas 2045
Indonesia terus melangkah maju dalam mengoptimalkan potensi sumber daya alamnya melalui program hilirisasi industri tambang.

Menko Airlangga: Syarat TKDN Jadi Hambatan Proyek Migas Nasional
Kebijakan ini dinilai proteksionis dan kadang membuat kekhawatiran bagi pihak luar.

Dua negara tersebut tengah bersekutu untuk segera merampungkan pembangunan Special Economic Zone (SEZ) di kawasan Johor, Malaysia Selatan.

Indonesia Mampu Pimpin Pengolahan dan Pemurnian Mineral Dunia, Ini Syaratnya
Indonesia telah mengalami pertumbuhan yang positif dalam pembangunan dan pengoperasian fasilitas pengolahan dan pemurnian mineral dalam beberapa tahun terakhir.

Prabowo Beri Titah Agar Pemerintah Jangan Terlalu Memaksakan TKDN
Kebijakan ini diambil agar TKDN lebih fleksibel dan dapat meningkatkan daya saing industri Indonesia di pasar global.


Meski Harga Terus Merosot, Investasi Hilirisasi Nikel Tetap Diincar Bank Dalam Negeri
Pelemahan harga nikel di pasaran global justru jadi peluang untuk pemasukan investasi lebih kuat bagi Indonesia.
nikel 1 tahun yang lalu

Inerco Minta Pengusaha Utamakan Pipa Baja Seamless Buatan Dalam Negeri
Produksi pipa baja seamless untuk industri migas di dalam negeri, sudah mencapai 500.000 ton per tahun.

Konglomerat Indonesia Ramai-Ramai Terjun ke Bisnis Smelter, Apa Untung dan Ruginya?
Program hilirisasi ini merupakan kebijakan strategis jangka panjang yang pemerintah Indonesia telah lakukan.

Masuk RPJMN 2025-2029, Program Hilirisasi Nikel Hingga Sawit Harus Dilanjutkan
Presiden pengganti Jokowi wajib melanjutkan program hilirisasi nikel dan sawit.

Riset Binus Sebut Kebijakan Hilirisasi Indonesia Jadi Inspirasi Negara Asia dan Afrika
Hilirisasi di Indonesia juga dinilai berhasil menarik investasi asing dan memperkuat posisi negara dalam rantai pasok global.