Presiden Prabowo Subianto melakukan kunjungan ke Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) BLE. - Akbar Evandio
Harianjogja.com, BANYUMAS— Menteri Lingkungan Hidup Jumhur Hidayat mengungkapkan arahan Presiden RI Prabowo Subianto terkait strategi penanganan sampah nasional yang menekankan penggunaan teknologi beragam, berbasis lokal, serta mampu menyerap tenaga kerja.
Pernyataan tersebut disampaikan Jumhur usai mendampingi Presiden meninjau fasilitas Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Berwawasan Lingkungan dan Edukasi di Banyumas, Selasa (28/4/2026). Menurutnya, pemerintah tidak akan terpaku pada satu metode, melainkan mendorong pendekatan fleksibel sesuai karakteristik sampah di masing-masing daerah.
“Intinya gunakan berbagai cara, teknologi apapun, termasuk yang berbasis lokal, dan yang penting bisa menyerap tenaga kerja,” ujar Jumhur.
Ia menjelaskan, jenis sampah yang beragam—mulai dari padat hingga cair—membutuhkan penanganan berbeda. Oleh karena itu, strategi nasional akan mengakomodasi berbagai inovasi teknologi, baik skala kecil maupun besar, yang relevan dengan kondisi lokal.
Selain pendekatan teknologi, pemerintah juga menaruh perhatian besar pada pelibatan masyarakat. Jumhur menilai, sistem berbasis komunitas seperti Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) terbukti efektif dalam pengelolaan sampah di tingkat akar rumput.
Menurutnya, KSM tidak hanya berperan dalam pengumpulan dan pengolahan sampah, tetapi juga menciptakan lapangan kerja dan memberikan dampak ekonomi langsung bagi warga. Skema ini bahkan memungkinkan masyarakat mendapatkan penghasilan tetap dari aktivitas pengelolaan sampah.
“Model seperti ini bagus, karena dari sisi lingkungan teratasi, teknologi berjalan, dan tenaga kerja terserap,” katanya.
Pemerintah pun mendorong agar pengelolaan sampah tidak semata berorientasi pada aspek teknis, tetapi juga memberikan manfaat sosial dan ekonomi yang luas. Dengan demikian, sektor persampahan diharapkan dapat berkembang menjadi bagian dari ekonomi sirkular yang berkelanjutan.
Dalam tahap awal, implementasi kebijakan ini akan difokuskan pada wilayah perkotaan dan kawasan dengan kepadatan penduduk tinggi. Hal ini mengingat daerah tersebut menjadi penyumbang volume sampah terbesar sekaligus paling terdampak permasalahan lingkungan.
“Kota-kota besar tentu menjadi prioritas karena volumenya tinggi dan dampaknya langsung dirasakan masyarakat,” jelas Jumhur.
Saat ini, pemerintah tengah menyusun formula kebijakan yang akan menjadi acuan nasional. Rumusan tersebut diharapkan dapat diterapkan secara adaptif di berbagai daerah, dengan tetap mempertimbangkan kondisi geografis, sosial, dan ekonomi setempat.
Langkah ini menjadi bagian dari upaya percepatan penanganan sampah nasional di tengah tantangan urbanisasi dan pertumbuhan penduduk yang terus meningkat. Pemerintah optimistis, dengan kombinasi teknologi tepat guna dan keterlibatan masyarakat, pengelolaan sampah di Indonesia dapat menjadi lebih efektif, ramah lingkungan, sekaligus produktif secara ekonomi.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Sumber : Bisnis.com
