Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) - ilustrasi/Freepik
Harianjogja.com, JAKARTA—Penasihat Khusus Presiden Bidang Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan Buruh Said Iqbal mengungkap adanya potensi gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) yang dapat menimpa ribuan pekerja di sejumlah daerah, mulai dari Mojokerto, Jawa Timur hingga Bandung, Jawa Barat, akibat kombinasi tekanan ekonomi global dan gangguan produksi di sektor industri.
Temuan tersebut diperoleh setelah rangkaian kunjungan kerja yang dilakukan Said Iqbal ke Jawa Timur, Jawa Barat, dan Jakarta bersama Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) serta perwakilan serikat pekerja untuk memantau langsung potensi ancaman PHK massal di berbagai perusahaan yang terdampak fluktuasi nilai tukar dan situasi geopolitik, termasuk ketegangan Iran dengan Amerika Serikat dan Israel.
Dalam kunjungan pertama di Mojokerto, Jawa Timur, Said menemukan kondisi serius pada sebuah perusahaan bubur kayu, PT Pakerin, yang disebut mengalami penghentian produksi hingga 80 persen. Akibatnya, sekitar 2.000 pekerja tidak lagi aktif bekerja, sementara potensi PHK diperkirakan mencapai 2.500 orang.
"Ditemukan ada potensi ancaman 2.500 pekerja akan di-PHK," kata Said dalam konferensi pers pada Minggu (21/6/2026).
Ia menjelaskan bahwa terhentinya operasional PT Pakerin dipicu oleh dana modal perusahaan yang mencapai Rp800 miliar hingga Rp1 triliun yang sebelumnya disimpan di Bank Prima. Namun, lembaga keuangan tersebut telah dilikuidasi oleh Otoritas Jasa Keuangan, sehingga dana tersebut kini berada di bawah pengelolaan Lembaga Penjamin Simpanan.
Kondisi ini membuat aktivitas produksi tidak dapat berjalan karena modal kerja perusahaan terkendala akses dana. Said menyebutkan bahwa para buruh bahkan telah tidak bekerja selama hampir satu hingga dua tahun terakhir akibat berhentinya operasional perusahaan.
“Akibatnya produksi tak bisa jalan, karena uang [modal] dikuasai LPS. Buruh sudah hampir 1 tahun lebih mendekati 2 tahun tidak lagi bekerja,” kata Said.
Menurutnya, perusahaan kini menghadapi dua pilihan, yakni melanjutkan operasional dengan dukungan dana modal yang saat ini berada di bawah pengelolaan LPS atau mengambil opsi pemutusan hubungan kerja terhadap ribuan karyawan. Ia juga menyatakan akan membawa persoalan tersebut kepada Presiden RI Prabowo Subianto untuk mencari solusi kebijakan lebih lanjut.
Selain di Mojokerto, temuan serupa juga terjadi di Kabupaten Bandung, Jawa Barat, pada perusahaan sepatu PT Feng Tai yang disebut berpotensi melakukan PHK terhadap sekitar 4.000 pekerja. Saat ini, para karyawan telah dirumahkan menyusul terhentinya pesanan produksi sepatu dari merek Nike.
Said menjelaskan bahwa berakhirnya pesanan dari Nike ke PT Feng Tai menjadi faktor utama berhentinya aktivitas produksi, sehingga perusahaan menunggu pesanan baru untuk kembali beroperasi.
Selain itu, terdapat kendala lain berupa keterlambatan bahan baku produksi sepatu yang sebelumnya dikirim langsung oleh pihak Nike. Namun, akibat situasi perang dan ketegangan geopolitik global, sistem pengadaan bahan baku kini dialihkan ke vendor lain sehingga mengganggu rantai pasok produksi.
Tidak hanya itu, Said juga mengungkap adanya potensi PHK di sektor industri komponen otomotif di wilayah Pasuruan dan Mojokerto yang diperkirakan dapat berdampak pada ribuan pekerja. Kondisi ini diperparah oleh ketidakpastian global yang membuat sejumlah perusahaan induk (principal) asal Jepang mulai mengalihkan sebagian produksi ke negara lain, termasuk Vietnam.
Situasi tersebut menunjukkan tekanan berlapis yang dialami sektor industri manufaktur Indonesia, mulai dari gangguan modal, perubahan rantai pasok global, hingga pergeseran basis produksi internasional yang berdampak langsung pada tenaga kerja di dalam negeri.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Sunartono Jurnalis Harian Jogja, bagian dari Bisnis Indonesia Group menulis untuk media cetak dan online
