Foto ilustrasi. - ANTARA FOTO/Aswaddy Hamid
Harianjogja.com, JAKARTA—Presiden Prabowo Subianto resmi mengumumkan pemberian paket insentif dan stimulus ekonomi senilai Rp24,44 triliun guna menjaga momentum pertumbuhan ekonomi nasional tetap positif selama Juni-Juli.
Paket insentif dan stimulus ekonomi tersebut salah satunya adalah penambahan dana bansos. “Hari ini Bapak Presiden memutuskan memberikan sebuah paket stimulus agar ekonomi dapat dijaga momentumnya dan juga stabilitas perekonomian terus diperkuat,” ujar Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani, Senin (2/6/2025)
Menkeu Sri Mulyani merinci lima paket stimulus tersebut antara lain diskon transportasi, diskon tarif tol, tambahan bansos, Bantuan Subsidi Upah (BSU), dan perpanjangan diskon iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK).
BACA JUGA: MUI DIY Imbau Takbir Keliling Iduladha 2025 Tak Menganggu Lalu Lintas
Tambahan bansos akan diberikan kepada kelompok rentan dan miskin sebesar Rp200.000 untuk dua bulan kepada penerima sasaran Kartu Sembako yaitu 18,3 juta penerima.
"Selain Rp200.000 per bulan untuk dua bulan yang dibayarkan Juni ini, mereka akan dapatkan 10 kg bantuan beras gratis untuk dua bulan, akan dapat 20 kg beras. Total anggarannya disediakan adalah sebesar Rp11,93 triliun," ujar Menkeu Sri Mulyani.
Dalam kesempatan yang sama Mensos Saifullah Yusuf menyampaikan Presiden Prabowo Subianto ingin bantuan sosial yang diberikan tepat sasaran kepada masyarakat yang membutuhkan. Penyaluran bansos kini mengacu pada Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).
"Presiden ingin apa yang diberikan ini [bantuan] tepat sasaran, sampai kepada mereka yang memang membutuhkan dan berhak mendapatkan bantuan dari pemerintah," kata Mensos.
DTSEN dikukuhkan melalui Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2025 sehingga wajib menjadi acuan tunggal bagi kementerian, lembaga, maupun pemerintah daerah (pemda) dalam menyalurkan bantuan pemerintah dan program-program pemberdayaan.
Berdasarkan konsolidasi data tersebut, kata dia, khusus untuk Kemensos dalam rangka menyalurkan bansos pada triwulan ke-II, dilakukan ground-checking untuk menemukan inclusion/exclusion errors.
"Dari hasil ground-checking ada 1,9 juta lebih data yang disebut inclusion errors, mereka semestinya tidak dapat [bantuan], tapi selama ini dapat bantuan. Ada juga exclusion errors, yang mestinya dapat tapi tidak dapat," kata Mensos Saifullah Yusuf.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : Antara
