Ketua Majelis Syuro Partai Ummat Amien Rais dalam Munas di Jogja, Minggu (3/5/2026). - Istimewa.
Harianjogja.com, JOGJA —Polemik legalitas kepengurusan Partai Ummat akhirnya menemui titik terang setelah Surat Keputusan (SK) pengesahan resmi diterbitkan pemerintah dan diumumkan dalam Musyawarah Nasional (Munas) di Jogja, Minggu (3/5/2026). Kepastian hukum ini menjadi pijakan penting bagi partai untuk memperkuat struktur sekaligus menyusun strategi menuju Pemilu 2029.
Dokumen yang terbit setelah melalui proses sekitar 300 hari tersebut kini mulai didistribusikan ke seluruh tingkatan organisasi, dari wilayah hingga daerah, guna memastikan legitimasi kepengurusan berjalan solid di lapangan.
Sebelumnya, Partai Ummat sempat menghadapi dualisme kepengurusan setelah keputusan Dewan Syuro menetapkan Ridho Rahmadi sebagai Ketua Umum periode 2025–2030. Di sisi lain, kubu yang berseberangan sempat menggelar Munas tandingan pada Juni 2025 dengan menetapkan kepemimpinan berbeda.
Ketua Dewan Syuro Partai Ummat, Amien Rais, merespons tegas berbagai klaim sepihak yang muncul pasca terbitnya SK tersebut. Ia menegaskan bahwa partai akan tetap berjalan pada jalur perjuangan tanpa terpengaruh dinamika eksternal.
"Anjing menggonggong kafilah berlalu," ujar Amien Rais di sela Munas di Jogja.
Ia menambahkan bahwa langkah strategis telah disiapkan untuk menjaga legalitas partai hingga ke tingkat akar rumput, termasuk percepatan distribusi dokumen resmi ke seluruh struktur.
"Nanti kita fotokopi [SK Kemenkum] secara distributif ya, kepada siapa pun," lanjutnya.
Di sisi lain, Ketua Umum Partai Ummat, Ridho Rahmadi, mengakui keterlambatan penerbitan SK hampir satu tahun sempat menghambat proses administratif di tingkat daerah. Menurutnya, dokumen tersebut sangat krusial bagi Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) dan Dewan Pimpinan Daerah (DPD), terutama dalam berkoordinasi dengan penyelenggara pemilu maupun instansi seperti Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol).
"Konsolidasi di bawah itu sangat penting. SK tersebut dibutuhkan masing-masing DPW dan DPD untuk berkomunikasi dengan penyelenggara maupun Kesbangpol," ujarnya.
Dengan terbitnya SK, partai kini mempercepat konsolidasi organisasi sekaligus merespons berbagai klaim sepihak yang sempat muncul di internal.
Sekretaris Majelis Syuro, Ansufri Idrus Sambo, menegaskan bahwa kepengurusan saat ini memiliki legitimasi kuat karena didukung penuh oleh Majelis Syuro sebagai lembaga tertinggi partai. Ia juga membuka kemungkinan langkah hukum terhadap pihak yang masih mengatasnamakan partai secara tidak sah.
"Segala macam [prosedur] sudah kita tempuh. Kalau ada yang mengklaim seperti ini, kita akan ajukan somasi hukum," tegasnya.
Fokus penguatan internal terus dilakukan dengan mengajak seluruh kader kembali dalam satu barisan untuk menghadapi agenda politik mendatang yang menuntut soliditas organisasi.
Optimalkan AI dan Data Digital
Seiring menguatnya legalitas, Partai Ummat mulai mempersiapkan strategi berbasis teknologi untuk menghadapi Pemilu 2029 dengan mengandalkan kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI) dan sistem data digital terintegrasi. Pendekatan ini diharapkan mampu meningkatkan akurasi administrasi sekaligus memperluas jangkauan elektoral.
Evaluasi dari pemilu sebelumnya menunjukkan bahwa ketergantungan pada input manual berisiko tinggi terhadap kesalahan teknis, sehingga transformasi digital menjadi kebutuhan mendesak.
Ridho Rahmadi menyebutkan bahwa otomasi berbasis AI telah mulai diterapkan, khususnya dalam pengelolaan data internal yang melibatkan banyak variabel kependudukan.
"Kami ingin otomasi dengan AI. Kami sudah mulai dan sudah jalan, tapi akan kami masifkan dalam bentuk sistem yang lebih terintegrasi," kata Ridho.
Dengan sistem ini, validitas data Nomor Induk Kependudukan (NIK) diharapkan lebih terjaga sehingga meminimalkan status Tidak Memenuhi Syarat (TMS) akibat kesalahan input.
Bidik Gen Z dan Parlemen Nasional
Selain administrasi, pemanfaatan AI juga diarahkan untuk memperkuat strategi komunikasi politik melalui optimalisasi konten dan analisis sentimen publik, terutama dari kalangan Generasi Z yang menjadi pemilih potensial.
Pendekatan berbasis data dinilai mampu meningkatkan efektivitas kampanye tanpa mengesampingkan peran manusia dalam pengambilan keputusan strategis.
Berkaca pada capaian sebelumnya yang meraih 21 kursi di tingkat kabupaten/kota—termasuk satu kursi di Bantul dan empat kursi di Kota Gorontalo—Partai Ummat menargetkan peningkatan signifikan pada Pemilu 2029.
"Target utama yang dicanangkan adalah menembus ambang batas parlemen untuk memperoleh kursi di DPR RI, dengan dukungan penguatan infrastruktur digital, konsolidasi kader, serta replikasi keberhasilan daerah ke tingkat nasional," katanya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
