Sejumlah narasumber dan pejabat berfoto bersama seusai mengikuti agenda Sinau Sejarah bertema Refleksi Yogya Kembali: Relevansi Nilai Perjuangan dalam Penguatan Ketahanan Keluarga di Era Modern, di Kantor Paniradya Kaistimewan, Senin (29/6). Istimewa/Dokumen Paniradya Kaistimewan DIY.
JOGJA—Di era modern yang perubahannya serba cepat, keluarga tetap menjadi ruang pertama untuk menanamkan nilai kebersamaan dan ketahanan. Bertepatan dengan Peringatan Yogya Kembali dan Hari Keluarga Nasional, masyarakat diajak merefleksikan kembali peran keluarga sebagai pondasi pembangunan bangsa.
Melalui kegiatan Sinau Sejarah bertema Refleksi Yogya Kembali: Relevansi Nilai Perjuangan dalam Penguatan Ketahanan Keluarga di Era Modern, nilai-nilai perjuangan yang lahir diharapkan bisa menjadi inspirasi dalam membangun keluarga tangguh.
Sekretaris Paniradya Kaistimewan DIY, Ariyanti Luhur Tri Setyarini, mengatakan Yogyakarta menjadi daerah istimewa berdasarkan Undang-Undang No. 13/2012. Menurutnya, berbagai peristiwa dan hari-hari penting menjadi fondasi keistimewaan di Yogyakarta.
"Kami menyusun kembali dalam suatu rangkaian Sinau Sejarah untuk memberikan pemahaman kepada generasi muda dalam bentuk yang baru," ucapnya dalam agenda Sinau Sejarah di Kantor Paniradya Kaistimewan, Senin (29/6).
Ariyanti menuturkan, sejumlah peristiwa penting yang menjadi fondasi keistimewaan DIY belum tercantum dalam kurikulum nasional. Karena itu, Paniradya Kaistimewan menginisiasi program Sinau Sejarah untuk mengenalkan sejarah dan peran Yogyakarta dalam perjalanan NKRI kepada generasi muda.
"Mulai dari Perjanjian Giyanti, Hadeging Nagari 13 Maret, kemudian 1 Maret Serangan Umum, dan hari penting lainnya termasuk hari ini, 29 Juni merupakan peringatan Yogya Kembali," katanya.
Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk (DP3AP2) DIY, Erlina Hidayati Sumardi, mengatakan 29 Juni merupakan hari spesial yang diperingati sebagai Hari Keluarga Nasional (Harganas). Dalam Peringatan Harganas 2026, Pemerintah Pusat menunjuk DIY sebagai lokasi penyelenggaraan peringatan secara nasional.
Menurutnya peringatan Harganas menjadi momentum penting untuk memunculkan kembali motivasi dan semangat juang. Apabila dulu berjuang demi negara dengan mengusir penjajah, maka saat ini membangun bangsa bisa dilakukan dengan membangun keluarga.
Erlina mengatakan, penguatan ketahanan keluarga dilakukan melalui program pemberdayaan ekonomi, pencegahan stunting, penanggulangan kemiskinan, serta peningkatan kapasitas pengasuhan orang tua. Selain itu, pemerintah juga mendorong keterlibatan ayah dalam pengasuhan anak melalui program Ayah Wajib Hadir, karena peran ayah dan ibu dinilai sama pentingnya dalam mendukung tumbuh kembang anak.
"Peran ayah di dalam keluarga juga sangat penting, antara ibu dan ayah itu harus seimbang di dalam mengasuh anak-anaknya," katanya.
Juang Kencana BKKBN DIY, Suripto, berpesan kepada generasi muda agar merencanakan kehidupan berkeluarga secara matang. Ia juga mengingatkan pentingnya penerapan program Keluarga Berencana (KB) sebagai upaya mempersiapkan masa depan keluarga dan generasi mendatang.
Suripto mendorong penguatan Program Gerakan Ayah Teladan Indonesia (GATI) yang menekankan pentingnya keterlibatan ayah dalam pengasuhan anak. "Program GATI itu menjadi perhatian, khususnya di DIY saya kira itu perlu diperjuangkan," katanya.
Perpindahan Ibu Kota
Sementara, Sejarawan Universitas Gadjah Mada (UGM), Baha Uddin, mengatakan kondisi Indonesia saat Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945 berlangsung sangat dinamis. Menurutnya, para pejuang memanfaatkan kekosongan kekuasaan yang muncul setelah Perang Dunia II, sementara pemenang Perang Dunia II pada saat itu belum sampai ke Indonesia.
Karena itu, ketika sekutu akhirnya masuk ke Jakarta, ternyata di belakang mereka ada Belanda yang ingin menguasai kembali Indonesia. Akibatnya, mereka tidak mengakui proklamasi yang sudah dikumandangkan oleh para founding fathers.
Baha menjelaskan Belanda kemudian berupaya untuk merebut kembali kekuasaan dengan melakukan berbagai propaganda di Jakarta, sehingga menjadikan Jakarta tidak aman untuk menjalankan roda pemerintahan.
"Inilah alasan utama mengapa Presiden Soekarno, Wakil Presien Mohammad Hatta, beserta jajaran kabinet akhirnya bersepakat untuk memindahkan ibu kota dari Jakarta ke Yogyakarta. Keputusan ini diambil salah satunya karena adanya tawaran dari Sri Sultan Hamengku Buwono IX, dan Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Arya Paku Alam VIII," katanya.
Setelah pemindahan ini, Belanda tidak serta-merta berhenti melakukan provokasi. Pada Juli 1947, Belanda melakukan Agresi Militer I yang tujuan utamanya untuk mengambil alih kembali aset-aset ekonomi yang pernah dikuasai oleh Indonesia, seperti perkebunan, pelabuhan, bandar udara, dan sebagainya.
"Sejak peristiwa itu, para pemimpin kita sudah memprediksi bahwa Belanda pasti akan menyerang Yogyakarta, karena pusat pemerintahan politik berada di sana," katanya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
