Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) - ilustrasi/Freepik
Harianjogja.com, SURABAYA—Rencana relokasi sebagian besar aktivitas operasional dua pabrik komponen otomotif di Kabupaten Mojokerto dan Pasuruan, Jawa Timur, ke Vietnam memunculkan kekhawatiran baru bagi kalangan pekerja. Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) Jawa Timur menilai langkah tersebut berpotensi berdampak terhadap ribuan tenaga kerja yang selama ini menggantungkan hidup pada industri tersebut.
Meski demikian, FSPMI memastikan kedua perusahaan yang disebut sebagai PT J dan PT S tidak akan menutup seluruh kegiatan usahanya di Jawa Timur. Relokasi yang disiapkan perusahaan disebut lebih mengarah pada pemindahan sebagian besar aktivitas produksi ke fasilitas yang telah lebih dulu beroperasi di Vietnam.
Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) FSPMI Jawa Timur, Jazuli, mengakui sebagian besar aktivitas operasional pabrik suku cadang dan komponen otomotif tersebut memang direncanakan berpindah ke Vietnam.
Menurut dia, langkah tersebut merupakan keputusan bisnis perusahaan yang telah memiliki fasilitas produksi di negara tersebut sejak beberapa waktu lalu.
"Tutup total tidak, tetapi memang ada wacana itu kalau sampai plan garapan itu dialihkan di pabrik di sana karena di sana itu sudah terbentuk pabriknya. Bukan pabrik baru ya di Vietnam itu ya. Sudah ada. Sudah ada pabrik yang ada di sana," kata Jazuli saat dihubungi, Selasa (23/6/2026).
Ribuan Buruh Terancam Kehilangan Pekerjaan
Walaupun perusahaan tidak disebut akan menghentikan seluruh operasionalnya di Mojokerto dan Pasuruan, Jazuli mengaku tetap khawatir terhadap potensi pemutusan hubungan kerja (PHK) yang bisa menimpa sekitar 5.000 pekerja dari kedua perusahaan tersebut.
Menurutnya, keputusan pengurangan tenaga kerja dalam jumlah besar seharusnya tidak semata-mata didasarkan pada pertimbangan bisnis, tetapi juga memperhatikan dampak sosial dan ekonomi yang akan dirasakan para pekerja.
Ia pun mengingatkan agar kejadian serupa yang pernah menimpa buruh di sektor manufaktur tidak kembali terulang.
Jazuli menyinggung gelombang pengurangan pekerja yang pernah terjadi pada sejumlah perusahaan elektronik di Jawa Timur, termasuk Philips dan Panasonic, yang saat itu dipengaruhi perubahan kondisi bisnis dan meningkatnya persaingan produk impor.
"Ini kan sangat disayangkan kalau memang terjadi pengurangan besar-besaran hanya dikarenakan bisnis, ini jadi kita teringat dengan perusahaan Jepang yang lain. Ingat 2015 itu ada perusahaan Philips, ada perusahaan Panasonic ya pembuatan lampu ya itu juga melakukan pengurangan pekerja besar-besaran. Itu bukan persoalan dengan buruhnya, tapi lebih kepada bisnis ya. Saat itu banjirnya produk-produk Cina misalkan hal itu," paparnya.
Pemerintah Diminta Segera Turun Tangan
FSPMI mendorong pemerintah pusat maupun pemerintah daerah untuk segera membuka ruang dialog dengan perusahaan guna mencari solusi sebelum terjadi gelombang PHK. Menurut Jazuli, berbagai persoalan yang menjadi alasan relokasi perlu dibahas bersama agar dapat ditemukan jalan keluar yang menguntungkan semua pihak.
Ia menilai pemerintah memiliki peran penting untuk mengidentifikasi kendala yang dihadapi industri, mulai dari persoalan ekspor-impor, rantai pasok, hingga hambatan lain yang memengaruhi daya saing perusahaan di Indonesia.
"Harapan kita ya sekarang selaku serikat pekerja pemerintah ini lebih tanggap. Lebih berani mencarikan solusi. Apakah persoalan ekspor-impornya yang ribet? Apakah ada persoalan due link time atau persoalan-persoalan yang lain? Harapan kita itu bisa didiskusikan untuk mencegah terjadinya PHK. Kita tidak ingin kejadian di 2015 itu terjadi lagi gitu loh," tegasnya.
Jazuli menambahkan, pemerintah sebagai regulator perlu bertindak lebih cepat agar persoalan relokasi dan potensi PHK dapat diantisipasi sejak dini.
"Harapan kita pemerintah ya mulai tanggap lah, lebih cepat untuk mengatasi persoalan ini. Jangan sampai seperti saya ceritakan tadi, sudah terlanjur PHK baru mereka mencoba cari cara untuk mediasi. Harapan kita jauh mungkin sedini mungkin masalah ini bisa ditanggulangi," tutupnya.
Said Iqbal Sebut Industri Bergeser ke Vietnam
Sebelumnya, Penasihat Khusus Presiden Bidang Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan Buruh, Said Iqbal, mengungkapkan adanya rencana relokasi dua perusahaan komponen otomotif dari Indonesia ke Vietnam. Ia tidak menyebut identitas lengkap perusahaan tersebut dan hanya menyebutnya sebagai PT J dan PT S yang beroperasi di Mojokerto serta Pasuruan.
Said yang juga menjabat Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) menjelaskan keputusan relokasi dipengaruhi kondisi geopolitik global dan perubahan arah industri otomotif dunia.
Menurutnya, prinsipal perusahaan di Jepang kini lebih fokus mengembangkan industri kendaraan listrik yang pusat pengembangannya berada di Vietnam.
"Karena situasi perang yang tidak menentu membuat principal di Jepang akan memindahkan ke negara-negara yang lebih produktif, dan mengubah diversifikasi produknya. Karena ini mobil, mereka akan berfokus ke mobil listrik, yang pengembangannya ada di Vietnam. Bukan di Indonesia," kata Said dalam konferensi pers daring, Minggu (21/6/2026).
Hingga kini, rencana relokasi dua pabrik komponen otomotif tersebut masih menjadi perhatian kalangan pekerja karena berpotensi memengaruhi keberlangsungan lapangan kerja ribuan buruh di sektor manufaktur Jawa Timur, terutama di Kabupaten Mojokerto dan Pasuruan.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
