Presiden Prabowo Subianto. - ANTARA/YouTube Sekretariat Presiden
Harianjogja.com, JAKARTA—Pemerintah berencana memperluas Program Bedah Rumah pada 2027 setelah Presiden Prabowo Subianto memberikan persetujuan terhadap usulan penambahan program tersebut. Langkah ini menjadi bagian dari upaya mempercepat penyediaan hunian layak sekaligus memperluas akses masyarakat terhadap rumah yang aman, nyaman, dan terjangkau.
Persetujuan itu disampaikan Presiden saat menerima Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (9/6/2026) sore. Pertemuan tersebut turut dihadiri Presiden Direktur Standard Chartered Indonesia Rino Santodiono Donosepoetro.
Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya menjelaskan, dalam pertemuan tersebut Presiden menerima laporan mengenai perkembangan sejumlah program prioritas di sektor perumahan yang difokuskan untuk meningkatkan kualitas hunian masyarakat serta memperluas akses terhadap rumah layak huni.
Salah satu program yang dilaporkan adalah Program Bedah Rumah yang saat ini menargetkan perbaikan 400.000 unit rumah tidak layak huni menjadi rumah layak huni yang aman dan nyaman bagi masyarakat di berbagai daerah.
"Perkembangan pelaksanaan Program Bedah Rumah yang menargetkan perbaikan 400 ribu unit rumah tidak layak huni menjadi rumah layak huni yang aman dan nyaman bagi masyarakat di berbagai daerah," ujar Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya saat menjelaskan laporan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait kepada Presiden Prabowo, dikutip dalam keterangan tertulis di Jakarta, Rabu.
Selain perkembangan Program Bedah Rumah, Maruarar juga melaporkan progres pembangunan rumah susun subsidi di kawasan Meikarta, Kabupaten Bekasi. Proyek tersebut menjadi bagian dari percepatan Program 3 Juta Rumah yang tengah dijalankan pemerintah.
"Kemajuan pembangunan rumah susun subsidi di kawasan Meikarta, Kabupaten Bekasi, sebagai bagian dari percepatan Program 3 Juta Rumah, yang saat ini telah memasuki tahapan land clearing dan groundbreaking," kata Teddy.
Dalam kesempatan yang sama, Menteri PKP turut menyampaikan rencana penambahan Program Bedah Rumah pada 2027 agar manfaat program dapat menjangkau lebih banyak masyarakat yang membutuhkan bantuan perbaikan hunian.
Menurut Teddy, Presiden Prabowo menyetujui rencana tersebut sebagai bagian dari strategi pemerintah untuk memperkuat program perumahan nasional dan meningkatkan kualitas tempat tinggal masyarakat di berbagai wilayah Indonesia.
Pemerintah saat ini juga terus mendorong berbagai program prioritas di sektor perumahan. Program-program tersebut mencakup pembangunan rumah subsidi bagi masyarakat berpenghasilan rendah, pembangunan rumah susun, penataan kawasan kumuh, hingga pengembangan skema pembiayaan perumahan yang lebih mudah diakses masyarakat.
"Upaya tersebut merupakan bagian dari komitmen pemerintah untuk mewujudkan hunian yang layak, terjangkau, dan berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia," ujar Teddy.
Kebijakan tersebut sejalan dengan visi Presiden Prabowo yang menempatkan sektor perumahan sebagai salah satu instrumen peningkatan kesejahteraan masyarakat. Pemerintah menilai pembangunan tidak hanya diukur dari pertumbuhan ekonomi, tetapi juga dari kemampuan masyarakat memperoleh akses terhadap hunian yang layak, terjangkau, dan berkualitas melalui berbagai program perumahan nasional yang terus diperluas.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Sumber : Antara
Sunartono Jurnalis Harian Jogja, bagian dari Bisnis Indonesia Group menulis untuk media cetak dan online
