Bupati Sleman, Harda Kiswaya saat pencanangan Sensus Ekonomi 2026 di Lapangan Pemda Sleman, Jumat (26/6/2026). Ist/humas sleman
Harianjogja.com, SLEMAN— Pemerintah Kabupaten Sleman mulai menatap arah pembangunan ekonomi jangka panjang melalui pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026. Kegiatan yang digelar Badan Pusat Statistik (BPS) ini tidak sekadar pendataan rutin, tetapi menjadi pijakan penting dalam membaca kekuatan riil sektor usaha di wilayah tersebut.
Bupati Sleman, Harda Kiswaya, menegaskan sensus ekonomi merupakan instrumen strategis yang akan menentukan arah kebijakan pembangunan daerah dalam satu dekade ke depan. Menurutnya, kualitas data yang dihasilkan akan sangat berpengaruh terhadap ketepatan program pemerintah.
“Data ini akan menjadi kompas pembangunan. Karena itu kami mengajak masyarakat dan pelaku usaha untuk memberikan informasi yang jujur dan terbuka saat didata,” ujarnya saat pencanangan Sensus Ekonomi 2026 di Lapangan Pemda Sleman, Jumat (26/6/2026).
Memotret Kekuatan Usaha dari Level Mikro hingga Besar
Dalam pelaksanaannya, BPS Sleman menurunkan lebih dari seribu petugas untuk menjangkau seluruh pelaku usaha. Kepala BPS Sleman, Widhi Pranowo, menjelaskan bahwa pendataan dilakukan secara langsung dari rumah ke rumah guna memastikan akurasi data di lapangan.
Sebanyak 1.048 personel diterjunkan, terdiri dari 922 Petugas Pendataan Lapangan (PPL) dan 126 Petugas Pengawas Lapangan (PML). Pendataan berlangsung mulai 15 Juni hingga 31 Agustus 2026.
“Pendekatan door-to-door ini untuk memastikan seluruh potensi usaha, baik mikro, kecil, menengah, hingga skala besar, dapat terdata secara menyeluruh,” jelasnya.
Ia menambahkan, keterbukaan masyarakat menjadi kunci keberhasilan sensus. Tanpa data yang valid, kebijakan yang dihasilkan berisiko tidak tepat sasaran.
Fondasi Kebijakan hingga Akses Pembiayaan
Plt Kepala BPS DIY, Endang Tri Wahyuningsih, menekankan bahwa hasil sensus ekonomi tidak hanya digunakan untuk menghitung pertumbuhan ekonomi, tetapi juga menjadi dasar berbagai kebijakan strategis.
Data tersebut akan menjadi rujukan dalam pengembangan ekonomi digital, ekonomi kreatif, hingga program peningkatan kapasitas pelaku usaha seperti pelatihan dan kursus. Bahkan, sektor perbankan juga memanfaatkan data sensus sebagai acuan dalam penyaluran pembiayaan.
“Validitas data sangat menentukan. Dari sinilah kebijakan, termasuk akses pembiayaan dan pengembangan usaha, disusun,” ujarnya.
Sleman Jadi Barometer Ekonomi DIY
Sleman dinilai memiliki posisi strategis dalam peta ekonomi DIY. Selain mencatat pertumbuhan yang cukup tinggi, jumlah unit usaha di wilayah ini juga menjadi yang terbanyak dibandingkan kabupaten/kota lain di DIY.
Kondisi tersebut menjadikan Sleman sebagai salah satu barometer penting dalam membaca dinamika ekonomi daerah, termasuk perkembangan sektor usaha berbasis digital dan kreatif.
Dengan pelaksanaan sensus ini, pemerintah berharap dapat memperoleh gambaran utuh mengenai struktur ekonomi Sleman. Data tersebut nantinya akan menjadi dasar dalam merancang kebijakan yang lebih inklusif, adaptif, dan mampu menjawab tantangan ekonomi di masa depan.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Abdul Hamied Razak Jurnalis Harian Jogja, bagian dari Bisnis Indonesia Group menulis untuk media cetak dan online
