Harianjogja.com, JOGJA—Pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 menjadi momentum untuk memetakan kondisi riil pelaku usaha di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Di saat pendataan masih berlangsung, Dinas Koperasi dan UKM (Dinkop UKM) DIY mencatat sekitar 347.000 UMKM telah terdaftar di platform SiBakul Jogja, dengan mayoritas masih berada pada kategori usaha mikro yang membutuhkan pendampingan agar mampu naik kelas.
Jumlah tersebut menjadi bagian dari ekosistem usaha di DIY yang saat ini tengah didata Badan Pusat Statistik (BPS). Melalui Sensus Ekonomi 2026, sekitar 606.000 pelaku usaha menjadi sasaran pendataan untuk memperoleh gambaran kondisi sektor usaha sekaligus menjadi dasar penyusunan kebijakan pengembangan ekonomi ke depan.
Kepala Dinkop UKM DIY, Agus Mulyono, mengatakan dominasi usaha mikro menunjukkan pembinaan terhadap pelaku UMKM masih menjadi pekerjaan besar yang harus dilakukan secara berkelanjutan bersama berbagai pihak.
"Data yang ada di SiBakul Jogja kita ada 347.000 UMKM. Dominannya masih di mikro," katanya, Selasa (30/6/2026).
Menurut Agus, pelaku usaha mikro masih menghadapi tantangan pada enam aspek utama, yaitu kapasitas produksi, sumber daya manusia (SDM), kelembagaan, akses permodalan, pemasaran, serta pemanfaatan teknologi informasi. Oleh karena itu, upaya pengembangan UMKM tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi juga melibatkan berbagai pemangku kepentingan.
"Upaya-upaya yang kita lakukan multi-stakeholders, tidak hanya kami, tapi juga dengan pemangku kepentingan yang lain untuk bisa menaik-kelaskan mereka. Jadi tidak hanya berhenti di mikro," tandasnya.
Ia menambahkan, masih banyak pelaku usaha berskala sangat kecil atau usaha rumahan yang membutuhkan pendampingan lebih intensif. Bentuk fasilitasi yang diberikan meliputi pengurusan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga (PIRT), sertifikasi halal, izin keamanan pangan, Nomor Induk Berusaha (NIB), hingga dukungan pemasaran melalui program gratis ongkos kirim (free ongkir) bagi mitra SiBakul Jogja.
"Yang kita selama ini lakukan pembinaan dan fasilitasi pada mereka," ucapnya.
Sementara itu, Badan Pusat Statistik (BPS) masih melaksanakan pendataan dalam Sensus Ekonomi 2026 yang berlangsung sejak 15 Juni hingga 31 Agustus 2026. Sebanyak 4.082 petugas diterjunkan untuk mendata sekitar 606.000 pelaku usaha di DIY melalui metode door to door hingga tingkat keluarga.
Menanggapi adanya penolakan terhadap petugas sensus yang terjadi di sejumlah daerah, Agus memastikan Dinkop UKM DIY telah berkolaborasi dengan BPS untuk memperluas sosialisasi kepada pelaku UMKM maupun koperasi agar proses pendataan berjalan lancar.
"Kita berkolaborasi dengan BPS. Sebelum itu bahkan kita juga sosialisasi ke dua sektor, UMKM dan juga koperasi. Jadi setiap ada momentum kegiatan, baik pelatihan maupun bimbingan teknis, petugas BPS masuk untuk melakukan sosialisasi secara masif," katanya.
Kolaborasi tersebut dilakukan melalui berbagai kegiatan pelatihan dan bimbingan teknis yang melibatkan pelaku UMKM maupun koperasi. Melalui pendekatan tersebut, Dinkop UKM DIY berharap semakin banyak pelaku usaha memahami pentingnya berpartisipasi dalam Sensus Ekonomi 2026 karena data yang terkumpul akan menjadi dasar penyusunan kebijakan pengembangan UMKM, peningkatan daya saing usaha mikro, serta penguatan ekosistem ekonomi di DIY.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Sunartono Jurnalis Harian Jogja, bagian dari Bisnis Indonesia Group menulis untuk media cetak dan online
