PBB Nilai Israel Konyol Klaim Cukup Makanan di Gaza

Jakarta, CNN Indonesia --

PBB menolak klaim Israel bahwa ada cukup makanan di Jalur Gaza saat ini. Mereka menyebut pernyataan itu "konyol" karena persediaan kemanusiaan menipis drastis bahkan kehabisan persediaan.

"Sejauh menyangkut PBB, itu konyol," kata juru bicara Stephane Dujarric dalam sebuah konferensi pers seperti diberitakan Al Jazeera pada Rabu (2/4).

"Kami sudah kehabisan persediaan yang datang melalui jalur kemanusiaan. Anda tahu, WFP (World Food Programme) menutup toko rotinya bukan untuk bersenang-senang."

Hal itu merujuk pada 25 toko roti yang didukung WFP tutup imbas penangguhan bantuan yang masuk ke Gaza dan memberikan "dampak yang menghancurkan bagi orang-orang yang membutuhkan".

"Hari ini, 25 toko roti yang didukung WFP selama masa gencatan senjata semuanya tutup karena kekurangan tepung dan tidak tersedianya gas untuk memasak," kata Dujarric.

"WFP terus memprioritaskan distribusi makanan dengan stok yang tersisa, tetapi situasinya tetap sangat kritis sejak penutupan jalur penyeberangan kargo hampir sebulan yang lalu."

[Gambas:Video CNN]

Dujarric juga membantah klaim pejabat Israel bahwa Hamas telah menyita persediaan kemanusiaan yang masuk selama gencatan senjata enam minggu.

"PBB telah menjaga rantai pengawasan, dan rantai pengawasan yang sangat baik, atas semua bantuan yang dikirimkannya," katanya.

"[Selama gencatan senjata,] kami melihat bantuan kemanusiaan membanjiri Gaza. Kami melihat pasar kembali bergairah. Kami melihat harga turun. Kami melihat sandera dibebaskan. Kami melihat tahanan Palestina dibebaskan. Kami perlu kembali ke sana."

Terpisah, Kantor Media Pemerintah di Gaza mengatakan Israel telah menyebabkan [penutupan total semua toko roti dan memperparah krisis kelaparan di daerah kantong itu dengan mencegah masuknya tepung ke Jalur Gaza.

"Tindakan kriminal ini bertujuan untuk melengkapi babak genosida dan pembersihan etnis yang dilakukan oleh pendudukan terhadap rakyat Palestina melalui kebijakan kelaparan sistematis dan perampasan hak asasi manusia paling mendasar warga negara," kata kantor itu dalam sebuah pernyataan.

Mereka menganggap Israel dan AS, penyedia bantuan militer miliaran dolar serta dukungan diplomatik yang kuat bagi Israel, bertanggung jawab atas situasi tersebut.

"Kami menyerukan kepada masyarakat internasional, PBB, dan organisasi HAM dan kemanusiaan untuk segera dan cepat campur tangan guna menghentikan kejahatan ini," bunyi pernyataan tersebut.

"Sekaligus menekan pendudukan agar mengizinkan masuknya bantuan kemanusiaan dan tepung tanpa syarat, dan menghentikan penggunaan makanan dan bahan bakar sebagai alat pemerasan politik dan hukuman kolektif," kata kantor itu.

(chri)