6 Presiden Indonesia yang pernah berpidato di sidang umum PBB

3 hours ago 1

Jakarta (ANTARA) - Sebagai salah satu anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Presiden Prabowo menghadiri Sidang Majelis Umum ke-80 di New York. Kehadiran ini menjadi momen penting karena Kepala Negara Indonesia kembali berpidato langsung di forum tahunan tersebut setelah 10 tahun terakhir absen.

Selain Presiden Prabowo, ada beberapa mantan pemimpin Indonesia yang juga pernah tampil di mimbar Sidang Umum PBB. Sejak era Presiden Soekarno pada 1960, pemimpin Indonesia telah menggunakan panggung dunia itu untuk menyuarakan pandangan bangsa.

Pidato-pidato tersebut bukan hanya menjadi catatan sejarah diplomasi, tetapi juga cerminan arah politik luar negeri dan posisi Indonesia di kancah internasional. Lantas, siapa saja presiden Indonesia yang pernah berpidato di Sidang Umum PBB? Untuk selengkapnya, berikut catatan sejarahnya.

Daftar presiden Indonesia yang pernah berpidato di Sidang Umum PBB

1. Soekarno

Presiden pertama RI, Soekarno, menjadi pemimpin Indonesia yang pertama kali tampil di panggung PBB pada Sidang Umum ke-15, yaitu pada tanggal 30 September 1960. Saat itu, ia didampingi oleh Ajudan Letnan Kolonel Sabur.

Dalam pidato berjudul To Build the World Anew atau “Membangun Dunia Kembali”, Bung Karno menyoroti pertarungan geopolitik, rasa kemanusiaan, perjuangan anti-kolonialisme dan anti-imperialisme, menyerukan solidaritas bangsa-bangsa Asia-Afrika, serta memperkenalkan Pancasila sebagai ideologi alternatif universal.

Pidato tersebut hingga saat ini dianggap sebagai salah satu orasi paling berpengaruh yang pernah disampaikan seorang pemimpin dunia di forum internasional, serta menjadi pondasi pembangunan politik bangsa Indonesia dan luar negeri.

Bahkan, pidato Presiden Soekarno ini telah dijadikan sebagai warisan inspirasi dunia, sekaligus arsip sejarah “Memory of the World UNESCO” di tahun 2023

2. Soeharto

Tiga dekade kemudian, giliran Presiden Soeharto yang berbicara di Sidang Umum ke-47 PBB pada tanggal 24 September 1992. Pidato yang ia bawakan adalah “Pesan Jakarta”, dimana merupakan hasil dari Konferensi Gerakan Non-Blok ke-10.

Soeharto menekankan pentingnya kerja sama global yang lebih adil, terutama antara negara maju dan berkembang, serta mendorong reformasi dalam tatanan ekonomi internasional.

Secara umum, pidato Presiden Soeharto berisi bahwa Gerakan Non-Blok mendesak PBB untuk menerapkan asas demokrasi yang adil, kebersamaan, dan transparan terhadap perwakilan negara anggotanya, serta pengambilan keputusan.

Kemudian, Presiden Soeharto berpidato kembali di Sidang Umum PBB pada Oktober tahun 1995. Ia menegaskan peran Indonesia sebagai negara yang aktif menyuarakan kepentingan negara-negara Selatan.

3. Megawati Soekarnoputri

Memasuki era reformasi, Presiden Megawati Soekarnoputri juga mencatat sejarah ketika berpidato di Sidang Umum PBB sekitar September 2001. Momen tersebut berlangsung hanya beberapa hari setelah serangan teror 11 September di Amerika Serikat.

Megawati menjadi salah satu pemimpin dunia yang menyuarakan pentingnya kerja sama internasional dalam melawan terorisme, perubahan dasar tubuh PBB untuk bekerja lebih efektif, sekaligus menegaskan komitmen Indonesia terhadap perdamaian global.

Selama masa jabatannya sebagai pemimpin Indonesia, Megawati sudah dua kali hadir berpidato di sidang tahunan internasional tersebut, yakni tahun 2001 dan 2003.

4. Susilo Bambang Yudhoyono (SBY)

Selama sepuluh tahun kepemimpinannya, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono juga tercatat sebagai kepala negara Indonesia yang paling sering hadir di Sidang Umum PBB, yakni sebanyak 6 kali.

Salah satu momen pentingnya adalah saat pidatonya pada Sidang Umum PBB ke-69 pada tahun 2014. Saat itu, SBY berbicara mengenai perdamaian dunia dan menegaskan bahwa Indonesia akan terus berpegang pada nilai kebebasan, menghargai perbedaan, mendorong modernisasi, serta menjunjung multikulturalisme.

Dalam sidang PBB lainnya, Presiden SBY juga membawakan isu terkait protokol antipenistaan agama dan mengatasi krisis perubahan iklim. Selama menjabat dua periode, ia konsisten menunjukkan upaya diplomasi aktif Indonesia di kancah internasional.

5. Jokowi

Dalam masa kepemimpinannya, Presiden Jokowi memilih cara yang berbeda. Karena kondisi pandemi COVID-19, Presiden Jokowi menyampaikan pidatonya secara virtual pada Sidang Umum ke-75 pada 23 September 2020, dan kembali pada Sidang ke-76 tahun 2021.

Sebelum kedua sidang tersebut, kehadiran Presiden Jokowi diwakili oleh Wakil Presiden Jusuf Kalla pada Sidang PBB tahun 2015 sampai 2019, dan berganti diwakili oleh Menteri Luar Negeri Retno Marsudi tahun 2022 sampai 2024.

Meski tidak hadir secara langsung, pidato Presiden Jokowi menyoroti masalah ketidaksetaraan global, pemulihan ekonomi, akses vaksin, hingga urgensi kerja sama internasional untuk mengatasi krisis kesehatan, perubahan iklim, terorisme, dan perdamaian.

6. Prabowo Subianto

Saat ini, Presiden Prabowo dijadwalkan akan berpidato secara langsung di Sidang Umum PBB ke-80 pada 23 September 2025, urutan ketiga setelah Presiden Amerika Serikat dan Brasil.

Kehadiran ini akan menjadi yang pertama dalam lebih dari satu dekade, setelah sebelumnya presiden Indonesia cenderung diwakili atau menyampaikan pidato secara virtual.

Salah satu isu yang akan dibawa Presiden Prabowo dalam pidatonya di Sidang Majelis Umum PBB adalah dukungan Indonesia terhadap rakyat Palestina, dimana Indonesia menegaskan komitmen untuk mendorong kebebasan dan kedaulatan penuh bagi Palestina.

Tidak semua presiden Indonesia pernah berpidato langsung di Sidang Umum PBB. Seperti Presiden B.J. Habibie dan Abdurrahman Wahid, mereka tidak tercatat pernah menyampaikan pidato di forum debat Majelis Umum PBB.

Kehadiran seorang presiden di Sidang Umum PBB memiliki makna simbolis yang kuat. Lebih dari sekadar forum tahunan, podium PBB sering digunakan untuk menyampaikan pesan politik yang menggambarkan arah diplomasi suatu negara.

Pidato presiden bisa mempengaruhi persepsi dunia terhadap posisi Indonesia, baik dalam isu perdamaian, pembangunan, maupun keadilan global. Oleh sebab itu, hal ini menunjukkan bahwa kehadiran presiden di forum internasional bersifat strategis dalam politik luar negeri.

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

Read Entire Article