Foto ilustrasi dapur Makan Bergizi Gratis, dibuat menggunakan Artificial Intelligence.
Harianjogja.com, LOMBOK—Pemerintah pusat mendorong pelaksanaan program makan bergizi gratis tidak hanya berfokus pada pemenuhan nutrisi, tetapi juga menjadi penggerak ekonomi desa. Hal ini disampaikan Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, saat melakukan kunjungan kerja di Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat, Jumat.
Dalam arahannya, Zulkifli Hasan menekankan pentingnya peran Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dalam menyerap bahan pangan dari tingkat desa. Ia meminta pengelola program untuk memprioritaskan pasokan dari Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), koperasi, maupun pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM).
Menurutnya, pola tersebut akan menciptakan ekosistem ekonomi yang saling menguatkan antara program pemerintah dan pelaku usaha lokal.
“Tata kelola SPPG harus mengambil bahan dari desa agar ekonomi lokal bergerak,” ujarnya.
Dorong Ekonomi Desa Bergerak
Zulkifli menilai, program makan bergizi gratis memiliki potensi besar tidak hanya dalam meningkatkan kesehatan anak, tetapi juga dalam menggerakkan roda ekonomi di pedesaan. Dengan melibatkan pelaku usaha lokal sebagai pemasok, manfaat program bisa dirasakan lebih luas.
Ia menjelaskan, keterlibatan BUMDes, koperasi, dan UMKM akan memperpendek rantai distribusi pangan. Selain lebih efisien, cara ini juga memastikan keuntungan ekonomi langsung dirasakan masyarakat desa.
“Kalau usaha desa saling terhubung, maka ekonomi tumbuh, anak-anak sehat, dan kita bisa menuju kedaulatan pangan,” katanya.
Integrasi Gizi dan Ketahanan Pangan
Lebih lanjut, ia menekankan bahwa integrasi antara program gizi dan penguatan ekonomi desa merupakan langkah strategis untuk membangun ketahanan pangan nasional yang berkelanjutan.
Program makan bergizi gratis, lanjutnya, tidak boleh dipandang sekadar sebagai bantuan konsumsi, tetapi sebagai investasi jangka panjang untuk menciptakan generasi yang sehat sekaligus memperkuat fondasi ekonomi nasional.
“Program ini bukan hanya memberi makan, tetapi membangun masa depan Indonesia,” tegasnya.
Ribuan SPPG Sudah Beroperasi
Berdasarkan data Badan Gizi Nasional, dari total rencana 28.562 unit SPPG di seluruh Indonesia, sebanyak 23.597 unit atau sekitar 83 persen telah beroperasi.
Meski demikian, dari sisi standar kelayakan, jumlah SPPG yang telah mengantongi Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) masih terbatas, yakni baru 7.204 unit.
Untuk wilayah, Nusa Tenggara Barat tercatat sebagai daerah dengan rasio kepemilikan SLHS tertinggi dibanding jumlah SPPG yang beroperasi, mencapai lebih dari 65 persen.
Perlu Perkuat Standar dan Pengawasan
Capaian tersebut menunjukkan program berjalan cukup cepat, namun tetap membutuhkan penguatan pada aspek kualitas dan pengawasan. Standar higiene dan sanitasi dinilai menjadi faktor penting untuk memastikan makanan yang disalurkan benar-benar aman dan bergizi.
Dengan pengelolaan yang tepat serta keterlibatan aktif pelaku ekonomi desa, pemerintah optimistis program makan bergizi gratis mampu memberikan dampak ganda, yakni meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat sekaligus memperkuat ekonomi lokal.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Sumber : Antara
